Ditargetkan Rampung 2023, Bagaimana Peran Bursa Kripto Indonesia?

Sebelumnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan sulit untuk mencari tolok ukur ekosistem kripto di negara lain yang serupa dengan Indonesia.

Hal tersebut menjadi salah satu penyebab bursa kripto yang ditargetkan hadir pada 2022 belum kunjung terealisasi.

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengakui keterlambatan peluncuran bursa kripto menjadi salah satu ketidakberhasilan Bappebti membangun bursa, kliring dan pengelola atau kustodian terkait kripto.  

Didid menambahkan, salah satu penyebab bursa kripto belum teralisasi adalah kesulitan Bappebti mencari benchmark (tolok ukur) ekosistem yang mirip atau serupa dengan Indonesia di negara lain sehingga pembentukan bursa pun terlambat. Bappebti ingin menghadirkan kripto dengan kriteria baik dan mumpuni.

Imbas  keterlambatan peluncuran bursa kripto turut merugikan Bappebti. Hal ini karena tidak ada pembagian tanggung jawab dan risiko yang berkaitan dengan transaksi aset kripto di dalam negeri. Dengan demikian, jika timbul masalah dalam transaksi kripto yang menimpang pedagang kripto dan pembeli, tanggung jawab berada di tangan Bappebti.

"Saya terus terang sering sakit perut. Ketika ada kasus Zypmex, kasus FTX seketika langsung mules. Karena biar bagaimanapun Bappebti harus mengambil risiko itu," tutur dia, dikutip dari Antara, Rabu (4/1/2023).

Bappebti akan mengupayakan agar bursa kripto beserta ekosistem penunjangnya dapat segera terealisasi, dan selesai pada tahun ini.

"Karena kalau enggak Bappebti menanggung risiko sendiri, dan itu menjadi tidak bagus bagi kami," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti merencanakan bursa kripto akan hadir pada akhir 2021, namun batal dan direncanakan hadir pada kuartal I 2022. Keberadaan bursa ini dinantikan sebagai salah satu dari ekosistem perdagangan legal aset kripto.