Sukses

Proyek Kripto Worldcoin Populer di Chili, 1 Persen Populasi Negara Telah Daftar

Chili yang memiliki sekitar 19,5 juta penduduk, ini berarti lebih dari 1 persen populasi telah mendaftar proyek Worldcoin

Liputan6.com, Jakarta - Proyek kripto Worldcoin, yang menggunakan pemindaian iris mata biometrik sebagai bukti kepribadian, telah mencapai tonggak sejarah di Chili. Organisasi tersebut melaporkan telah mendaftarkan 200.000 warga Chili sejak diluncurkan. 

Dilansir dari Bitcoin.com, Kamis (28/9/2023), dengan Chili yang memiliki sekitar 19,5 juta penduduk, ini berarti lebih dari 1 persen populasi telah mendaftar untuk menerima hadiah Worldcoin dalam bentuk WLD Coin, yang merupakan token asli dari protokol tersebut.

Pertumbuhan ini menandakan meningkatnya popularitas proyek ini di negara-negara Amerika Selatan, yang telah menunjukkan minat terhadap proposal aplikasi World ID. 

Karena permintaan ini, Tools For Humanity, kontributor Worldcoin, meningkatkan operasinya di Chili, mendirikan lebih banyak stasiun verifikasi di Vina del Mar dan Concepcion sambil mempertahankan operasi verifikasinya di ibu kota Santiago.

Verifikasi Worldcoin melibatkan perangkat keras tertentu yang disebut bola, yang digunakan untuk memindai mata pengguna yang ingin memverifikasi ID mereka untuk menjadi bagian dari sistem Worldcoin.

Popularitas di Tengah Kesengsaraan

Popularitas proyek Worldcoin meluas ke negara-negara lain di Amerika Latin yang juga menerimanya karena dana hibahnya. 

Pada Agustus, organisasi tersebut melaporkan telah mendaftarkan lebih dari 9.500 warga Argentina dalam satu hari, atau satu verifikasi setiap sembilan detik, sebuah pencapaian mengingat hanya ada empat stasiun verifikasi di negara tersebut.

 

2 dari 4 halaman

Permintaan Pemerintah Kenya

Selain itu, menurut data dari komite parlemen Kenya yang bertugas menyelidiki proyek tersebut, 350.000 warga Kenya telah mendaftar pada Juli, yang merupakan 25 persen dari pengguna platform pada saat itu.

Namun, pemerintah Kenya menghentikan aktivitas Wordcoin pada Agustus dan berusaha menangkap Alex Blania, CEO dan salah satu pendiri Tools For Humanity, dan Thomas Scott, juru bicara hukum Tools for Humanity, setelah hadir di hadapan Majelis Nasional Kenya dalam sidang.

Pemerintah Kenya menginformasikan pejabat AS melakukan intervensi untuk mengamankan keluarnya para eksekutif Worldcoin, mengingat mereka tidak dinyatakan bersalah melakukan kejahatan apa pun di negara tersebut.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

3 dari 4 halaman

Anak Perusahaan JPMorgan, Chase Larang Pembayaran Kripto

Sebelumnya, anak perusahaan bank digital yang berbasis di Inggris di bawah JPMorgan Chase, mengatakan kepada pelanggan melalui email mereka akan melarang klien Inggris melakukan pembayaran terkait kripto atau transfer bank keluar mulai 16 Oktober karena penipuan kripto.

Chase, yang meluncurkan layanan berbasis aplikasinya di Inggris pada 2021, mengumpulkan lebih dari 1,6 juta klien. JP Morgan Chase, perusahaan induknya, adalah bank terbesar di AS, dengan total aset senilai lebih dari USD 3 triliun atau setara Rp 46.640 triliun (asumsi kurs Rp 15.546 per dolar AS).

“Kami telah melihat peningkatan jumlah penipuan kripto yang menargetkan konsumen Inggris, jadi kami telah mengambil keputusan untuk mencegah pembelian aset kripto dengan kartu debit Chase atau dengan mentransfer uang ke situs kripto dari akun Chase,” kata juru bicara Chase, dikutip dari Yahoo Finance, Kamis (28/9/2023).

Sebelumnya pada Maret, NatWest Bank yang berbasis di Inggris membatasi pembayaran pelanggannya ke bursa kripto hingga USD 1.214 atau setara Rp 18,8 juta per hari sebagai perlindungan terhadap pencurian kripto. 

NatWest mencatat dalam siaran persnya pada Maret konsumennya di Inggris kehilangan USD 400 juta atau setara Rp 6,2 triliun karena penipuan kripto tahun lalu.

Inggris telah melakukan upaya untuk mengembangkan sektor blockchain dan kripto, dengan Perdana Menteri Rishi Sunak yang merupakan pendukung vokal industri ini.

4 dari 4 halaman

Perkembangan Regulasi Kripto di Inggris

Pada Juni, Inggris mengesahkan Undang-Undang Layanan Keuangan dan Pasar 2023, sebuah undang-undang reformasi yang memungkinkan otoritas keuangannya memperlakukan kripto sebagai instrumen keuangan yang diatur. 

Meskipun memberikan lebih banyak kejelasan, peraturan kripto yang baru menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa pendukung kripto di Inggris karena batasan yang diterapkan pada kampanye pemasaran.