Bos IMF Sebut Melarang Keberadaan Crypto Harus Jadi Pilihan

Liputan6.com, Jakarta Negara-negara Kelompok 20 atau G20 memiliki beberapa ketidaksepakatan mengenai restrukturisasi utang bagi negara yang terkena tekanan ekonomi.

Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) juga menegaskan jika larangan keberadaan cryptocurrency swasta harus menjadi pilihan.

Presidensi G20 India terjadi ketika negara  tetangganya di Asia Selatan Sri Lanka, Bangladesh, dan Pakistan sedang memohon dana IMF di tengah perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina.

China, kreditor bilateral terbesar di dunia, mendesak kelompok ekonomi besar untuk melakukan analisis yang adil, obyektif dan mendalam tentang penyebab masalah utang global. Itu karena tuntutan tumbuh bagi pemberi pinjaman untuk mengambil potongan besar, atau menerima kerugian, pada Pinjaman.

"Mengenai restrukturisasi utang, sementara masih ada beberapa ketidaksepakatan, kami sekarang memiliki meja bundar utang negara global dengan pertimbangan semua kreditur publik dan swasta," jelas Direktur Pelaksana IMF Kristalina kepada wartawan setelah memimpin meja bundar dengan Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman, melansir laman CNBC, Senin (27/2/2023).

“Kami baru saja menyelesaikan sesi yang jelas bahwa ada komitmen untuk menjembatani perbedaan demi keuntungan negara.”

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan tidak ada "kiriman" dari pertemuan tersebut, yang sebagian besar bersifat organisasi.

Diskusi lebih lanjut dari panel, yang mencakup kreditor bilateral utama termasuk Cina, India dan negara-negara G7, beberapa negara debitur, direncanakan menggelar pertemuan pada musim semi dan IMF dan Bank Dunia pada bulan April.

“Kami tentu memiliki kesepakatan bahwa ini adalah forum yang berguna,” kata Yellen.  Seraya berharap dapat berpartisipasi di dalamnya.