Atur Konglomerat Kripto, Bank Sentral Prancis Sebut Perlu Kerja Sama Internasional

Sebelumnya, pendiri dan mantan kepala Kantor Penegakan Internet Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), John Reed Stark baru-baru ini mengeluarkan pendapatnya mengenai tindakan hukum lembaga tersebut terhadap Coinbase dan Binance, dua bursa mata uang kripto.

Stark, yang telah lebih dari 19 tahun bekerja sama dengan SEC, menyatakan ini mungkin menjadi awal dari “pengepungan” peraturan cryptocurrency yang dapat menjangkau perusahaan lain di industri ini.

“Keluar dari platform kripto sekarang, saya tidak bisa mengatakannya dengan lebih jelas. Saya percaya kita sekarang tahu pasti platform perdagangan kripto berada di bawah pengepungan peraturan atau penegakan hukum AS yang baru saja dimulai,” kata Stark, dikutip dari Bitcoin.com, Senin (19/6/2023).

Lebih lanjut, Stark mengklarifikasi, dalam pandangannya, platform perdagangan kripto “berisiko tinggi, berbahaya, dan pada dasarnya tidak aman,” menyatakan SEC berada di jalur yang benar dengan tindakan penegakannya.

Kurangnya Pendaftaran SEC

Stark membahas bagaimana kurangnya pendaftaran pertukaran ini dengan SEC membatasi kapasitas organisasi untuk melindungi investor kripto. Kurangnya pendaftaran ini memungkinkan pasar kripto beroperasi tanpa banyak pengawasan.

“Dengan platform perdagangan kripto, SEC tidak memiliki pengawasan dan akses apa pun dan memiliki sedikit kemampuan untuk mendeteksi, menyelidiki, dan mencegah perilaku penipuan,” jelas Stark.

Coinbase dan Binance telah ditugaskan untuk mengoperasikan platform perdagangan yang tidak terdaftar; namun, CEO Coinbase Brian Armstrong mengeluarkan jawaban atas gugatan SEC, menyangkal perusahaan dapat mendaftarkan aktivitasnya setelah melakukan banyak percakapan dengan organisasi tersebut. 

Dengan cara yang sama, anggota parlemen juga mengkritik sikap SEC tentang masalah ini, menuduhnya gagal dalam industri cryptocurrency. 

Senator Cynthia Lummis menyatakan SEC gagal menyediakan jalur bagi pertukaran aset digital untuk mendaftar, dan tidak memberikan panduan hukum yang memadai tentang apa yang membedakan sekuritas dari komoditas.

Sebelumnya, Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, sedang diselidiki oleh otoritas Prancis atas dugaan penyediaan ilegal layanan aset digital dan tindakan pencucian uang yang diperparah, menurut seorang pejabat kantor kejaksaan umum Paris.

Penyelidikan Prancis menambah daftar tantangan peraturan yang dihadapi Binance di seluruh dunia, karena pengawas meningkatkan pengawasan mereka terhadap sektor cryptocurrency. 

Seorang juru bicara Binance mengatakan dalam sebuah pernyataan, Binance melakukan kunjungan ke otoritas Prancis pekan lalu.Di Prancis, kunjungan ke tempat oleh regulator dan inspektur adalah bagian dari kewajiban regulasi yang harus dipatuhi oleh semua lembaga keuangan.

Juru bicara Binance menolak mengomentari secara spesifik penegakan hukum atau penyelidikan regulasi. 

“Kami mematuhi semua undang-undang di Prancis, sama seperti yang kami lakukan di setiap pasar lain yang kami operasikan,” kata juru bicara tersebut, dikutip dari CoinDesk, Minggu (18/6/2023).

Penyelidikan Prancis menambah daftar tantangan peraturan yang dihadapi Binance di seluruh dunia, karena pengawas meningkatkan pengawasan mereka terhadap sektor cryptocurrency. 

Kemudian pada Jumat, 16 Juni 2023, Binance mengatakan akan meninggalkan Belanda setelah gagal mendaftar ke otoritas keuangan negara. Perusahaan mengatakan mereka tidak dapat memperoleh pendaftaran sebagai penyedia layanan aset virtual.