Intip Gerak Harga RPK Coin Hari ini 11 Desember 2023

Sebelumnya diberitakan, proses listing kripto baru di New York menghadapi pembatasan yang lebih ketat dari Departemen Layanan Keuangan New York, terutama jika mereka menargetkan klien ritel, menurut usulan pedoman terbaru yang dikeluarkan oleh regulator pada Senin, 18 September 2023.

Penerima lisensi perlu menilai risiko hukum, reputasi, dan pasar dari setiap koin baru, dan mereka juga harus menetapkan bagaimana mereka akan membalikkan proses tersebut dengan membatalkan pencatatan token, menurut konsultasi, yang diusulkan oleh Inspektur Departemen Jasa Keuangan New York (DFS) Adrienne Harris.

"Sejak bergabung dengan DFS, saya menjadikannya prioritas untuk memastikan kemampuan regulasi dan operasional Departemen sejalan dengan perkembangan industri untuk melindungi konsumen dan pasar,” kata Harris, dikutip dari CoinDesk, Kamis (21/9/2023).

Harris menambahkan, mengutip tim yang terdiri lebih dari 60 staf dan lebih dari USD 132 juta atau setara Rp 2 triliun (asumsi kurs Rp 15.382 per dolar AS) di DFS. denda yang dikenakan pada perusahaan mata uang virtual.

Pada April, regulator yang sebelumnya telah memberikan sanksi kepada perusahaan seperti Coinbase dan Robinhood menetapkan bagaimana perusahaan kripto akan dianalisis berdasarkan norma pencucian uang dan keamanan siber.

Sebagai bagian dari langkah pada September, regulator juga memperbarui daftar koin yang masuk daftar hijau yang dapat didaftarkan atau disimpan oleh pemegang lisensi tanpa hambatan peraturan lebih lanjut dan sekarang mencakup bitcoin (BTC), ether (ETH), dan stablecoin yang diterbitkan oleh PayPal dan Gemini.

New York telah menjadi pionir AS dalam mengatur kripto, meskipun beberapa pihak menyambut baik kejelasan peraturan tersebut, perusahaan seperti Kraken telah menarik diri sebagai bentuk protes. 

Sebelumnya, Negara Bagian New York akan segera memiliki undang-undangnya sendiri untuk mencegah kasus kripto yang setara dengan kejatuhan FTX. 

Jaksa Agung di New York, Letitia James telah mengusulkan undang-undang, Undang-Undang CRPTO (Peraturan Kripto, Perlindungan, Transparansi, dan Pengawasan), yang dimaksudkan untuk menggagalkan penipuan cryptocurrency dan melindungi investor. 

Dilansir dari Yahoo Finance, Minggu (7/5/2023), itu merupakan peraturan kripto terkuat dan terlengkap yang disebut-sebut oleh James, secara teoritis akan mencegah terulangnya beberapa insiden terkenal.

Undang-undang CRPTO akan melarang konflik kepentingan, seperti memiliki banyak praktik atau pasar yang berdagang untuk akun mereka sendiri. Perusahaan harus melaporkan laporan keuangan secara terbuka, termasuk pengungkapan risiko. 

Akan ada sejumlah perlindungan investor, seperti persyaratan "kenali pelanggan Anda", kompensasi untuk korban penipuan, dan larangan stablecoin (koin kripto yang nilainya terkait dengan aset yang aman) yang tidak dipatok langsung ke mata uang AS atau aset likuid berkualitas tinggi.

RUU itu akan membiarkan kantor Kejaksaan Agung menutup pelanggar hukum dan mendenda USD 10.000 atau setara Rp 146,7 juta (asumi kurs Rp 14.674 per dolar AS) per pelanggaran untuk individu dan USD 100.000 atau setara Rp 1,4 miliar per pelanggaran untuk perusahaan. 

Kantor tersebut juga akan memiliki kekuatan untuk mengeluarkan panggilan dari pengadilan dan menuntut ganti rugi, hukuman dan restitusi. Departemen Layanan Keuangan, sementara itu, akan memastikan otoritas untuk melisensikan berbagai penyedia layanan kripto.

James menunjuk ke beberapa contoh dunia nyata tentang dugaan penyalahgunaan yang berpotensi dihentikan oleh tindakan CRPTO. 

Terraform Labs, misalnya, menjanjikan tingkat bunga 20 persen yang sangat tinggi kepada investor dalam satu token di pasarnya jika mereka membeli token perusahaan lainnya, yang diduga menyembunyikan nilai sebenarnya dari aset tersebut. 

Celsius, sementara itu, membeli tokennya sendiri dan menciptakan permintaan buatan. Itu membuat investor "terkejut" ketika Celsius menyatakan bangkrut, menurut Jaksa Agung.