Sukses

Palsukan Dokumen, Eks CEO Terraform Do Kwon Dihukum 4 Bulan Penjara di Montenegro

Pengadilan telah menjatuhkan hukuman penjara empat bulan kepada Kwon, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan pengadilan

Liputan6.com, Jakarta Menurut pengadilan Montenegro, Do Kwon, juga dikenal sebagai Kwon Do-Hyung, telah dihukum karena memiliki dan mencoba menggunakan paspor palsu. 

Dilansir dari Bitcoin.com, Selasa (20/6/2023), pengumuman pengadilan menetapkan Do Kwon telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana pemalsuan dokumen. 

Otoritas penegak hukum Montenegro akan menyita dokumen perjalanan Kwon, yang meliputi paspor Kosta Rika, paspor Belgia, dan dua bentuk identifikasi lainnya.

Pengadilan telah menjatuhkan hukuman penjara empat bulan kepada Kwon, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan pengadilan yang menyebutkan semua keadaan yang relevan dipertimbangkan dalam menentukan beratnya hukuman. 

Kwon memiliki waktu delapan hari untuk mengajukan banding setelah menerima salinan tertulis putusan pengadilan.

Hukuman Kwon datang setelah mantan eksekutif Terraform Labs diberikan jaminan, dengan jumlah yang ditetapkan sebesar USD 435.000 atau setara Rp 6,5 miliar (asumsi kurs Rp 15.014 per dolar AS). 

Namun demikian, Pengadilan Tinggi Montenegro dengan tegas mencabut putusan jaminan pengadilan rendah pada 24 Mei 2023. Marija Rakovic, juru bicara pengadilan, langsung menyampaikan informasi resmi ini ke Bloomberg.

Sejauh ini, Kwon telah dipenjara di Montenegro selama 88 hari. Kecuali dia mengajukan banding atas putusan tersebut, diperkirakan dia akan menjalani hukuman tambahan 122 hari penjara. 

Laporan menunjukkan penjara Montenegro penuh sesak dan dianggap menyusahkan. Sementara itu, baik Korea Selatan maupun Amerika Serikat secara aktif mengupayakan pembentukan perjanjian ekstradisi dengan Montenegro, yang bertujuan untuk membawa Kwon menghadapi dakwaan di negara masing-masing.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

SEC Denda Perusahaan Kripto Coinme Terkait Koin UpToken

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) telah mendenda Coinme yang berbasis di Seattle sebesar USD 3,77 juta atau setara Rp 55,3 miliar (asumsi kurs Rp 14.670 per dolar AS) karena melakukan penawaran aset kripto yang tidak terdaftar dan menyesatkan yang disebut UpToken.

Dilansir dari Channel News Asia, Senin (1/5/2023), penyelesaian SEC pada Jumat, 28 April 2023 mengklaim unit Coinme Up Global dan Neil Bergquist, yang memimpin kedua entitas, menyesatkan investor dalam penawaran koin awal akhir 2017 untuk UpToken, yang diterbitkan pada blockchain Ethereum.

SEC mengatakan investor dituntun untuk percaya Up Global akan membatasi pasokan UpToken, sementara Coinme akan menciptakan permintaan konstan untuk UpToken untuk mendanai program hadiah mesin teller otomatis bitcoin, membantu meningkatkan harga UpToken.

SEC juga mengatakan Up Global dan Bergquist secara keliru memberi tahu para investor penawaran itu akan menaikkan nilai koin dari USD 10 juta atau setara Rp 146,7 miliar menjadi USD 18,9 juta atau setara Rp 277,2 miliar.

Menurut SEC, klaim tersebut menyesatkan karena Up Global diam-diam telah melakukan transaksi yang mengurangi kebutuhan Coinme akan UpToken

Tanpa mengakui atau menyangkal kesalahan, Coinme dan Up Global akan membayar gabungan USD 3,77 juta, sementara Bergquist akan membayar USD 150.000 atau setara Rp 2,2 miliar. Bergquist juga menerima larangan tiga tahun menjadi pejabat atau direktur perusahaan publik.

3 dari 3 halaman

Usai Digugat Coinbase, Ketua SEC Tegaskan Regulasi Kripto di AS Sudah Jelas

Sebelumnya, Ketua SEC Gary Gensler baru-baru ini mengeluarkan pernyataan untuk Coinbase dan pertukaran kripto lainnya. Gensler menyebut aturan kripto sudah jelas dan harus dipatuhi.

Dalam video yang diposting di Twitter pada Kamis, 27 April 2023, Gensler mengatakan pertukaran kripto harus memperlakukan cryptocurrency seperti sekuritas dan berhenti bertindak seolah-olah peraturannya ambigu.

Gensler memberi judul videonya, "Jam Kantor," dan mencoba menunjukkan apa yang dilakukan pertukaran kripto adalah pemasaran dan penjualan sekuritas yang sangat jelas, bahkan jika perdebatan tentang topik tersebut telah dikaburkan.

“Hukumnya jelas. Jika Anda adalah bursa sekuritas, lembaga kliring, pialang, atau dealer, Anda harus patuh, mendaftar dengan kami, dan menangani konflik kepentingan dan mengungkapkan informasi penting. Selama 90 tahun, undang-undang ini telah membantu melindungi investor seperti Anda,” kata Gensler, dikutip dari CNBC, Jumat (28/4/2023). 

Komentar regulator datang beberapa hari setelah pertukaran kripto Coinbase menggugat SEC, meminta agar agensi tersebut dipaksa untuk secara terbuka membagikan jawabannya atas petisi yang telah berumur berbulan-bulan tentang apakah itu akan memungkinkan industri kripto diatur menggunakan kerangka kerja SEC yang ada.

Coinbase, yang menerima pemberitahuan Wells pada Maret 2023 menunjukkan tindakan penegakan hukum dapat diharapkan, berpendapat SEC tidak konsisten dalam cara memperlakukan cryptocurrency dan industri kripto membutuhkan kejelasan peraturan.

Sejak Januari, SEC telah mengambil tindakan terhadap pertukaran kripto seperti Bittrex, Gemini, pemberi pinjaman kripto Genesis, dan sejumlah aktor individu yang dituduh memanipulasi aset kripto, termasuk pengusaha kripto Justin Sun dan pendiri Terraform Labs, Do Kwon.

Gensler mengatakan dengan tidak mematuhi peraturan SEC, platform tersebut tidak memiliki perlindungan investor dasar, yang menyebabkan klien tidak dapat mengakses dana mereka saat ada masalah, termasuk kebangkrutan.

 

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.