Alasan Jepang Hapus Pajak Perusahaan Atas Keuntungan Kripto Belum Direalisasi

Liputan6.com, Jakarta Perusahaan-perusahaan Jepang dilaporkan tidak lagi diharuskan membayar pajak atas keuntungan yang belum direalisasi dari kepemilikan mata uang kripto mulai April tahun depan setelah Kabinet dilaporkan menyetujui revisi rezim pajak nasional untuk aset digital.

Dilansir dari Cointelegraph, Selasa (26/12/2023), perusahaan domestik sebelumnya diharuskan membayar pajak atas keuntungan kertas dari kepemilikan mata uang kripto mereka, tetapi sekarang hanya perlu melakukannya ketika mereka menjual aset tersebut.

Menurut laporan lokal, pemerintah Jepang mengumumkan reformasi pajak baru pada 22 Desember setelah rapat kabinet, dan perubahan baru tersebut ditetapkan pada 1 April 2024, yang merupakan awal tahun keuangan Jepang.

Sebelumnya, mata uang kripto yang dimiliki oleh perusahaan yang diterima dari pihak ketiga perlu dilaporkan berdasarkan perbedaan antara nilai pasar dan nilai buku, terlepas dari apakah perusahaan tersebut menjual mata uang kripto tersebut.

Tapi sekarang perusahaan hanya akan dikenakan pajak atas keuntungan dari penjualan mata uang kripto, serupa dengan apa yang harus dipatuhi oleh investor ritel berdasarkan undang-undang perpajakan Jepang.

Pemerintah pertama kali membagikan rincian garis besar reformasi perpajakan pada 2024 dalam sebuah dokumen yang diterbitkan pada 14 Desember.

Namun, Badan Jasa Keuangan negara tersebut awalnya mengajukan rencana untuk menghapus keuntungan mata uang kripto yang belum direalisasi pada 31 Agustus.

Peraturan perpajakan yang dilonggarkan dapat memungkinkan lebih banyak perusahaan untuk melakukan upaya terkait Web3 di Jepang.