Harga Kripto Hari Ini 28 Agustus 2023: Bitcoin dan Ethereum Menguat Terbatas

Sebelumnya, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) mengeluarkan pemberitahuan tentang platform perdagangan aset virtual tanpa izin yang terlibat dalam praktik yang tidak pantas, memperingatkan potensi tuntutan pidana.

Dalam pemberitahuan 7 Agustus, SFC mengatakan perusahaan perdagangan tertentu telah secara keliru mengklaim telah mengajukan permohonan lisensi di Hong Kong. 

Regulator sekuritas mengatakan jika perusahaan benar-benar berlaku untuk beroperasi secara legal di wilayah administrasi khusus, itu akan mempertimbangkan pernyataan palsu serta kemungkinan tuntutan pidana.

Menurut SFC, beberapa platform perdagangan kripto tanpa izin di Hong Kong mendirikan entitas baru, mengklaim telah mengajukan aplikasi ke regulator sekuritas. 

Namun, layanan dan produk yang ditawarkan oleh beberapa entitas baru ini mungkin tidak sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan” di bawah aturan SFC yang berlaku mulai 1 Juni.

“Entitas mapan ini juga perlu mengajukan izin SFC atau mereka harus melanjutkan untuk menutup bisnis mereka di Hong Kong. Melakukan kegiatan tanpa izin di Hong Kong adalah tindak pidana,” kata SFC, dikutip dari Cointelegraph, Sabtu (26/8/2023).

Perusahaan kripto tertentu, termasuk HashKey dan OSL, telah menerima lisensi di bawah rezim SFC, memungkinkan platform untuk menawarkan berbagai layanan kripto kepada penduduk Hong Kong. 

Rezim lisensi mengharuskan pertukaran kripto dan penyedia layanan untuk memastikan penyimpanan aset yang aman serta mengikuti aturan Kenali Pelanggan Anda, Anti Pencucian Uang, dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

Sebelumnya, polisi di Kanada mengungkapkan telah melakukan penyidikan menggunakan perangkat lunak pengawasan blockchain Chainalysis Reactor untuk memberantas kejahatan kripto.

Pihak kepolisian membahas situasi tersebut dengan sersan Kevin Talbot dari Unit Kejahatan Ekonomi Lethbridge Police Service (LPS). Talbot telah dilatih dalam analisis blockchain, yang dianggap sebagai kemajuan signifikan untuk kekuatan yang lebih kecil seperti LPS.

Laporan tersebut mencatat teknologi memungkinkan LPS untuk melacak transaksi, mengidentifikasi tersangka, dan menentukan di mana dana telah disimpan, meskipun menuntut para penipu masih menjadi tantangan. 

Talbot mengungkapkan itu memungkinkan kepolisian untuk menulis perintah produksi untuk mengumpulkan informasi tentang pemegang akun.

"Kami akan sampai pada titik di mana kami memiliki data transaksi tetapi kami tidak dapat melacaknya karena memerlukan pemrograman khusus untuk melakukan hal-hal dan pelatihan ini. Di Kanada, kami membuat kemajuan,” kata Talbot, dikutip dari Bitcoin.com, Senin (21/8/2023).

Talbot menambahkan, akan menggunakan program Reaktor Rantai untuk melakukan pelacakan ke pertukaran. Informasi tersebut kemudian dibagikan kepada penyelidik yang kemudian akan menulis perintah produksi untuk mendapatkan informasi tentang pemegang akun, apakah ada dana di akun tersebut dan ke mana dana tersebut telah ditransfer.

“Fokus saat kami melakukan penyelidikan ini ada dua. Kami ingin mengadili seseorang tetapi sering kali meskipun individu yang terlibat berada di luar negeri yang membuatnya sedikit lebih sulit untuk dituntut, tetapi tidak selalu ada kesempatan di mana mereka lokal atau setidaknya di Amerika Utara,” pungkas dia.

Sebelumnya, Thailand sedang mengupayakan perintah penutupan oleh pengadilan terhadap Facebook karena iklan penipuan kripto dan investasi yang ditampilkan di platformnya. Pada 21 Agustus 2023, Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat (Ministry of Digital Economy and Society/MDES) menyatakan lebih dari 200.000 orang telah ditipu oleh iklan Facebook yang menggembar-gemborkan penipuan kripto, berinvestasi dalam bisnis palsu, dan lembaga pemerintah palsu seperti Komisi Sekuritas dan Bursa.

Taktik populer yang digunakan oleh para penipu termasuk investasi kripto dan penipuan perdagangan. Beberapa iklan juga diduga menggunakan gambar selebritas dan tokoh keuangan terkenal, komplit dengan janji imbal hasil hingga 30 persen setiap hari untuk menjaring orang ikut ke dalam skema tersebut.

Melansir Cointelegraph, Selasa (22/8/2022), Menteri MDES Chaiwut Thanakamanusorn mengatakan pihaknya telah berbicara dan mengirim surat ke platform milik Meta mengenai masalah tersebut. Kementerian saat ini sedang mengumpulkan bukti iklan penipuan, yang disebut mencapai lebih dari 5.300 iklan. Pada akhir bulan, pihaknya siap meminta pengadilan untuk menutup Facebook dalam waktu tujuh hari.

"MDES sedang dalam proses mengumpulkan bukti dari pelanggar di platform Facebook untuk mengirim ke pengadilan agar menutup Facebook pada akhir bulan ini dan meminta pengadilan untuk memerintahkan penutupan wilayah Facebook dalam waktu 7 hari karena pelanggaran Facebook,".

Menteri menegaskan jika Facebook ingin berbisnis di Thailand, harus menunjukkan tanggung jawab kepada masyarakat Thailand.

Di sisi lain, Kementerian memperingatkan tentang bagaimana penipuan semacam itu biasanya beroperasi. Sekaligus, mengimbau agar konsumen waspada terhadap janji pengembalian imbal hasil yang tinggi dan iklan yang biasanya menggunakan gambar tokoh terkenal.