Sukses

Bappebti Sebut Ekosistem Perdagangan Kripto di Indonesia Sudah Lengkap

Selain pedagang, saat ini terdapat tiga kelembagaan yang telah dibangun pemerintah yaitu bursa, kliring, dan depository.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menyampaikan, ekosistem perdagangan aset kripto di Indonesia saat ini telah lengkap. 

Selain pedagang, saat ini terdapat tiga kelembagaan yang telah dibangun pemerintah, yaitu Bursa Berjangka Aset Kripto (PT Bursa Komoditi Nusantara), Lembaga Kliring Berjangka Aset kripto (PT Kliring Berjangka Indonesia), serta Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto (PT Tennet Depository Indonesia). 

Hal ini diterangkan Didid dalam acara Go Live transaksi aset kripto di Bursa Komoditi Nusantara (BKN) Jakarta, Jumat, 1 September 2023. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Tirta Karma Senjaya, serta Direktur Utama BKN Subani. 

“Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus berkomitmen mendukung pengembangan perdagangan aset kripto di Indonesia. Lengkapnya pendukung ekosistem aset kripto yang telah dibangun menjadi bukti nyata dukungan pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang baik bagi pengembangan perdagangan aset kripto di Indonesia,” terang Didid dalam siaran pers, dikutip Selasa (5/9/2023).

Didid menjelaskan, dengan dibentuknya Bursa Berjangka Aset Kripto, semua pencatatan, pengawasan, serta pelaporan yang awalnya dilakukan oleh Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK), kini dilakukan oleh bursa. Saat ini, tercatat 27 CPFAK telah mendaftar sebagai anggota BKN. 

CPFAK tersebut selanjutnya akan mengajukan pendaftaran sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) ke Bappebti. Didid meminta agar BKN lebih proaktif mendorong para CPFAK untuk tepat waktu menyampaikan laporan transaksinya secara berkala sesuai dengan Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto. 

Dalam melakukan transaksi kripto, saat ini Aplication Programming Interface (API) BKN ke CPFAK sebagian sudah terkoneksi. Telah ada beberapa CPFAK yang melaporkan transaksinya ke BKN dan selebihnya masih terus berproses. 

 

2 dari 4 halaman

Konsep Crypto Village

Dijelaskan pula oleh Didid, sistem pengawasan BKN dapat menampilkan fitur pelaku usaha teraktif dan aset kripto yang dominan ditransaksikan. Ke depan, akan diupayakan lebih banyak fitur sebagai upaya evaluasi dan edukasi. 

“Sistem dari BKN ini diperkirakan sudah terkoneksi dengan seluruh CPFAK pada Oktober hingga November 2023,” ujar Didid. 

Konsep Crypto Village

Direktur Utama BKN Subani menambahkan, bursa akan melakukan berbagai inovasi dalam rangka pengembangan dan mengenalkan perdagangan aset kripto kepada masyarakat luas. BKN akan memiliki pusat informasi kripto dengan konsep crypto village. 

Sehingga, Bursa Aset Kripto juga menjadi pusat untuk berkumpul, belajar, dan berbagi informasi seputar perdagangan aset kripto bagi komunitas, pelaku usaha, mahasiswa, dan masyarakat. Di samping itu, crypto village juga akan menyediakan sarana edukasi dan promosi bagi para PFAK. 

“Sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, BKN juga akan menyediakan informasi terkait top PFAK, top aset kripto, dan informasi lain tentang pergerakan harga. Masyarakat juga akan dipermudah dalam membuka akun, apabila akan melakukan transaksi aset kripto,” tutup Subani.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

3 dari 4 halaman

Kepala Bappebti Ingatkan Investor Kripto Harus Cerdas dan Perhatikan 2L

Sebelumnya, Kepala Badan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menegaskan, masyarakat harus memastikan 2L dalam memutuskan berinvestasi aset kripto, yaitu legal dan logis. 

Legal artinya masyarakat harus memastikan berinvestasi pada pedagang yang legal berizin (terdaftar) di Bappebti, logis artinya masyarakat harus memahami betul mekanisme transaksi aset kripto sehingga paham tingkat keuntungan yang ditawarkan adalah wajar. 

"Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menitikberatkan perlindungan masyarakat pada awal pengaturan perdagangan aset kripto di Indonesia. Masyarakat harus memastikan aspek 2L, yaitu legal dan logis, dalam berinvestasi sebab aset kripto bukan mainan," jelas Didid dalam siaran pers, Rabu (9/8/2023).

Pada 2022, Didid menuturkan, lebih dari 50 persen pelanggan aset kripto di Indonesia adalah masyarakat berusia 18-30 tahun. Artinya aset kripto banyak diminati generasi millenial dan bahkan generasi Z. 

Sumber Dana Berinvestasi Kripto

Jadi, peran pemerintah dalam pengaturan aset kripto merupakan bagian dari perlindungan kepada generasi penerus bangsa. Didid juga menekankan sumber dana yang digunakan dalam berinvestasi. 

"Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah sumber dana. Pastikan berinvestasi dengan dana yang bukan berasal dari dana kebutuhan sehari-hari, apalagi bersumber dari pinjaman," tegas Didid.

Pada Februari silam, Bappebti telah mencanangkan Bulan Literasi Kripto selama satu bulan penuh. Selalu ada pemberitaan tentang aset kripto, terutama bagaimana cara berinvestasi yang sehat dan tepat setiap hari. 

Berikutnya pada Maret, Bappebti juga menggelar Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). 

“Kami manfaatkan momen tersebut untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum, termasuk civitas akademika di berbagai wilayah di Indonesia," ungkap Didid.

 

 

4 dari 4 halaman

Inovasi Perdagangan Kripto

Selain itu, bentuk inovasi kebijakan di bidang perdagangan aset kripto adalah pembentukan ekosistem kelembagaan. Dengan adanya ekosistem yang lengkap, masyarakat akan merasa aman dalam berinvestasi sehingga industri perdagangan aset kripto dapat memberikan manfaat bagi ekonomi nasional.

Didid menambahkan, pemerintah resmi meluncurkan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto yang diresmikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 28 Juli 2023 lalu. 

Dengan adanya kelembagaan aset kripto yang lengkap, masyarakat akan terlindungi dalam berinvestasi karena transaksi aset kripto lebih transparan, efektif, dan adil sehingga industri kripto di Indonesia dapat tumbuh dan berjalan dengan baik.

Didid juga mengajak seluruh pemangku kepentingan perdagangan aset kripto di Indonesia untuk  berkolaborasi meningkatkan literasi masyarakat. 

"Tujuannya agar perdagangan aset kripto dapat berjalan lebih konstruktif dan efektif bagi semua pihak,” pungkas Didid.