Sukses

Pakar Hukum: Aturan Kripto Global Butuh Koordinasi, Bukan Duplikasi

Regulator di seluruh dunia telah bekerja selama beberapa tahun untuk menentukan cara terbaik mengoordinasikan regulasi kripto internasional.

Liputan6.com, Jakarta Kerangka peraturan kripto perlu dikoordinasikan secara internasional dan disesuaikan untuk memenuhi perbedaan lokal, bukan menduplikasi, kata pakar hukum di sebuah panel pada Jumat, 28 April 2023.

“Tidak baik menempatkan kripto semua di keranjang yang sama dan melihatnya dalam ruang hampa,” kata penasihat senior di Dana Moneter Internasional, Marianne Bechara, dikutip dari CoinDesk, Rabu (3/5/2023). 

Regulator di seluruh dunia telah bekerja selama beberapa tahun untuk menentukan cara terbaik mengoordinasikan regulasi kripto internasional. Awal bulan ini, Parlemen Eropa menyetujui kerangka peraturan aset kripto Uni Eropa, yaitu Markets in Crypto-Assets (MiCA). 

Menurut beberapa pengamat kerangka ini dapat membentuk template untuk yurisdiksi lain. Meski begitu, masing-masing negara atau wilayah memiliki isu-isu yang spesifik wilayah, kata panelis.

“Ada beberapa tingkat koordinasi, tetapi masih harus ada ruang bagi masing-masing yurisdiksi untuk menangani konteks mereka sendiri,” kata direktur fintech di Abu Dhabi Global Markets, Brian Yeoh.

Yeoh menambahkan peraturan sekuritas internasional dan peraturan internasional secara keseluruhan mengakui ada kebutuhan untuk beberapa tingkat konvergensi. 

Aturan global untuk kripto akan disarankan pada September oleh pembuat standar global, IMF dan Dewan Stabilitas Keuangan (FSB). Masing-masing negara juga terus maju dengan mengeluarkan aturan kripto.

Inggris berencana mengeluarkan pedoman khusus kripto dalam satu tahun dan Komite Layanan Keuangan DPR AS pada April menerbitkan versi draf tagihan stablecoin. 

Di Asia, Jepang menyetujui buku putih Web3 untuk mendorong pertumbuhan industri di negara tersebut, termasuk kebijakan pajak dan organisasi otonom terdesentralisasi (DAO).

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

2 dari 3 halaman

Pelaku Industri Minta Regulator Inggris Tak Adopsi Aturan Kripto Milik AS, Ada Apa?

Di mata beberapa pembuat undang-undang dan pelaku industri kripto di Amerika, regulator AS menghambat inovasi dengan pendekatannya yang terkadang membingungkan dan seringkali berat untuk mengatur ruang kripto.

Dilansir dari Decrypt, Selasa (2/5/2023), belum lama ini, perusahaan Web3 a16z, divisi yang berfokus pada kripto dari raksasa VC Andreessen Horowitz, meminta Departemen Keuangan Inggris untuk mengambil pendekatan yang lebih longgar terhadap regulasi kripto.

Perusahaan tersebut menambahkan pendekatan AS bukanlah pendekatan yang harus dipertimbangkan oleh Inggris untuk diadopsi.  

Inggris pada Februari mengeluarkan aturan pertamanya untuk mengatur kripto. Dalam makalah konsultasi, Departemen Keuangan mengatakan ingin mengatur pertukaran kripto seperti industri keuangan tradisional lainnya.

Kepala kebijakan di a16z Brian Quintenz mengatakan di Twitter pada Senin, 1 Mei 2023 mereka dengan antusias merangkul pendekatan Inggris untuk rezim yang proporsional dan fokus, gesit, dan fleksibel.

Dia menambahkan perusahaan investasi berharap untuk terus bekerja dengan Departemen Keuangan untuk menetapkan aturan kelas dunia yang akan melindungi konsumen dan memungkinkan inovasi ini berkembang.

Pelaku Industri Kripto Lainnya

a16z bukan satu-satunya yang berbicara tentang peraturan Inggris. Polygon Labs juga menanggapi dengan mengatakan sangat terdorong melihat Inggris membuat langkah-langkah untuk mengatur industri. Chief Policy Officer Polygon Labs Rebecca Rettig mengatakan di Twitter konsultasi di Inggris “luar biasa”.

Bos Coinbase Brian Armstrong juga bulan lalu mengatakan Inggris bergerak cepat pada regulasi kripto yang masuk akal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perlindungan konsumen. Pertukaran kripto terbesar di Amerika itu juga mengatakan sedang aktif mencari untuk berkembang pesat ke luar negeri.

Di bawah Ketua SEC Gary Gensler, SEC mengejar pertukaran kripto di Amerika seperti Kraken, Bittrex, dan Coinbase karena diduga menjual sekuritas yang tidak terdaftar.

3 dari 3 halaman

Komisi Amal Inggris Terbitkan Panduan untuk Lembaga Penerima Sumbangan Kripto

Komisi Amal Inggris mengeluarkan panduan baru terkait sumbangan kriptopada Rabu, 26 April 2023. Panduan tersebut mengharuskan Badan amal Inggris dan Welsh yang menerima sumbangan kripto menyimpan catatan akurat dan mematuhi aturan pajak dan pencucian uang.

Regulator memperingatkan badan amal aset seperti bitcoin (BTC) atau Non Fungible Token (NFT) dapat berubah-ubah, rentan terhadap peretasan, dan sulit dilacak serta mereka harus mempertimbangkan apakah layak menerimanya sama sekali.

“Panduan kami menekankan risiko yang terlibat dalam penggunaan cryptocurrency, dan menyarankan para wali untuk berhati-hati,” kata kepala eksekutif Komisi Amal Inggris, Helen Stephenson, dikutip dari Yahoo Finance, Senin (1/5/2023). 

Dalam blog Juli 2022, Asisten Direktur Kebijakan Komisi Sam Jackson mengatakan kripto dapat menjadi rute yang lebih utama untuk berinvestasi, berdagang, dan memindahkan aset, mengutip keberhasilan penggalangan dana menggunakan aset digital di Ukraina, dan tujuan Inggris sendiri untuk menjadi pusat kripto.

Seperti diketahui, Ukraina sukses meraih sumbangan kripto dan NFT selama berada di tengah konflik bersama Rusia sejak pertengahan tahun lalu. Pejabat negara Ukraina juga turut andil dalam membagikan nomor dompet kripto negara dan terbuka terkait berapa banyak kripto yang diterima serta digunakan untuk apa.

Komisi yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan dan memantau organisasi nirlaba di Inggris dan Wales itu pada Januari mengatakan sedang menyelidiki Yayasan Ventures Efektif, yang telah menerima dukungan signifikan dari Sam Bankman-Fried dan pertukarannya, FTX, yang mengajukan kebangkrutan pada November.

 

  • Aset kripto digunakan sebagai investasi komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

    Kripto

  • IMF adalah singkatan dari International Monetary Fund.

    IMF

  • Inggris merupakan salah satu negara yang merupakan dari bagian Britania Raya
    Inggris merupakan salah satu negara yang merupakan dari bagian Britania Raya

    Inggris

  • Jepang adalah negara yang disebut sebagai negara kepulauan karena memiliki lebih dari 6000 pulau disekitarnya.
    Jepang adalah negara yang disebut sebagai negara kepulauan karena memiliki lebih dari 6000 pulau disekitarnya.

    Jepang