Pemerintah Inggris Luncurkan Proposal Akhir untuk Peraturan Aset Kripto

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Inggris pada Senin, 30 Oktober 2023 mengkonfirmasi rencana untuk mengatur industri mata uang kripto, mengumumkan dalam makalah konsultasi mereka akan berupaya untuk menerapkan undang-undang formal untuk aktivitas kripto pada 2024.

Pemerintah menerbitkan tanggapannya terhadap makalah konsultasi yang dikeluarkan awal tahun ini, yang menguraikan rekomendasi untuk mengatur industri kripto. Pemerintah Inggris mengatakan pihaknya bermaksud untuk membawa sejumlah aktivitas aset kripto di bawah peraturan yang sama yang mengatur bank dan perusahaan jasa keuangan lainnya.

Menteri jasa keuangan Inggris, Andrew Griffith mengatakan sangat senang menyajikan proposal akhir untuk regulasi aset kripto di Inggris atas nama Pemerintah.

“Saya menantikan kelanjutan kerja sama kami dengan sektor ini dalam mewujudkan visi kami untuk Inggris sebagai pusat global untuk teknologi aset kripto,” kata Griffith, dikutip dari CNBC International, Kamis (2/11/2023). 

Usulan pemerintah mencakup aturan pertukaran yang lebih ketat, kustodian yang menyimpan kripto atas nama klien, dan perusahaan pemberi pinjaman kripto. Inggris juga mengusulkan rezim yang lebih ketat untuk penyalahgunaan pasar serta penerbitan dan pengungkapan aset kripto.

Pemerintah Inggris bertujuan untuk memperkenalkan undang-undang untuk industri kripto di hadapan Parlemen pada 2024. Pada tahap ini, masih belum jelas seperti apa undang-undang Inggris tentang kripto nantinya.

Di Uni Eropa, mereka menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk aset digital melalui peraturan MiCA (Pasar dalam Aset Kripto), termasuk proses perizinan untuk perusahaan kripto.

Inggris lebih maju dalam proses ini dibandingkan negara-negara maju di bidang teknologi lainnya. Banyak rancangan undang-undang yang sedang dibahas di Kongres, namun AS tertinggal jauh dibandingkan negara lain dalam hal menerapkan undang-undang federal formal untuk industri kripto.

Sebelumnya diberitakan, optimisme pasar aset kripto sepanjang Oktober yang didorong oleh antisipasi ETF Bitcoin mengangkat Bitcoin (BTC) ke level tertinggi sejak Mei tahun lalu, dengan kenaikan yang luar biasa sebesar 22,85 persen sejak 1 Oktober hingga 31 Oktober.

Sementara dari sejak awal tahun Bitcoin telah melesat lebih dari 100 persen dari harga USD 16.600 atau sekitar Rp 264 juta (asumsi kurs Rp 15.907 per dolar AS) pada 1 Januari 2023 hingga mencapai level tertingginya di harga USD 35.200 atau setara Rp 559,9 juta pada Oktober ini. 

Financial Expert Ajaib Kripto Panji Yudha mengatakan, dua minggu pertama November berpotensi akan menjadi peluang untuk buy the dip apabila Bitcoin turun ke harga USD 30.000 atau setara Rp 475,9 juta, sehingga momentum bullish sepanjang Oktober berpotensi akan berlanjut.

“November juga merupakan salah satu bulan yang positif sepanjang sejarah Bitcoin sejak 2013,” kata Panji, dalam siaran pers, dikutip Kamis (2/11/2023).

Panji menambahkan menurut data coinglass, sepanjang 2013 hingga 2017 Bitcoin terus mengalami kenaikan yang signifikan di setiap November. Sementara, dari 2018 hingga 2022, Bitcoin hanya mengalami kenaikan sekali pada November yaitu pada 2020. 

“Namun jika dilihat dari pergerakan rata rata Bitcoin setiap November sejak 2013-2022, menjadikannya sebagai bulan paling bullish dengan kenaikan rata rata sebesar 50,61 persen,” lanjut Panji. 

Saat ini, Fear & Greed index yang mengukur sentimen pasar Aset Kripto, telah mencapai level tertinggi sejak Bitcoin mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada November 2021. 

Data terakhir menunjukkan indeks mencapai 72/100 dalam beberapa hari terakhir. Ini termasuk dalam kategori “keserakahan” atau greed dan menyamai posisinya hanya beberapa hari setelah Bitcoin mencapai level tertinggi terbaru sepanjang masa di USD 69.000 atau setara Rp 1 miliar hampir dua tahun lalu.

==

Sebelumnya diberitakan, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dilaporkan ingin Ripple membayar denda USD 770 juta atau setara Rp 12,2 triliun (asumsi kurs Rp 15.910 per dolar AS) karena melanggar undang-undang sekuritas. 

Pengacara kripto John Deaton menjelaskan regulator sekuritas kesal dan malu setelah kalah dalam beberapa pertempuran hukum melawan perusahaan kripto.

SEC sedang mengejar hukuman ini setelah kalah dalam beberapa pertarungan hukum melawan Ripple. Pekan lalu, regulator mencabut tuntutan terhadap CEO Ripple Brad Garlinghouse dan salah satu pendirinya Chris Larsen. 

Awal bulan ini, Hakim Distrik Analisa Torres menolak tawaran agensi tersebut untuk mengajukan banding atas keputusannya terkait XRP. 

“Yang perlu dipahami masyarakat adalah tahap penalti itu seperti kasus kedua yang membutuhkan lebih banyak deposisi, interogasi, permintaan pembuatan dokumen, email, laporan bank, kontrak, transaksi on-demand likuiditas,” kata Deaton, dikutip dari Bitcoin.com, Rabu (1/11/2023).

Pengacara tersebut mengutip kasus LBRY, jaringan berbagi file dan pembayaran berbasis blockchain, di mana SEC awalnya meminta USD 23 juta atau setara Rp 365,9 miliar dari perusahaan tersebut. Kemudian meminta tambahan sebelum hakim akhirnya menjatuhkan denda sebesar USD 130.000 atau setara Rp 2 miliar.

Deaton juga mengantisipasi bahwa hasil gugatan SEC terhadap bursa mata uang kripto Coinbase (Nasdaq: COIN) akan berdampak pada jumlah akhir yang harus dibayarkan Ripple kepada badan pengawas. 

Dia percaya jika Coinbase memenangkan mosi untuk menolak gugatan SEC. Dengan demikian SEC akan dipaksa untuk mengubah agenda anti-kriptonya dan kemudian mencari kemungkinan penyelesaian dengan Ripple.