Rusia Akan Legalkan Kripto sebagai Alat Pembayaran

Sebelumnya, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, Binance menonaktifkan akun klien utamanya di Rusia, memotong layanannya di negara itu sejalan dengan sanksi Uni Eropa.

Binance memberi tahu pengguna warga negara Rusia dan orang-orang yang tinggal di negara itu, serta perusahaan yang berbasis di sana, yang memiliki kripto senilai lebih dari Rp 157,6 juta, akan dilarang membuat setoran atau perdagangan baru.

Meskipun begitu, klien yang terkena dampak pembatasan tersebut masih dapat menarik dana mereka dari Binance. 

"Akun untuk pengguna yang terhubung ke Rusia yang telah menyelesaikan pemeriksaan alamat dan menyimpan kripto senilai kurang dari EUR 10.000 akan tetap aktif,” isi pengumuman Binance, dikutip dari Channel News Asia, Selasa (26/4/2022). 

Dalam paket sanksi kelimanya terhadap Rusia, UE bulan ini menargetkan dompet digital yang digunakan untuk menyimpan, mengirim, menerima, dan membelanjakan mata uang kripto, bagian dari upaya yang lebih luas untuk menutup celah potensial yang memungkinkan orang Rusia memindahkan uang ke luar negeri.

Binance, bersama dengan bursa utama AS Coinbase Global dan Kraken, telah menolak panggilan dari Kyiv untuk larangan total pada pengguna Rusia setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina, yang disebut Moskow sebagai "operasi khusus" untuk demiliterisasi dan "denazifikasi" negara tersebut.

Sebelumnya Binance mengatakan pada Maret pihaknya tidak akan "membekukan jutaan akun pengguna yang tidak bersalah secara sepihak", tetapi akan memastikan kepatuhan terhadap sanksi.

Sebelumnya, Bank sentral Rusia menganggap tidak mungkin menggunakan cryptocurrency untuk menghindari pembatasan keuangan yang diberlakukan atas konflik militer di Ukraina. 

Hal itu menurut pernyataan oleh Deputi Gubernur Pertama bank sentral Rusia, Ksenia Yudaeva, yang dikeluarkan sebagai jawaban atas proposal oleh anggota Duma Negara, majelis rendah parlemen Rusia.

Seorang anggota parlemen dari partai Rusia yang berkuasa, Anton Gorelkin  telah menyarankan perusahaan Rusia dan pengusaha perorangan harus diizinkan untuk melakukan pembayaran dalam mata uang digital, termasuk untuk penyelesaian dengan mitra asing. 

Dia berpikir pembentukan infrastruktur kripto nasional Rusia sebagai tanggapan terhadap sanksi yang diperkenalkan oleh Barat tidak dapat dihindari.

Pejabat bank sentral yakin, bagaimanapun, transfer uang dalam jumlah besar dalam cryptocurrency oleh bisnis Rusia tidak akan layak. Dikutip oleh kantor berita RIA Novosti, Yudaeva menunjukkan otoritas pengatur di UE, AS, Inggris, Jepang, dan Singapura telah mulai menerapkan langkah-langkah pencegahan.

“Platform aset digital seperti pertukaran kripto juga mengadopsi pembatasan sebesar penolakan akses ke dana untuk pengguna Rusia,” ujar Gorenklin, dikutip dari Bitcoin.com, Senin, 25 April 2022.

Bahkan di yurisdiksi di mana pembayaran kripto tidak dilarang saat ini, pihak berwenang menetapkan standar yang lebih tinggi untuk penyedia layanan kripto terkait kepatuhan terhadap aturan identifikasi pelanggan.

Bank Sentral Rusia telah menjadi penentang kuat legalisasi cryptocurrency. Pada Januari, otoritas keuangan mengusulkan larangan total pada operasi terkait kripto di negara tersebut. Ia menyatakan mata uang digital terdesentralisasi seperti Bitcoin tidak dapat digunakan dalam pembayaran barang dan jasa.

Dengan sikap garis kerasnya tentang masalah ini, CBR telah menemukan dirinya terisolasi di antara lembaga-lembaga pemerintah di Moskow. Pada Februari, pemerintah federal menyetujui rencana peraturan berdasarkan konsep Kementerian Keuangan yang mengutamakan peraturan di bawah pengawasan ketat, daripada larangan.