Perusahaan Penyedia Layanan Mesin ATM Kripto Ajukan Kebangkrutan

Sebelumnya, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) sedang menyelidiki pertukaran cryptocurrency Kraken yang berbasis di San Francisco karena melanggar undang-undang sekuritas.

Kraken adalah pertukaran aset digital yang memungkinkan pelanggan untuk membeli dan menjual cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin. Ini adalah bursa terbesar keempat berdasarkan volume harian, menurut data CoinGecko.

Dilansir dari Decrypt, Jumat (10/2/2023), menurut laporan Bloomberg pada Rabu penyelidikan berada pada "tahap lanjut" dan dapat mengarah pada penyelesaian dalam beberapa hari mendatang, mengutip orang yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui masalah tersebut.

Ini bukan pertama kalinya Kraken menghadapi tuduhan dari otoritas federal. Pada November, Kraken setuju untuk membayar Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS sebesar USD 362.158 atau setara Rp 5,4 miliar (asumsi kurs Rp 15.130 per dolar AS) atas pelanggaran nyata sanksi terhadap Iran.

SEC telah menindak beberapa pertukaran kripto baru-baru ini: Pada Januari, SEC memeriksa pertukaran kripto Genesis dan Gemini dengan tuduhan menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar.

Banyak Koin Kripto Adalah Sekuritas

Ketua SEC, Gary Gensler mengklaim banyak mata uang kripto selain Bitcoin adalah sekuritas yang tidak terdaftar. Sekuritas adalah alat investasi yang digunakan untuk meningkatkan modal di pasar publik dan swasta.

Di AS sendiri, ada beberapa kripto yang dianggap sebagai komoditas salah satunya Bitcoin, sedangkan ada koin kripto yang dianggap seperti sekuritas karena melakukan hal yang disebut Initial Coin Offering (ICO) layaknya perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO).

Gensler telah mengatakan industri kripto “sangat tidak patuh” dan undang-undang yang jelas sudah ada dengan tujuan melindungi konsumen tetapi lebih banyak yang harus dilakukan untuk melindungi investor.

Sebelumnya, Presiden Kazakhstan, Kassym Jomart Tokayev, menandatangani undang-undang undang-undang pembatasan energi yang digunakan oleh penambangan kripto domestik, menurut pernyataan yang diposting di situs web presiden.

Dilansir dari CoinDesk, Rabu (8/2/2023), negara Asia Tengah itu telah berjuang untuk memenuhi permintaan listrik karena penambang bitcoin, termasuk operator ilegal, berbondong-bondong ke wilayahnya dalam beberapa tahun terakhir, membebani infrastruktur jaringan. 

Meski masih berharap untuk mengembangkan ekosistemnya yang lebih luas, negara ini memperketat peraturan bagi para penambang kripto. 

Undang-undang baru memungkinkan penambang untuk mengkonsumsi listrik dari jaringan nasional hanya ketika ada surplus, yang secara efektif membatasi penggunaan energi industri. 

Surplus akan didistribusikan di antara operator berlisensi, yang akan dapat menawar daya. Penambang yang menggunakan energi terbarukan, listrik impor, atau kapasitas pembangkit energi mereka sendiri yang tidak terhubung ke jaringan, akan dibebaskan dari batasan ini.

Undang-undang mengamanatkan penambang harus diberi lisensi oleh otoritas dan membuat beberapa penyesuaian kecil pada rezim perpajakan untuk industri tersebut. 

Pemerintah juga akan menyetujui daftar kumpulan penambangan yang dapat digunakan perusahaan, dan akan mewajibkan penambang untuk menjual kripto yang ditambang ke bursa kripto yang terdaftar di zona ekonomi khusus negara, 

Pusat Keuangan Internasional Kazakhstan mengatakan penambang harus menjual setengah dari kripto mereka ke bursa tersebut pada 2024, dan 75 persen pada 2025. 

Selain bakal membatasi penggunaan energi para penambang kripto, Kazakhstan juga dikabarkan ingin mengatur pertukaran aset digital setelah bangkrutnya pertukaran kripto FTX beberapa bulan lalu.