Ada 2 Calon Dewan Komisioner OJK yang Bakal Awasi Aset Kripto, Siapa Saja?

Sebelumnya,  pada 26 Juni 2023 regulator keuangan Jepang, Otoritas Jasa Keuangan (FSA), mengumumkan kemitraan dengan Otoritas Moneter Singapura (MAS) untuk regulasi bersama dan pengujian percontohan proyek cryptocurrency.

Dikutip dari Cointelegraph, Selasa (4/7/2023), langkah ini sesuai dengan inisiatif kedua negara sebelumnya yang dinamai "Project Guardian". Proyek ini bertujuan untuk menguji kelayakan penerapan teknologi digital seperti tokenisasi aset melalui eksperimen percontohan, sembari mengelola risiko terhadap stabilitas dan integritas keuangan. 

Percontohan industri saat ini mencakup pendapatan tetap, valuta asing, dan manajemen aset dan kekayaan. Didirikan pada Mei 2022 oleh MAS, Project Guardian berupaya menguji kelayakan aplikasi dalam tokenisasi aset dan DeFi, sesuai dengan peraturan yang tepat. 

Proyek ini memiliki empat area fokus  jaringan terbuka dan dapat dioperasikan, jangkar kepercayaan, tokenisasi aset, dan protokol DeFi tingkat institusional. 

Kolaborasi ini juga mengikuti periode relaksasi hukum kripto di Jepang. Pada 25 Juni Badan Pajak Nasional Jepang memutuskan untuk membebaskan penerbit token dari pajak 30 persen atas keuntungan modal yang belum direalisasi. 

Awal tahun ini, perdana menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan organisasi otonom yang terdesentralisasi dan token yang tidak dapat dipertukarkan dapat membantu mendukung strategi pemerintah Jepang saat mengeksplorasi penggunaan Web3.

Sementara itu, HSBC, Marketnode, dan UOB telah menyelesaikan uji coba produk berstruktur blockchain, sementara UBS sedang menjajaki penerbitan dana Variable Capital Company di jaringan aset digital. 

Project Guardian bukanlah kolaborasi pertama antara FSA dan MAS. Pada 2017, kedua regulator membentuk kerangka kerja sama tekfin bersama untuk mempromosikan inovasi di pasar masing-masing.

Sebelumnya, menurut sebuah laporan oleh media lokal Korea Selatan, perusahaan pinjaman kripto Korea Selatan Delio sedang diselidiki oleh Komisi Jasa Keuangan Korsel (FSC) pada 30 Juni. 

Dilansir dari Cointelegraph, Senin (3/7/2023), FSC menuduh penipuan, penggelapan, dan pelanggaran kepercayaan terkait dengan keputusan sepihak Delio untuk menangguhkan setoran dan penarikan pengguna pada 14 Juni.

Selama pertemuan investor luar biasa pada 17 Juni, CEO Delio Jung Sang-ho menjelaskan perusahaan akan melanjutkan penarikan, meskipun tidak ada jadwal tetap pada saat itu. Pada 27 Juni, perusahaan mulai membuka penarikan untuk sebagian dari layanan taruhannya.

CEO dan staf manajemen dilaporkan dilarang meninggalkan negara itu sambil menunggu penyelidikan oleh jaksa. Pada tanggal 13 Juni, perusahaan saudara Delio, Haru Invest, menangguhkan penarikan dan penyetoran. 

Langkah tersebut mendorong Delio untuk melakukan hal yang sama pada hari berikutnya, kemungkinan besar karena adanya eksposur dari Haru Invest.

Sejak pengumuman tersebut, Haru Invest dilaporkan telah memangkas sebagian besar stafnya. Perusahaan mengatakan saat ini sedang mengambil tindakan hukum terhadap mitra layanannya.

Sebagai penyedia aset virtual terdaftar (VASP), Delio diatur oleh Financial Intelligence Unit Korea Selatan. Namun, Haru Invest dilaporkan bukan VASP dan karenanya tidak termasuk dalam yurisdiksi regulator.

Diduga manajemen Delio menolak paparan Haru Invest sesaat sebelum keputusannya untuk menangguhkan penarikan.

Dalam Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), pengawasan aset kripto akan beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Head of Crypto Strategy pertukaran kripto Nanovest, Muhammad Yusuf Musa berharap dengan adanya transisi ini dapat membuat industri kripto di Indonesia lebih dewasa. 

Selain itu, Musa menuturkan transisi ini diharapkan tidak membatasi pelaku industri untuk menawarkan produk kripto lainnya pada investor.

"Bagi investor kripto pasti tahu produk lain dari kripto, seperti futures, staking, dan yang lain. Saya harap transisi ini bisa mengeksplor potensi atau produk kripto lebih luas," kata Musa dalam acara Media Group Interview Nanovest, Kamis (2/3/2023).

Nanovest sebagai anggota Asosiasi Pedagang Fisik Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) terus berkoordinasi dengan regulator dan melakukan monitoring terkait industri kripto ke depan. 

"Nanovest patuh pada regulasi terkait. Kita selalu melihat perkembangan regulasi apa saja. Jika saat ini terkait transisi dari Bappebti ke OJK, maka kami akan berkomunikasi dengan OJK dan kementerian terkait," pungkas Musa. 

Perkembangan Industri Kripto di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Musa mengatakan optimis dengan perkembangan industri kripto di Indonesia. 

Menurut dia, pertumbuhan ini didorong dengan terus meningkatnya jumlah investor atau pengguna kripto di Indonesia. Menurut dia, pengguna kripto di Indonesia diprediksi bisa mencapai 25 juta pada 2025.