Tak Sedikit, Aset Kripto Sumbang 53,99 Persen dari Total Pajak Fintech 2022

Liputan6.com, Jakarta Jumlah pajak kripto hingga Desember 2022 mencapai Rp 246,45 miliar. Angka ini menyumbang 53,99 persen dari total pajak Fintech pada 2022.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perdagangan RI (Wamendag RI), Jerry Sambuaga dalam acara Media Briefing Bulan Literasi Kripto Industri Aset Kripto, Kini dan Nanti, Jumat (24/2/2023).

"Hal tersebut menunjukkan potensi kripto berkontribusi untuk pendapatan negara. Kita sebagai regulator tentunya juga akan adaptif dengan inovasi kripto secara global, karena regulasi harus responsif terhadap inovasi," kata Jerry. 

Pada kesempatan yang sama, Wamendag menuturkan potensi besar aset kripto yang bisa menjadi produk ekspor. 

"Kalau kita beli Bitcoin, itu sudah biasa. Coba bayangkan kalau orang luar negeri misalnya dari Eropa dan Afrika membeli kripto lokal dari Indonesia. Itu bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia," kata Jerry di acara Media Briefing Bulan Literasi Kripto "Industri Aset Kripto, Kini dan Nanti" Jumat (24/2/2023).

Terkait hal ini, Wamendag bersama pihaknya terus mendukung kreator lokal untuk terus berkreasi dan membuat koin dan token kripto lokal. 

"Saat ini ada 383 kripto terdaftar di Bappebti. Dari 383 kripto hanya ada 10 token buatan lokal. Kami berharap token-token lokal ini bisa bertambah, tetapi dengan memperhatikan prosedur dan aturan," jelas Jerry. 

Selain itu, Jerry menjelaskan potensi industri kripto di Indonesia terus menunjukkan peningkatan signifikan. Hal ini terbukti jumlah pengguna yang terus meningkat meskipun jumlah transaksi menurun pada 2022. 

"Walaupun ada penurunan transaksi, tetapi antusiasme dari penggiat kripto terus meningkat. Per Januari 2023 ada 16,9 juta pengguna yang sudah melakukan KYC (Know Your Customer)," pungkas Jerry.