Influencer Kripto Ditangkap saat Siaran Langsung di YouTube, Ada Apa?

Sebelumnya, anak perusahaan bank digital yang berbasis di Inggris di bawah JPMorgan Chase, mengatakan kepada pelanggan melalui email mereka akan melarang klien Inggris melakukan pembayaran terkait kripto atau transfer bank keluar mulai 16 Oktober karena penipuan kripto.

Chase, yang meluncurkan layanan berbasis aplikasinya di Inggris pada 2021, mengumpulkan lebih dari 1,6 juta klien. JP Morgan Chase, perusahaan induknya, adalah bank terbesar di AS, dengan total aset senilai lebih dari USD 3 triliun atau setara Rp 46.640 triliun (asumsi kurs Rp 15.546 per dolar AS).

“Kami telah melihat peningkatan jumlah penipuan kripto yang menargetkan konsumen Inggris, jadi kami telah mengambil keputusan untuk mencegah pembelian aset kripto dengan kartu debit Chase atau dengan mentransfer uang ke situs kripto dari akun Chase,” kata juru bicara Chase, dikutip dari Yahoo Finance, Kamis (28/9/2023).

Sebelumnya pada Maret, NatWest Bank yang berbasis di Inggris membatasi pembayaran pelanggannya ke bursa kripto hingga USD 1.214 atau setara Rp 18,8 juta per hari sebagai perlindungan terhadap pencurian kripto. 

NatWest mencatat dalam siaran persnya pada Maret konsumennya di Inggris kehilangan USD 400 juta atau setara Rp 6,2 triliun karena penipuan kripto tahun lalu.

Inggris telah melakukan upaya untuk mengembangkan sektor blockchain dan kripto, dengan Perdana Menteri Rishi Sunak yang merupakan pendukung vokal industri ini.

Pada Juni, Inggris mengesahkan Undang-Undang Layanan Keuangan dan Pasar 2023, sebuah undang-undang reformasi yang memungkinkan otoritas keuangannya memperlakukan kripto sebagai instrumen keuangan yang diatur. 

Meskipun memberikan lebih banyak kejelasan, peraturan kripto yang baru menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa pendukung kripto di Inggris karena batasan yang diterapkan pada kampanye pemasaran.

Sebelumnya, laporan Chainalysis menuding peretas Korea Utara semakin sering memakai bursa kripto yang berbasis di Rusia untuk "mencuci" aset digital terlarang.

Dikutip dari Bitcoin.com, ditulis Senin (18/9/2023), laporan dari Chainalysis itu bertepatan dengan pertemuan puncak pemimpin kedua negara yang terkena sanksi, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong un. Pertemuan dua pemimpin itu juga diduga membicarakan senjata.

Hal ini juga terjadi ketika pemantau sanksi PBB menarik perhatian pada perubahan taktik Korea Utara dalam serangan siber terhadap kripto dan bursa keuangan yang berupaya dapatkan dana untuk program senjata nuklir dan misilnya.

Chainalyisis mencontohkan transfer cryptocurrency baru-baru ini senilai USD 21,9 juta yang dicuri dari Harmony Protocol ke bursa Rusia yang terkenal memprotes transaksi terlarang. Perusahaan juga mengatakan kalau punya bukti yang menunjukkan entitas Korea Utara telah memakai platform ini dan layanan lainnya di Rusia untuk mencuci uang dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, Chainalysis juga menekankan kalau tindakan terbaru ini menandai peningkatan signifikan dalam kemitraan antara dunia maya kedua negara.

Meski bursa kripto utama yang sebelumnya dipakai peretas Korea Utara, bursa kripto Rusia dan lembaga penegak hukum memiliki rekam jejak ketidakpatuhan sehingga signifikan mengurangi peluang pemulihan aset.

Data Chainalysis juga menunjukkan kalau kripto yang dicuri terkait dengan kelompok peretasan Korea Utara sejauh ini di atas USD 349,4 juta pada 2023. Jumlah ini lebih rendah dari tahun lalu USD 1,65 miliar. Namun, perusahaan riset itu mengatakan meski peretas Korea Utara mencuri kripto lebih rendah dibandingkan 2022, tetapi angka tahun lalu sangat tinggi.

Dengan jumlah total kripto yang dicuri mencapai USD 3,54 miliar, peretas Korea Utara menjadi salah satu ancaman aktif terbesar dalam lanskap kejahatan dunia maya, demikian kesimpulan Chainalysis. Menurut perkiraannya, meski porsi turun, kelompok yang terkait dengan komunis masih sumbang 29,7 persen dari kripto yang dicuri melalui peretasan pada 2023.