Uni Eropa Rampungkan Rancangan Undang-Undang Kripto

Sebelumnya, Komite Perwakilan Tetap (COREPER)  Dewan Uni Eropa telah menyetujui versi final undang-undang Pasar dalam Aset Kripto (MiCA). Menurut dokumen yang diterbitkan oleh Dewan Uni Eropa setelah pertemuan pada 5 Oktober 2022. Komite terdiri dari kepala misi negara-negara anggota UE di Brussel.

Dilansir dari Bitcoin.com, Sabtu (8/10/2022), COREPER mempersiapkan agenda pertemuan menteri Dewan dan berwenang untuk mengambil beberapa keputusan prosedural.

Parlemen Eropa telah diberitahu tentang pengesahan dalam korespondensi dengan Komite Urusan Ekonomi dan Moneter (ECON) yang diperkirakan akan bertemu dan memberikan suara minggu depan.

Persetujuan rancangan paket MiCA oleh komite datang setelah tiga lembaga utama dalam proses legislatif kompleks UE, Parlemen, Dewan dan Komisi mencapai konsensus awal tahun ini tentang teks proposal menyeluruh untuk mengatur ekonomi kripto tersebut. 

Mereka juga menyetujui seperangkat aturan anti pencucian uang untuk transaksi yang melibatkan aset kripto. MiCA harus mulai berlaku setelah selesainya proses persetujuan dan publikasinya di Jurnal Resmi Uni Eropa, diharapkan menjelang akhir 2022. Namun, banyak dari ketentuannya akan berlaku pada akhir 2025 atau pertengahan 2024.

Undang-undang tersebut bertujuan untuk mengatur aktivitas penerbit aset kripto dan penyedia layanan terkait sambil melindungi pelanggan dan investor di seluruh UE. 

Upaya sebelumnya untuk merevisinya di Parlemen, termasuk proposal kontroversial untuk melarang penyediaan layanan untuk cryptocurrency yang mengandalkan metode penambangan intensif energi seperti Bitcoin, memicu reaksi di industri dan komunitas kripto. 

Minggu ini, anggota Parlemen Eropa menyerukan untuk memperkenalkan aturan perpajakan yang efektif dan seragam dari aset kripto di negara-negara anggota. 

Sebuah resolusi tidak mengikat yang diadopsi dengan suara mayoritas anggota parlemen Eropa juga menyarankan untuk menggunakan teknologi blockchain dalam memerangi penghindaran pajak dan untuk menawarkan kepada pedagang kripto kecil dan sesekali perlakuan pajak yang disederhanakan.

Bank sentral di Uganda baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang mengingatkan publik tidak ada bisnis yang dilisensikan untuk menawarkan atau memfasilitasi layanan terkait cryptocurrency. 

Pernyataan itu memperingatkan entitas berlisensi untuk mengakhiri praktik konversi kripto ke uang seluler dan sebaliknya. Menurut sebuah laporan peringatan datang dari, direktur pembayaran di Bank of Uganda (BOU) Andrew Kawere. 

Peringatan ini datang dari tiga tahun setelah menteri keuangan negara itu Matia Kasaija membuat pernyataan serupa. Dalam laporan tersebut, Kawere dikutip mengulangi posisi bank sentral. 

Bank of Uganda telah mencatat laporan pers dan iklan yang memberi tahu publik mereka dapat menyembunyikan cryptocurrency menjadi uang seluler dan sebaliknya.

"Kami juga menyadari konversi tersebut tidak dapat terjadi tanpa partisipasi dari penyedia layanan pembayaran dan atau operator sistem pembayaran,” ujar Kawere dikutip dari Bitcoin.com, Sabtu, 8 Oktober 2022.

Untuk itu BoU umumkan belum melisensikan institusi mana pun untuk menjual cryptocurrency atau untuk memfasilitasi perdagangan cryptocurrency.

"Hal ini sejalan dengan sikap resmi pemerintah yang disampaikan Kementerian Keuangan, Perencanaan, dan Pembangunan Ekonomi pada Oktober 2019," lanjut Kawere.

Dalam surat edaran terbaru bank sentral, Kawere kembali memperingatkan entitas yang melanggar ketentuan Undang-Undang Sistem Pembayaran Nasional Uganda, 2020, tidak ragu untuk memberikan sanksi.