IMF Keluarkan Peringatan Terkait Pajak Kripto

Tantangan utama terletak pada teknologi itu sendiri, karena otoritas pajak berjuang untuk memasukkan diri mereka ke dalam transaksi blockchain. IMF menyoroti nilai potensial dari teknologi ledger terdistribusi dan kontrak pintar dalam memfasilitasi administrasi pajak dan memastikan kepatuhan.

Pertukaran terpusat atau centralized exchanges dipandang lebih dapat menerima kepatuhan pajak daripada pertukaran terdesentralisasi, meskipun penerapan langkah-langkah tersebut akan membutuhkan pekerjaan yang signifikan. IMF berpendapat tindakan Anti Pencucian Uang dan Mengenal Pelanggan Anda (Know Your Customer/KYC), meskipun diperlukan untuk tujuan lain, tidak cukup untuk pelaporan pajak yang efektif. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, IMF menyarankan untuk memberlakukan persyaratan pelaporan yang lebih besar pada penambang kripto.

Selain itu, ini menekankan kebutuhan untuk mengatasi ketidakkonsistenan seputar penjualan dan pajak pertambahan nilai dalam konteks mata uang kripto.

Kesimpulannya, pemerintah sedang bergulat dengan kompleksitas pajak mata uang kripto karena karakteristik uniknya dan kemajuan teknologi yang mendukungnya. Mengatasi tantangan ini akan membutuhkan desain pajak yang inovatif, memanfaatkan teknologi ledger terdistribusi, dan menetapkan persyaratan pelaporan yang jelas.

Sebuah RUU untuk memperpanjang tunjangan pajak tertentu yang diberikan kepada perusahaan teknologi tinggi Israel ke sektor kripto melewati pembacaan awal di parlemen Israel.

Dilansir dari Yahoo Finance, Jumat (7/7/2023), jika disahkan menjadi undang-undang, RUU itu akan membebaskan penduduk asing dari pajak capital gain atas penjualan mata uang digital dan mengurangi pajak atas opsi kripto untuk karyawan menjadi sekitar 25 persen dari 50 persen. 

RUU tersebut mendapat dukungan dari pemerintah koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan sejalan dengan kebijakan ekonominya untuk menarik investor dan perusahaan ke Israel, menurut Dan Illouz, seorang anggota parlemen di partai Likud Netanyahu.

Sampai sekarang, pekerja di industri kripto di Israel harus membayar dua kali lipat pajak atas pilihan mereka dibandingkan dengan pekerja di industri teknologi tinggi tradisional. 

Selain itu, investor asing di industri blockchain tidak berhak atas keuntungan yang sama dengan yang berhak atas investor. dalam industri teknologi tinggi tradisional. Amandemen undang-undang ini bertujuan untuk menyeimbangkan keadaan dan menghilangkan diskriminasi dalam perpajakan.

Langkah Israel dalam Kripto

Israel telah bekerja untuk mengintegrasikan kripto ke dalam ekonomi lokalnya dengan mengatur sektor tersebut, dengan pemerintah mengusulkan pedoman untuk perawatan aset digital dan persyaratan untuk stablecoin. Regulator sekuritas negara diatur untuk mengawasi aset kripto.

Dengan teknologi dan kripto, Israel memiliki peluang untuk bersaing dengan kota-kota keuangan besar di dunia seperti London dan New York, kata Illouz.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan terbaru mengatakan aturan anti pencucian uang (AML) bukanlah solusi mujarab untuk berurusan dengan penipu pajak dan penjahat yang mencoba menutupi jejak mereka dengan kripto.

Dilansir dari Decrypt, Jumat (7/7/2023), laporan ini ditulis oleh anggota Departemen Urusan Fiskal IMF, Katherine Baer, Ruud de Mooij, Shafik Hebous, dan Michael Keen. Ini termasuk pengungkapan pandangan yang diungkapkan oleh penulisnya tidak mencerminkan pandangan IMF.

Dari perspektif perpajakan, perhatian utama laporan ini adalah aset digital menyediakan cara baru dan ampuh bagi penjahat dan orang kaya untuk melakukan transaksi tanpa terdeteksi. 

IMF mengakui puluhan miliar dolar dalam potensi pendapatan pajak dipertaruhkan, tanpa konsensus di seluruh dunia tentang bagaimana masalah ini harus didekati. 

Saran Aturan Pajak Kripto

Para penulis laporan mengatakan dengan jelas mereka tidak bermaksud untuk "memberikan saran kebijakan", tetapi juga menulis pemerintah dapat melihat peraturan dan undang-undang yang ada di AS sebagai panduan untuk menghentikan kejahatan keuangan dan aktivitas ilegal.

Dalam hal aturan AML, panduan referensi makalah yang dirilis oleh Financial Action Task Force pada 2015 dimaksudkan sebagai standar global untuk memerangi pencucian uang tetapi mengakui tidak semua yurisdiksi sepenuhnya mematuhinya.

Laporan tersebut mencatat institusi terpusat seperti bursa berada dalam posisi unik untuk membantu pihak berwenang mendapatkan informasi tentang kepemilikan aset digital, seringkali berfungsi sebagai titik sentuh di mana uang tunai ditukar dengan kripto, dan mampu melacak aktivitas di luar itu.

IMF memperkirakan pajak keuntungan modal 20 persen global pada 2021 mungkin telah mengumpulkan sekitar USD 300 miliar atau setara Rp 4.553 triliun (asumsi kurs Rp 15.177 per dolar AS) dari transaksi terkait kripto. 

Namun, penulis mengatakan prosedur Know Your Customer (KYC) yang membantu mereka tetap mematuhi peraturan anti-pencucian uang tidak cukup untuk menggambarkan keseluruhan gambaran bagi otoritas pajak.