Hong Kong Mulai Izinkan Perdagangan Kripto Ritel pada Maret 2023

Regulator keuangan teratas Hong Kong, Securities and Futures Commission (SFC), memperkenalkan rezim lisensi sukarela pada 2018. Ini membatasi platform perdagangan crypto untuk klien dengan portofolio setidaknya 8 juta dolar Hongkong atau USD 1 juta atau sekitar Rp 15,55 miliar (asumsi kurs Rp 15.552 per dolar AS).  

Namun, peraturan yang ketat membuat banyak bisnis kripto ditolak dan hanya dua perusahaan BC Technology Group dan Hashkey yang disetujui. Akan tetapi, banyak orang skeptis terhadap peraturan kripto yang baru.  

"Jenis percakapan yang saya lakukan adalah bahwa orang masih takut akan ada rezim perizinan yang sangat ketat. Bahkan jika mereka dapat berhubungan langsung dengan pengguna ritel, mereka tetap tidak akan semenarik atau sekompetitif platform luar negeri," kata salah satu pendiri Hong Kong Asosiasi Bitcoin, Leonhard Weese. 

Direktur lisensi dan kepala unit fintech SFC, Elizabeth Wong mengatakan, pihaknya akan melanjutkan dengan persyaratan khusus investor profesional ini.

“Kami memiliki pengalaman empat tahun dalam mengatur industri ini, akan melanjutkan dengan persyaratan khusus investor profesional ini," kata dia.

Dia juga mencatatkan, Hong Kong juga dapat mengotorisasi dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) untuk menawarkan eksposur ke aset kripto arus utama.

Sebelumnya, Pemerintah Moldova telah memutuskan untuk melarang kegiatan penambangan kripto di negara itu karena menghadapi krisis energi besar. 

Keputusan ini merupakan bagian dari langkah darurat untuk mengurangi konsumsi listrik dengan pasokan energi yang semakin berkurang karena meningkatnya konflik di negara tetangga Ukraina.

Larangan itu muncul setelah Presiden Moldova, Maia Sandu mendesak para menteri untuk memberlakukan pembatasan untuk menghemat daya selama pertemuan Dewan Keamanan negara Eropa Timur itu. 

Penambang kripto adalah salah satu korban pertama dari pemotongan, meskipun industri mereka tidak menjadi konsumen yang signifikan. 

Seperti diketahui, penambangan kripto sering menjadi sorotan karena penggunaan energinya yang besar. Selain itu, penambangan kripto seringkali mendapat kritik karena dampaknya pada lingkungan.

Wakil Perdana Menteri Andrei Spinu mengumumkan melalui Telegram sebelumnya untuk memperingatkan tentang kekurangan listrik yang diperkirakan, menyalahkan serangan udara Rusia pada infrastruktur energi Ukraina dan mengurangi pasokan gas alam oleh raksasa energi Rusia Gazprom.

Spinu meminta warga Moldova untuk bertindak dalam solidaritas dan tanggung jawab untuk menghindari pemadaman dan pemutusan hubungan. Dia meminta bisnis untuk mematikan iklan atau pencahayaan dekoratif, menyesuaikan jam produksi, dan menggunakan generator jika memungkinkan antara pukul 7 pagi hingga 11 malam.

Larangan Impor Alat Penambangan kripto

Pada Selasa, 25 Oktober 2022, Komisi Situasi Darurat Moldova menyetujui sejumlah langkah untuk mengatasi krisis energi. Selain menambang itu sendiri, aturan juga melarang impor peralatan penambangan kripto.

“Kegiatan penambangan aset kripto dilarang, serta impor peralatan khusus, terlepas dari lokasi perusahaan pengimpor,” pengumuman Komisi tersebut, dikutip dari Bitcoin.com, Jumat (28/10/2022).

Pihak berwenang di Chișinau juga merekomendasikan agar Moldova mengurangi konsumsi listrik dengan menggunakan lift lebih jarang, terutama selama jam sibuk, dan membatasi pencahayaan bangunan komersial dan papan iklan. Pemerintah daerah juga telah diinstruksikan untuk mengurangi penerangan jalan.