Harga Kripto LINK Coin Menguat 40% Tersengat Reli Bitcoin

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Inggris, Andrew Griffith menegaskan kembali komitmen pemerintah Inggris untuk menjadikan Inggris sebagai pusat kripto global. Ini ditandai dengan Pemerintah Inggris menerbitkan makalah konsultasinya mengenai kerangka peraturan masa depan untuk aset kripto pada Februari.

Saat ini Inggris tengah menunggu tanggapan HM Treasury terhadap konsultasi dan permintaan bukti mengenai rezim regulasi jasa keuangan di masa depan untuk aset kripto. 

“Saya sangat senang untuk mempresentasikan proposal akhir untuk regulasi aset kripto di Inggris atas nama dari pemerintah. Ambisi pemerintah untuk menjadikan Inggris sebagai pusat global bagi teknologi aset kripto tetap teguh,” kata Griffith, dikutip dari Bitcoin.com, Rabu (8/11/2023). 

Griffith menambahkan, untuk mewujudkan ambisi ini harus menjadikan Inggris sebagai tempat di mana perusahaan-perusahaan aset kripto memiliki kejelasan yang diperlukan untuk berinvestasi dan berinovasi. 

Selain itu perlu adanya perlindungan pelanggan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi ini dengan percaya diri. Dengan kerangka peraturan masa depan yang kini mulai terbentuk dan Undang-Undang Jasa Keuangan dan Pasar telah disahkan, Inggris adalah pilihan yang tepat untuk memulai dan meningkatkan bisnis aset kripto.

Pejabat tinggi pemerintah menyatakan Inggris adalah pusat keuangan terbesar secara global di luar AS. Mengingat industri teknologi di negara tersebut bernilai lebih dari USD 1 triliun atau setara Rp 15.852 triliun (asumsi kurs Rp 15.651 per dolar AS).

Pemerintah Inggris pertama kali mengumumkan rencana komprehensifnya untuk menjadi pusat kripto global pada April tahun lalu.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Inggris telah mengumumkan rencana akhir untuk mengatur aset kripto, dengan tujuan memasukkan banyak aktivitas ke dalam lingkup Financial Conduct Authority (FCA). Pemerintah menekankan bisnis yang bekerja dengan konsumen ritel Inggris, di mana pun lokasinya, harus memiliki izin.

Dilansir dari Coinmarketcap, Jumat  (3/11/2023), pemerintah Inggris berencana untuk memperkenalkan undang-undang ini secara bertahap, dengan peraturan stablecoin yang didukung fiat akan diterapkan pertama kali pada awal tahun depan.

FCA sekarang akan meminta pendaftaran untuk organisasi yang terlibat dalam aktivitas aset kripto, termasuk pertukaran kripto, yang akan diminta untuk membuat aturan penerimaan dan mempublikasikan informasi saat mendaftarkan aset baru.

Namun rekomendasi tersebut tidak membahas keuangan terdesentralisasi (DeFi), karena pemerintah melihat perlunya kolaborasi internasional tambahan sebelum mencoba regulasi.

Daripada menetapkan kerangka kerja terpisah, langkah-langkah baru ini akan dimasukkan ke dalam undang-undang pasar Inggris saat ini. Hal ini terjadi ketika anggota parlemen Inggris baru saja meloloskan undang-undang yang mengizinkan penegak hukum membekukan aset kripto ilegal.

Pemerintah Inggris pada Senin, 30 Oktober 2023 mengkonfirmasi rencana untuk mengatur industri mata uang kripto, mengumumkan dalam makalah konsultasi mereka akan berupaya untuk menerapkan undang-undang formal untuk aktivitas kripto pada 2024.

Pemerintah menerbitkan tanggapannya terhadap makalah konsultasi yang dikeluarkan awal tahun ini, yang menguraikan rekomendasi untuk mengatur industri kripto. Pemerintah Inggris mengatakan pihaknya bermaksud untuk membawa sejumlah aktivitas aset kripto di bawah peraturan yang sama yang mengatur bank dan perusahaan jasa keuangan lainnya.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) telah menyepakati untuk menangani kasus Coinbase mengenai apakah pertukaran kripto tersebut dapat memaksa pengguna untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase pribadi, bukan di pengadilan.  Kasus ini bermula dari undian dogecoin (DOGE) di mana pengguna menuduh Coinbase melakukan iklan palsu.

Melansir Bitcoin, Selasa (7/11/2023), Mahkamah Agung AS mengumumkan pada Jumat mendengarkan banding Coinbase mengenai apakah pertukaran kripto dapat memaksa pengguna untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase pribadi, bukan di pengadilan.

Kasus ini melibatkan undian Coinbase pada 2021 yang menawarkan kesempatan kepada peserta untuk memenangkan hadiah hingga USD 1.200.000 dalam meme cryptocurrency dogecoin (DOGE).  

Sejumlah pengguna menuduh mereka ditipu dengan membayar untuk mengikuti undian meskipun ada opsi untuk berpartisipasi secara gratis.  Menuduh Coinbase melakukan iklan palsu yang melanggar hukum California, pengguna mengajukan gugatan class action terhadap pertukaran mata uang kripto.

Pengguna ingin perselisihan tersebut disidangkan di pengadilan California.  Namun, platform kripto tersebut berpendapat ketika pengguna mendaftar ke akun Coinbase, mereka setuju untuk menyelesaikan semua perselisihan dengan perusahaan melalui arbitrase.

Meskipun mengakui klausul arbitrase dalam Perjanjian Pengguna Coinbase, seorang hakim federal di California menolak permintaan pertukaran kripto untuk memindahkan perselisihan ke arbitrase.  

"Pengadilan distrik menetapkan bahwa klausul pemilihan forum terpisah dalam 'Aturan Resmi' Undian menggantikan perjanjian arbitrase Perjanjian Pengguna, termasuk klausul delegasinya,” kata dokumen yang diajukan Coinbase ke Mahkamah Agung.

Coinbase mengajukan banding atas penolakan mosi untuk memaksakan arbitrase.  Namun, Pengadilan Banding Wilayah AS Kesembilan di San Francisco menegaskan penolakan mosi Coinbase.  Sekarang terserah Mahkamah Agung AS untuk memutuskan apakah pertukaran kripto dapat memaksa pengguna melakukan arbitrase.