Gubernur Bank Sentral China Bakal Berantas Perdagangan Spekulasi Kripto

Sebelumnya diberitakan, pengguna Binance di China memperdagangkan aset terkait cryptocurrency senilai sekitar USS 90 miliar pada Mei 2023. Catatan itu menjadikan China sebagai pasar pertukaran kripto terbesar, meski pemerintah setempat melarang transaksi kripto.

Melansir Yahoo Finance, Rabu (2/8/2023), Wall Street Journal (WSJ) melaporkan bahwa transaksi senilai USD 90 miliar menyumbang 20 persen dari volume perdagangan kripto di seluruh dunia, tidak termasuk perdagangan oleh beberapa pedagang besar.

Faktanya, terlepas dari larangan yang berlaku di negara tersebut, tim investigasi pertukaran bekerja sama dengan penegak hukum China untuk mendeteksi potensi aktivitas kriminal di antara lebih dari 900.000 pengguna aktif di negara tersebut.

Pertukaran terbesar di dunia membantu pengguna di China menghindari pembatasan dengan mengarahkan pada situs web yang berbeda dengan alamat domain China sebelum mengalihkan mereka ke platform.

Pada tahun 2021, China melarang semua aktivitas terkait cryptocurrency, termasuk penambangan dan perdagangan token sambil mempromosikan penggunaan mata uang digital bank sentralnya, e-CNY.

Meskipun ada larangan, perlu dicatat bahwa China telah meraih rekor yang tidak terduga. Seperti yang dilaporkan pada Mei 2022, wilayah ini terus menjadi tujuan penambangan Bitcoin teratas, setelah AS. Selain itu, China tercatat sebagai pusat crypto utama kedua di Asia.

Dilaporkan bahwa ada 5,6 juta pengguna berbasis China yang terdaftar di Binance. Di antara mereka, 911.650 aktif, menurut Mission Control.

Selain itu, dokumen internal dan mantan karyawan mencatat bahwa sekitar 100.000 pengguna Binance di China per Januari dianggap sebagai orang yang terpapar secara politik.

Korea Selatan adalah runner-up dalam volume perdagangan crypto Binance, dengan pangsa 13 persen lebih dari USD 58 miliar.

Diikuti oleh Turki, Vietnam dan British Virgin Islands. Binance saat ini menghadapi pengawasan peraturan di A.S., di mana Komisi Sekuritas dan Bursa menggugat Binance dan chief executive officer Changpeng Zhao atas 13 tuduhan termasuk menjual sekuritas keuangan yang tidak terdaftar dan penyalahgunaan dana pelanggan.

Menyusul kemenangan sebagian pengadilan di Amerika Serikat, perusahaan kripto Ripple bermaksud untuk tetap fokus pada pasar di negara dengan peraturan yang jelas untuk industri kripto.

Dilansir dari Bitcoin.com, Sabtu (29/7/2023), Ripple berencana memasuki yurisdiksi di Asia seperti Singapura dan Hong Kong. Perusahaan blockchain yang berbasis di AS juga merencanakan ekspansi di Inggris dan Eropa, menurut laporan media yang mengutip eksekutif Ripple.

Pekan lalu, seorang hakim AS memutuskan token XRP Ripple bukan merupakan keamanan saat dijual di bursa pihak ketiga, membuka jalan bagi XRP untuk diperdagangkan oleh investor ritel. 

Namun, pengadilan mengatakan bahwa ketika dijual oleh perusahaan langsung ke investor institusional, itu memenuhi syarat sebagai sekuritas yang akan diadili lagi.

Peraturan Mendorong Ripple Menjauh dari ASAmbiguitas peraturan mengenai status aset kripto di Amerika Serikat telah mengubah banyak sektor ke arah Asia. Pada Mei, Managing Director APAC untuk Ripple yang berkantor pusat di San Francisco, Brooks Entwistle, mengatakan karena gugatan SEC, sebagian besar perkembangan perusahaan terjadi di luar AS, dan khususnya di Asia.

Sebelumnya diberitakan, pertukaran cryptocurrency yang beroperasi di Australia akan diharuskan memiliki lisensi layanan keuangan yang dikeluarkan oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia. 

Dilansir dari Bitcoin.com, Kamis (26/10/2023), persyaratan ini sesuai proposal yang dilaporkan diajukan oleh pemerintah Australia. Selain itu, hanya pertukaran kripto yang memiliki lebih dari USD 3.2 juta atau setara Rp 50,3 miliar (asumsi kurs Rp 15.896 per dolar AS) yang perlu mendapatkan izin dari regulator sektor jasa keuangan negara tersebut.

Berdasarkan laporan Bloomberg, otoritas Australia yakin penerapan persyaratan ini tidak hanya akan membantu melindungi konsumen tetapi juga akan berperan dalam mendukung pertumbuhan pasar aset digital. 

Laporan tersebut menambahkan pemerintah Australia memperkirakan rancangan undang-undang tersebut akan siap pada 2024. Setelah rancangan tersebut disahkan menjadi undang-undang, pertukaran kripto akan diberikan masa tenggang dua belas bulan untuk mematuhi aturan baru.

Mengikuti Tren GlobalSementara itu, dalam dokumen yang dirilis pada 16 Oktober oleh Departemen Keuangan Australia, pemerintah mengakui aturan yang diusulkan untuk pertukaran kripto didasarkan pada undang-undang yang saat ini mengatur industri jasa keuangan. 

Menurut laporan tersebut, usulan yang dibuat oleh otoritas Australia berkaitan dengan standar hak asuh dan transaksi. Mereka juga membahas kewajiban bursa dalam hal staking dan perdagangan.