Wamendag: Peraturan Baru Bappebti Ikuti Inovasi Industri Kripto

Adapun, Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menuturkan, penyesuaian aturan ini dilakukan karena melihat adanya peningkatan pasar kripto. Selain itu dalam penilaian setiap aset kripto, tak hanya dilakukan Bappebti, tetapi juga melibatkan asosiasi dan pelaku industri. 

“Evaluasi berada dalam koordinasi Bappebti, tapi para exchanger dan asosiasi juga terlibat karena mereka lebih tahu secara teknis. Sehingga kami memperoleh masukan dari mereka, lalu kami memutuskan mana yang memenuhi kriteria dan tidak,” tutur Didid.

Dari 383 Kripto Terdaftar Tak Ada token ASIX

Salah satu token kripto yang sempat menarik perhatian publik adalah token ASIX, token buatan pasangan artis Anang Hermansyah dan Ashanty ini tak terdaftar dalam 383 aset kripto terbaru. 

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK, Tirta Karma Senjaya mengungkapkan dari 300 token kripto yang diusulkan salah satunya ada token ASIX, tetapi melalui metode penilaian Analytical Hierarchy Process (AHP) token ASIX belum bisa masuk ke 383 yang baru. 

“Untuk ke depan bagi token lokal yang belum masuk agar segera diusulkan, tetapi dengan dengan melakukan perbaikan-perbaikan agar sesuai dengan persyaratan yang sudah diatur oleh Bappebti,” kata Tirta.

Dalam penilaian, ada beberapa faktor yang membuat token disetujui atau tidak, beberapa diantaranya dilihat dari whitepaper, termasuk pengembangnya, proyeknya, hingga SDM yang dimiliki harus mumpuni. 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berinovasi mengikuti perkembangan perdagangan pasar fisik aset kripto. 

Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan ini sekaligus mencabut Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.

Pada Perba ini, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto dapat menyampaikan usulan penambahan atau pengurangan Aset Kripto. Hal ini seperti tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1. 

“Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto dapat menyampaikan usulan penambahan dan/atau pengurangan Aset Kripto dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto kepada Bappebti melalui Bursa Berjangka Aset Kripto untuk ditetapkan dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto,” isi Perba Nomor 11 Tahun 2022, dikutip Rabu, 10 Agustus 2022.

Adapun dalam mengajukan usulan aset kripto, wajib dikaji bersama terlebih dahulu oleh Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto dan memenuhi ketentuan. 

Selain itu, dalam Perba ini Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto wajib melakukan evaluasi dengan mengkaji secara berkala dan berkelanjutan terhadap Aset Kripto yang telah ditetapkan dalam daftar Aset Kripto. 

Evaluasi ini dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun dan perlu melaporkan hasilnya kepada Bappebti. 

Tak hanya melakukan evaluasi, Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto juga dapat melakukan pengurangan pada aset kripto yang tidak memenuhi kriteria. 

Melihat kondisi Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto saat ini belum terbentuk. Maka pelaksanaan pengkajian usulan penambahan atau pengurangan aset kripto serta evaluasinya akan dilakukan oleh Tim Penilaian Daftar aset kripto. 

Tim penilaian yang dimaksud dalam Perba ini adalah Bappebti, Asosiasi di bidang perdagangan aset kripto, dan pelaku usaha di bidang Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto yang telah terdaftar di Bappebti.