Profil Hasan Fawzi, DK OJK Baru untuk Awasi Kripto Periode 2023-2028

Sebelumnya, calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), Hasan Fawzi yang akan mengisi posisi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto membeberkan sejumlah strategi dalam mengawasi aset kripto. 

Hal itu disampaikan dalam uji kelayakan atau fit and proper test bersama Komisi XI DPR RI, Senin (10/7/2023). Dalam pemaparannya, Hasan Fawzi mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan seiringan dengan perkembangan inovasi teknologi sektor keuangan dan keuangan digital. 

Hasan juga menyebut Indonesia juga memiliki potensi besar dalam industri inovasi keuangan digital.

“Hal ini juga terlihat dari jumlah Pengguna internet yang sangat tinggi di negara kita yang juga diikuti pertumbuhan penggunaan layanan keuangan secara digital Serta adanya fenomena pertumbuhan aset kripto terakhir ini di Indonesia,” kata Hasan, dikutip dari kanal YouTube Komisi XI DPR RI.

Strategi 

Jika berhasil diamanatkan posisi sebagai DK OJK untuk mengawasi aset kripto, Hasan memiliki sejumlah strategi yang dia singkat sebagai sebagai INOVASI. Salah satu dari strategi tersebut adalah untuk perlindungan konsumen. 

Dalam hal ini Hasan akan berkoordinasi secara intens dengan Komisi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar produk-produk yang beredar di pasar dapat dipertanggungjawabkan. 

Hasan juga ingin menjadikan OJK sebagai dengan pusat inovasi membangun kapasitas yang merangkum seluruh ekosistem pelaku yang ada di luar, begitu pula dengan talenta industri.

Dengan buah pikirannya dalam mengawasi sektor yang masih baru ini, Hasan berharap industri kripto dapat terus tumbuh secara sehat. 

“Bersama mewujudkan inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto yang sehat, tumbuh berkelanjutan, dan mengutamakan perlindungan konsumen. Agar dapat berperan secara optimal dalam menyongsong era baru keuangan digital di Indonesia,” jelas Hasan.

Hasan juga berharap untuk menjadikan investasi aset kripto bersifat inklusif yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Menurut Hasan saat ini aset kripto masih bersifat eksklusif sehingga butuh pendalaman inklusif.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), aset Kripto, Hasan Fawzi beri penjelasan terkait perpindahan pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK. 

Terkait hal ini, menurut Hasan harus dilakukan dengan spirit dan keinginan yang tulus untuk mengedepankan kepentingan nasional. 

“Kami harus membangun koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan seluruh institusi yang terkait,” kata Hasan dalam uji kelayakan alias fit and proper test bersama Komisi XI DPR RI, Senin (10/7/2023).

Hasan menyebut ada tiga institusi yang paling penting untuk dijaga koordinasinya dalam sektor kripto yaitu Bank Indonesia (BI), kemudian dengan Bappebti.

“Koordinasi dengan Bappebti khususnya untuk pengalihan atau transisi kewenangan pengaturan aset kripto ini saya kira harus kita lakukan di tengah spirit untuk tidak menghambat perkembangannya saat ini,” jelas Hasan.

Hasan menuturkan, pengalihan ini secara efektif baru akan terjadi 2 tahun ke depan. Di tengah 2 tahun ini Hasan berharap tetap ada produk-produk yang dikeluarkan bersama antara OJK dan Bappebti.

“Nanti pada saat peralihan itu sudah dilakukan, OJK sudah memahami konteks dari kerangka pengaturan yang sudah diterbitkan dan masih di sisi Bappebti,” pungkas Hasan. 

Seperti diketahui peralihan pengawasan ini terjadi setelah terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). UU ini secara keseluruhan mengubah pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK.