Dogecoin Berhasil Kalahkan Stabilitas Harga Bitcoin

Sebelumnya, proses listing kripto baru di New York menghadapi pembatasan yang lebih ketat dari Departemen Layanan Keuangan New York, terutama jika mereka menargetkan klien ritel, menurut usulan pedoman terbaru yang dikeluarkan oleh regulator pada Senin, 18 September 2023.

Penerima lisensi perlu menilai risiko hukum, reputasi, dan pasar dari setiap koin baru, dan mereka juga harus menetapkan bagaimana mereka akan membalikkan proses tersebut dengan membatalkan pencatatan token, menurut konsultasi, yang diusulkan oleh Inspektur Departemen Jasa Keuangan New York (DFS) Adrienne Harris.

"Sejak bergabung dengan DFS, saya menjadikannya prioritas untuk memastikan kemampuan re2023).

Harris menambahkan, mengutip tim yang terdiri lebih dari 60 staf dan lebih dari USD 132 juta atau setara Rp 2 triliun (asumsi kurs Rp 15.382 per dolar AS) di DFS. denda yang dikenakan pada perusahaan mata uang virtual.

Pada April, regulator yang sebelumnya telah memberikan sanksi kepada perusahaan seperti Coinbase dan Robinhood menetapkan bagaimana perusahaan kripto akan dianalisis ber gulasi dan operasional Departemen sejalan dengan perkembangan industri untuk melindungi konsumen dan pasar,” kata Harris, dikutip dari CoinDesk, Kamis (21/9/2023).

Berdasarkan norma pencucian uang dan keamanan siber. Sebagai bagian dari langkah pada September, regulator juga memperbarui daftar koin yang masuk daftar hijau yang dapat didaftarkan atau disimpan oleh pemegang lisensi tanpa hambatan peraturan lebih lanjut dan sekarang mencakup bitcoin (BTC), ether (ETH), dan stablecoin yang diterbitkan oleh PayPal dan Gemini.

New York telah menjadi pionir AS dalam mengatur kripto, meskipun beberapa pihak menyambut baik kejelasan peraturan tersebut, perusahaan seperti Kraken telah menarik diri sebagai bentuk protes. 

Sebelumnya, Thailand, negara yang sebelumnya terkenal dengan kebijakan ramah kripto, berencana mengenakan pajak atas pendapatan asing para pedagang kripto untuk mendanai langkah-langkah stimulus ekonominya, termasuk pengiriman airdrop secara nasional. 

Pemerintah yang baru dilantik sedang berjuang mencari cara untuk membiayai langkah-langkah stimulus ekonomi yang direncanakan. Pada 19 September, Bangkok Post melaporkan Departemen Pendapatan Thailand menargetkan pendapatan luar negeri, khususnya menyebutkan pedagang mata uang kripto. 

Menurut peraturan baru, mereka yang memperoleh penghasilan di luar negeri dari pekerjaan atau aset akan dikenakan pajak penghasilan pribadi. Pajak baru yang diusulkan akan menargetkan warga Thailand dan warga negara asing yang tinggal di Kerajaan tersebut selama lebih dari 180 hari per tahun.

Pakar hukum mengatakan kebijakan baru tersebut tampaknya memiliki target khusus, termasuk penduduk melakukan perdagangan di pasar saham asing melalui pialang asing dan pedagang mata uang kripto.

"Prinsip perpajakan adalah memastikan bahwa setiap orang membayar bagiannya secara adil. Pemerintah perlu mencari sumber pendapatan baru untuk mendanai langkah-langkah stimulus ekonominya dan ini adalah salah satu cara untuk melakukannya,” kata sumber Kementerian Keuangan kepada Bangkok Post, dikutip dari Yahoo Finance, Kamis (21/9/2023).

Perlu dicatat ini bukan pertama kalinya Thailand menerapkan peraturan pajak terhadap pedagang kripto. Pada Januari 2022, keuntungan dari perdagangan mata uang kripto dikenakan pajak keuntungan modal sebesar 15 persen.