Binance Sempat Hentikan Penarikan Bitcoin, Ada Apa?

Pertukaran cryptocurrency Binance hadapi penyelidikan di Amerika Serikat (AS) atas dugaan pelanggaran sanksi terhadap Rusia. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apakah platform perdagangan kripto dipakai oleh Rusia untuk hindari pembatasan keuangan yang diberlakukan atas invasi Moskow ke Ukraina.

Dikutip dari Bitcoin.com, Senin (8/5/2023), sumber mengatakan Binance hadapi penyelidikan AS lainnya. Departemen Kehakiman AS sedang mencoba untuk menentukan apakah Binance Holdings, operator pertukaran crypto terbesar di dunia telah dipakai untuk memungkinkan Rusia menghindari sanksi barat.

Menurut sumber, divisi keamanan nasional sedang menyelidiki apakah perusahaan atau pejabatnya telah melanggar pembatasan yang diperkenalkan sehubungan dengan invasi Rusia ke Ukraina sebagai bagian dari penyelidikan rahasia.

"Penyelidikan yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, bergerak pada jalur paralel dengan penyelidikan yang ada oleh divisi kriminal,” ujar sumber.

Berita itu muncul setelah laporan media kripto Rusia pada akhir April melaporkan Binance diam-diam telah mencabut beberapa pembatasan pada pengguna Rusia. Orang Rusia dapat kembali memakai kartu bank untuk menyetor dan platform perdagangan telah membatalkan batas saldo yang diperkenalkan sesuai dengan sanksi Uni Eropa.

Binance telah melakukan pembicaraan dengan Departemen Kehakiman dalam upaya menyelesaikan keluhan terkait tuduhan sebelumnya untuk melewati sanksi terhadap Iran sebelum memperkenalkan kontrol kepatuhan yang lebih ketat.

Dalam sebuah pernyataan, perusahaan menekankan pihaknya sepenuhnya mematuhi semua sanksi Amerika Serikat dan internasional. Pada 2021, Binance meluncurkan inisiatif untuk merombak total struktur tata kelola perusahaannya termasuk membawa jajaran eksekutif kelas dunia untuk secara mendasar mengubah cara Binance beroperasi secara global.

Itu juga menunjukkan protokol know-your customer meyaingi sistem perbankan tradisional manapun dan setiap pengguna Binance diharuskan untuk melewati prosedur ini yang mencakup verifikasi negara tempat tinggal dan memeriksa identitas pribadi.

"Kebijakan kami memberlakukan pendekatan tanpa toleransi untuk pendaftaran ganda, identitas anonym, dan sumber uang yang tidak jelas,” perusahaan menekankan.

Sementara itu, Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah menolak berkomentar.

Binance telah menjadi fokus investigasi Amerika Serikat lainnya termasuk penyelidikan atas kepatuhannya terhadap persyaratan anti pencucian uang yang dipimpin oleh Internal Revenue Service dan gugatan yang diajukan oleh Commodity Futures Trading Commission. Securities and Exchange Commission telah memeriksa apakah platform tersebut mendukung perdagangan sekuritas yang tidak terdaftar.

Sebelumnya, Otoritas Israel telah menyita sekitar 190 akun Binance yang diduga berkaitan dengan kelompok teroris seperti Hamas dan Daesh sejak 2021.

Mengutip dokumen Biro Nasional Israel untuk Pendanaan Penanggulangan Teror (National Bureau for Counter Terror Financing/NBCTF), pada Januari lalu NBCTF menyita sejumlah aset kripto yang tidak diungkapkan dari dua akun yang diduga terkait dengan Daesh, sebuah kelompok teroris yang berbasis di Suriah dan Irak.

Otoritas Israel menyita dana untuk menggagalkan aktivitas Daesh dan mengganggunya mencapai tujuan. Catatan pemerintah lainnya yang tercatat sejak tahun 2021, menyatakan lebih dari 100 akun Binance yang disita memiliki hubungan dengan Hamas, sebuah kelompok bersenjata Palestina yang sering bentrok dengan Pasukan Pertahanan Israel.

Hukum Israel sendiri memang mengizinkan menteri pertahanan negara untuk memerintahkan penyitaan aset yang berafiliasi dengan teroris, sebagaimana ditentukan oleh kementerian Israel.

Melansir laman CoinDesk, Jumat (5/5/2023), Binance mendapat kecaman tahun lalu karena kebijakan yang menurut para kritikus mendorong pengguna bursa untuk mengabaikan kontrol pencucian uangnya. Sejak 2017, pertukaran tersebut telah memproses lebih dari USD 10 miliar pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kriminal dan aktor jahat lainnya yang berusaha menghindari sanksi AS.

Binance mengatakan akan mematuhi semua regulator untuk memastikan platformnya tidak dapat diakses oleh teroris dan aktor jahat lainnya. Perusahaan juga mengatakan harus melalui proses panjang untuk menentukan apakah akun individu benar-benar memiliki hubungan yang jelas dengan organisasi kriminal mana pun.

"Berkenaan dengan organisasi spesifik yang disebutkan dalam laporan, penting untuk mengklarifikasi bahwa pelaku tidak mendaftarkan akun atas nama perusahaan kriminal mereka. Inilah sebabnya tim kami bekerja sama dengan penegak hukum, dan memanfaatkan informasi yang hanya tersedia bagi mereka untuk mengidentifikasi individu yang mengoperasikan akun untuk organisasi terlarang," kata Binance.

Binance memiliki tim kepatuhan beranggotakan 700 orang yang memproses 1.300 permintaan penegakan hukum setiap minggu.