Liputan6.com, Jakarta Presiden AS Joe Biden mengatakan dia tidak mau menandatangani perjanjian plafon utang yang akan menguntungkan pedagang kripto. Tindakan ini bisa dinilai jika Presiden AS menentang aset cryopto.
Selama hari terakhir pembicaraan G7 di Jepang, Biden membahas negosiasi anggaran, mengklaim persyaratan yang diusulkan oleh para pemimpin Republik "tidak dapat diterima".
Baca Juga
“Saya tidak akan menyetujui kesepakatan yang melindungi penipu pajak kekayaan dan pedagang kripto sambil membahayakan bantuan makanan bagi hampir 1 juta orang Amerika,” kata Joe Biden dikutip dari CryptoNews, Selasa (23/3/2023).
Advertisement
Dugaan perlindungan untuk pedagang kripto mengacu pada pemanenan kerugian pajak, strategi perencanaan pajak yang melibatkan penjualan cryptocurrency yang telah mengalami penurunan nilai untuk mengimbangi pajak keuntungan modal atas investasi lain.
Kerugian modal yang dihasilkan dari penjualan mata uang kripto ini dapat digunakan untuk mengimbangi keuntungan modal atau bahkan mengurangi pajak penghasilan biasa hingga USD 3.000 per tahun atau setara Rp 44,5 juta (asumsi kurs Rp 14.846 per dolar AS).
Pada dasarnya, investor mengambil keuntungan dari tren penurunan di pasar kripto untuk menjual aset secara strategis dengan kerugian, mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar.
Menurut laporan baru-baru ini oleh Washington Post, ada diskusi yang sedang berlangsung antara Gedung Putih dan para pemimpin Republik tentang pemblokiran mekanisme transaksi mata uang kripto.
"Proposal Gedung Putih untuk menutup celah pajak terkait mata uang kripto dan celah real estat keduanya sebelumnya diajukan oleh pemerintah," kata laporan itu.
Proposal cryptocurrency akan memastikan investor tidak dapat mengklaim kerugian atas aset yang kemudian mereka beli kembali dengan cepat aturan yang sudah ada untuk saham dan aset lainnya.
Ridwan Kamil Hadiri Konferensi Bitcoin di Miami, Bahas Apa Saja?
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menghadiri acara Bitcoin Conference 2023 di Miami, Amerika. Di acara tersebut pria yang akrab disapa Kang Emil itu duduk bersama CEO JAN3, Samson Mow dalam perbincangan dengan tajuk “Indonesia Bitcoin Mining Campaign”.
Gubernur Jawa Barat itu menjelaskan terkait adopsi Bitcoin dan menyebut adalah salah satu solusi bagi masyarakat yang tidak tersentuh bank.
“Menurut pendapat saya, Bitcoin adalah solusi untuk bagian masyarakat saya yang tidak dapat dijangkau oleh bank. Ada 40 persen dari orang-orang saya tidak dapat dijangkau oleh bank," kata Ridwan Kamil, dikutip dari Twitter The Bitcoin Conference, Senin (22/5/2023).
Ridwan Kamil juga menjelaskan lingkungan khusus yang membuat Indonesia menjadi pemain utama potensial dalam ruang penambangan Bitcoin.
“Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar kedua di dunia, lebih dari 800 sungai diperkuat dengan tenaga air. Karena Bitcoin memungkinkan energi untuk ditransformasikan menjadi uang, maka Bitcoin bisa bersifat transformatif bagi Indonesia,” katanya, dikutip dari Bitcoin Magazine.
Dia juga menjelaskan negara tersebut sudah berada di jalur yang stabil menuju adopsi, dengan lebih dari 12 juta investor kripto, 70 persen di antaranya diinvestasikan dalam bitcoin. Menurut Ridwan Kamil, jumlah ini bertambah setengah juta dalam setahun.
Advertisement
Ajak Penambang
Gubernur Jawa Barat itu turut mengajak para penambang Bitcoin untuk berinvestasi di Indonesia.
“Datanglah ke Indonesia, mari miliki cadangan energi terbarukan yang besar ini untuk bisnis penambangan bitcoin,” ujar RIdwan Kamil.
Secara keseluruhan, pembicaraan tersebut menunjukkan Ridwan Kamil sangat optimis, dan dia melihat bitcoin sebagai pengubah permainan yang potensial bagi perekonomian negaranya dan mata pencaharian rakyatnya.
Sebagai negara dengan akses ke energi terbarukan dalam jumlah besar dan sebagian besar penduduknya tidak memiliki rekening bank, tampaknya sudah matang untuk adopsi bitcoin.
“Generasi baru membeli Bitcoin sebagai cadangan. Semoga Indonesia menjadi surga Bitcoin di masa depan,” pungkas Ridwan Kamil.