Peretas Kripto Raup Rp 46,42 Triliun dari 125 Peretasan Sepanjang 2022

Sebelumnya, FBI memperingatkan investor tentang risiko yang dihadapi platform keuangan terdesentralisasi (DeFi) dari peretas yang mencuri cryptocurrency. FBI juga mendesak investor dan platform DeFi untuk meningkatkan upaya menangkal serangan para peretas.

"Penjahat dunia maya semakin mengeksploitasi kerentanan dalam kontrak pintar yang mengatur platform DeFi untuk mencuri cryptocurrency, menyebabkan investor kehilangan uang," kata FBI dalam pengumuman layanan publik baru, dikutip dari Yahoo Finance, Rabu (7/9/2022).

FBI menambahkan, penjahat dunia maya berusaha mengambil keuntungan dari meningkatnya minat investor terhadap cryptocurrency, serta kompleksitas fungsi lintas-rantai dan sifat open source platform DeFi.

Dalam kontrak pintar, ketentuan perjanjian antara pembeli dan penjual ditulis langsung ke dalam baris kode di jaringan blockchain. Penjahat dunia maya telah mencoba memanipulasi kompleksitas platform blockchain dan DeFi untuk keuntungan mereka.

FBI memperingatkan para penjahat telah mengeksploitasi verifikasi tanda tangan pada platform DeFi, yang memungkinkan para pelaku mencuri semua investasi platform, yang mengakibatkan jutaan kerugian.

Badan tersebut juga telah menyaksikan penjahat mengeksploitasi apa yang disebut pinjaman kilat, yang menggunakan kontrak pintar pada blockchain yang tidak membiarkan dana berpindah tangan kecuali aturan tertentu dipenuhi.

Dalam pengumumannya, agensi menunjukkan analisis dari perusahaan analitik blockchain Chainalysis antara Januari hingga Maret 2022, penjahat dunia maya mencuri USD 1,3 miliar atau sekitar Rp 19,3 triliun dalam cryptocurrency, hampir 97 persen di antaranya dicuri dari platform DeFi.

Chainalysis menemukan dalam laporan terpisah kripto yang hilang dari peretasan telah melonjak pada 2022, dengan lebih dari USD 202 juta dicuri pada Agustus di samping USD 1,9 miliar dana investor yang hilang hingga akhir Juli, meningkat 37 persen dari tahun lalu.

FBI mendesak investor untuk meneliti platform DeFi dan mencari audit independen dari kode dasar platform untuk mengidentifikasi kerentanan dalam kode sebelum memasukkan uang ke dalam sebuah proyek.

Pada saat yang sama, FBI mendesak platform DeFi untuk menggunakan analitik waktu nyata dan kode pengujian untuk mengidentifikasi kerentanan dan melindungi dari peretasan.

Sebelumnya, FBI baru-baru ini mengeluarkan peringatan kepada konsumen tentang berbagai aplikasi kripto palsu yang telah menipu 244 korban sekitar USD 42,7 juta atau setara Rp 641 miliar sejak Oktober 2021. 

Hal itu disampaikan FBI dalam sebuah surat peringatan, yang diterbitkan pada Senin, 18 Juli 2022 waktu setempat.  "FBI telah mengamati penjahat cyber yang menghubungi investor AS, dengan curang mengklaim menawarkan layanan investasi cryptocurrency yang sah, dan meyakinkan investor untuk mengunduh aplikasi seluler palsu, yang telah digunakan oleh penjahat untuk menipu investor cryptocurrency,” isi surat peringatan FBI, dikutip dari CNBC, Rabu (20/7/2022). 

FBI mengidentifikasi satu kasus di mana individu yang beroperasi di bawah nama perusahaan YiBit menipu korban sebesar USD 5,5 juta, dan kasus lainnya di mana individu yang berpura-pura menjadi lembaga keuangan AS berhasil menipu investor sebesar USD 3,7 juta.

YiBit meyakinkan penggunanya untuk mengunduh aplikasi YiBit dan menyetor kripto. Setelah penyetoran ini, 17 korban menerima email yang menyatakan mereka harus membayar pajak atas investasi mereka sebelum menarik dana. Empat korban tidak bisa menarik dana.

FBI mengatakan aplikasi lain, yang disebut Supayos, atau Supay, juga menipu investor dengan meminta setoran dan kemudian membekukan dana satu pengguna setelah memberi tahu dia persyaratan saldo minimum adalah USD 900.000. 

Lebih dari 99 persen Gen Z dan 98 persen milenial menggunakan aplikasi mobile banking secara teratur, dan FBI mendorong investor dan lembaga keuangan untuk waspada terhadap permintaan yang tidak diminta untuk mengunduh aplikasi investasi.

FBI merekomendasikan untuk memverifikasi aplikasi dan perusahaan itu sah sebelum memberikan informasi keuangan pribadi apapun kepada mereka.