Saat Coinbase Ekspansi Bisnis Kripto di India

Pada 7 April, Coinbase pun mengumumkan investor kripto dapat memakai sistem pembayaran ritel online negara itu untuk transfer dana ke platform.

Sistem ini dikenal sebagai United Payments Interface atau UPI, dan merupakan sistem pembayaran yang diatur oleh pemerintah. Ini dijalankan oleh entitas, National Payments Corporation of India yang merupakan bagian dari bank sentral negara itu.

Tiga hari setelah pengumuman Coinbase menangguhkan transfer rupee ke aplikasi perdagangannya. Perusahaan tidak memberikan alasan penghentian mendadak ini. Namun, diprediksi alasannya lantaran pihak berwenang tidak ketahui proyek Coinbase.

Dengan mengacu sejumlah laporan media baru-baru ini seputar pembelian cryptocurrency memakai UPI, National Payments Corporation of India ingin klarifikasi kalau pihaknya tidak mengetahui pertukaran kripto memakai UPI. Hal itu diunggah NPCI di Twitter.

Sementara itu, pajak lain untuk semua transaksi kripto dalam jumlah tertentu akan mulai berlaku pada 1 Juli 2022. Berdasarkan perusahaan data dan riset Chainalysis, India bersama Vietnam adalah salah satu negara dengan adopsi kripto paling luas.

“Diperkirakan lebih dari 100 juta orang, 7,3 persen dari total populasi India, saat ini memiliki cryptocurrency,” demikian laporan perusahaan fintech crypto Singapura, TripleA.

Laporan itu menyebutkan, volume perdagangan rata-rata harian dari berbagai cryptocurrency naik 500 persen selama Maret 2020-Februari 2021. “Banyak yang terbuka dengan gagasan crypto saat mencari cara alternatif untuk menyimpan kekayaannya,” demikain dikutip dari laporan itu.

Laporan tersebut juga menyebutkan, pekerja India termasuk pengembang perangkat lunak, pembuat konten, dan mereka yang bekerja dengan perusahaan global dilaporkan memilih mendapatkan bayaran lebih tinggi dalam cryptocurrency ketimbang uang tradisional. Hal ini karena kemudahan mentransfer lintas batas dan biaya transaksi yang lebih rendah dibandingkan transfer bank.

Sebelumnya, Departemen pajak penghasilan India dilaporkan menindak investor kripto yang tak bayar pajak dari keuntungan cryptocurrency. Departemen sedang memeriksa transaksi kripto bernilai tinggi dari sekitar 700 investor. 

Menurut laporan dari Economic Times, menambahkan otoritas mengusulkan untuk mengeluarkan pemberitahuan terlebih dahulu kepada mereka. Pejabat pajak mengatakan sebagian besar dari orang-orang ini telah mengabaikan untuk menyatakan keuntungan kripto pada pengembalian pajak. 

Akibat hal tersebut, 700 investor itu bisa menghadapi pajak 30 persen beserta denda, dan bunganya. Seorang pejabat senior dengan Dewan Pusat Perpajakan Langsung India (CBDT) mengatakan dalam sebuah laporan, pihaknya telah memegang seluruh data para investor tersebut.

“Kami memiliki daftar panjang orang-orang yang bertransaksi dalam aset kripto tetapi tidak membayar pajak. Awalnya, (kami) telah memilih sekitar 700 transaksi, di mana kewajiban pajak sangat tinggi,” ujar pejabat tersebut dikutip dari Bitcoin.com, Sabtu, 9 April 2022.

Daftar ini tak hanya mencakup individu dengan kekayaan bersih tinggi, tetapi juga untuk orang India non-penduduk, perusahaan rintisan, pelajar, dan ibu rumah tangga. Beberapa di antaranya bahkan tidak pernah melaporkan SPT.

Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengusulkan dalam pidato anggarannya bulan lalu pajak 30 persen atas keuntungan modal dari cryptocurrency untuk tahun fiskal berikutnya. Anggaran lebih lanjut menyatakan, pajak tetap akan berlaku terlepas dari berapa lama seseorang telah memegang aset kripto.