CEO Coinbase Brian Armstrong Kritik Senator AS Terkait Rencana Pengetatan Regulasi Kripto

Liputan6.com, Jakarta - CEO Coinbase Brian Armstrong mengeluarkan pernyataan yang menargetkan Senator Amerika Serikat (AS) Elizabeth Warren dan Roger Marshall atas upaya mereka untuk meningkatkan pengetatan regulasi industri kripto di AS.

Dalam cuitan baru-baru ini di X, Armstrong merujuk pada video Senator Marshall yang mengakui Asosiasi Bankir Amerika membantu menyusun Undang-Undang Anti-Pencucian Uang Aset Digital, sebuah undang-undang yang dipandang oleh banyak orang di dunia kripto sebagai upaya untuk menghambat inovasi di bidang kripto.

"Menjadi anti-kripto adalah strategi politik yang sangat buruk memasuki tahun 2024,” tulis CEO Coinbase Brian Armstrong, dikutip dari Coinmarketcap, Jumat (29/12/2023).

Armstrong menyoroti statistik yang menunjukkan pertumbuhan dan popularitaskripto. Dia menyatakan 52 juta orang Amerika Serikat telah menggunakan kripto, 38% generasi muda percaya kripto dapat meningkatkan peluang ekonomi, dan harga naik 90% tahun ini.

Kepala Coinbase juga mempromosikan “Stand With Crypto,” sebuah kampanye advokasi yang bertujuan untuk mengumpulkan 1 juta pendukung untuk kebijakan regulasi kripto yang masuk akal.

Implikasinya adalah upaya Senator AS Elizabeth Warren dan Marshall lebih dimotivasi oleh upaya bank-bank besar untuk meredam ancaman terhadap bisnis mereka dibandingkan dengan kebijakan yang masuk akal demi kepentingan publik.

Brian Armstrong telah menjadi kritikus yang terang-terangan terhadap RUU anti-kripto, yang menurutnya memberlakukan persyaratan pelaporan yang tidak masuk akal pada pengembang perangkat lunak dan penambang alih-alih menargetkan aktivitas ilegal.

Sementara itu, Warren telah menyuarakan kekhawatiran tentang risiko yang ditimbulkan oleh stablecoin dan keuangan terdesentralisasi. Sementara Coinbase dan perusahaan kripto lainnya mencari regulasi yang memungkinkan inovasi lebih lanjut, peningkatan pengawasan terhadap industri kini tampaknya akan segera terjadi di tengah kegagalan besar seperti FTX.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

2 dari 4 halaman

Situs Pertukaran Kripto Coinbase Diblokir di Kazakhstan, Ada Apa?

Ilustrasi Kripto atau Penambangan kripto. Foto: Freepik

Sebelumnya diberitakan, situs web Coinbase dilaporkan diblokir di Kazakhstan, selain coinbase, situs web yang terkait dengan New York Mercantile Exchange (NYMEX) dan Interactive Brokers juga dilarang.

Dilansir dari Bitcoin.com, Jumat (10/11/2023), pemerintah Kazakhstan mengatakan mereka melakukan ini karena situs-situs tersebut diduga tidak mematuhi pasal 5 Pasal 11 Undang-Undang tentang Aset Digital Kazakhstan.

Komite Informasi Kementerian Kebudayaan dan Informasi Kazakhstan menerima permintaan dari Kementerian Pengembangan Digital, Inovasi, dan Industri Dirgantara Republik Kazakhstan yang meminta untuk memblokir sumber internet Coinbase, yang melanggar paragraf 5 pasal 11.

Pemerintah Kazakhstan, bersama dengan Bank Nasionalnya, telah menetapkan pembatasan pada platform web keuangan tertentu, dengan pengecualian yang diterapkan pada zona Pusat Keuangan Internasional Astana (AIFC).

Menurut laporan media lokal, Kursiv News, pelarangan situs NYMEX terjadi karena situs tersebut memfasilitasi perdagangan berjangka aset mata uang kripto, bitcoin dan ethereum, aktivitas yang berada di luar domain regulasi AIFC.

Di Kazakhstan, operasi penambangan bitcoin juga menghadapi tantangan, sehingga mendorong operator berlisensi untuk mengajukan banding kepada pihak berwenang untuk merevisi kebijakan perpajakan yang mempengaruhi sektor mereka.

Perwakilan dari beberapa perwakilan industri terbesar telah mengindikasikan bahwa lingkungan perpajakan saat ini mungkin memaksa mereka untuk menghentikan aktivitas mereka di Asia Tengah, yang juga mencakup Eropa.

3 dari 4 halaman

Regulator Inggris Peringatkan Masalah Umum saat Pemasaran Kripto

Ilustrasi Kripto (Foto: Traxer/unsplash)

Sebelumnya diberitakan, Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) Inggris telah mengidentifikasi beberapa masalah yang berulang dalam cara aset kripto dipasarkan sejak peraturan baru yang mengatur hal ini mulai berlaku pada 8 Oktober 2023.

Dilansir dari Yahoo Finance, Kamis (9/11/2023), dalam sebuah pernyataan, FCA menguraikan tiga bidang utama yang menjadi perhatian: klaim menyesatkan tentang keselamatan dan keamanan, peringatan risiko yang tidak memadai, dan kegagalan untuk menyoroti risiko spesifik produk.

Sejak peraturan baru ini berlaku, FCA telah mengeluarkan lebih dari 200 peringatan terhadap perusahaan yang mungkin mempromosikan aset kripto secara ilegal. Ini juga telah memberlakukan pembatasan pada satu perusahaan resmi yang menyetujui promosi kripto yang tidak memenuhi standar yang disyaratkan.

Selain perusahaan kripto, FCA juga bekerja sama dengan berbagai pihak ketiga seperti platform media sosial, toko aplikasi, dan penyedia pembayaran untuk mengekang promosi ilegal dan membatasi paparan konsumen.

Mereka meminta perusahaan-perusahaan ini untuk mempertimbangkan peringatan yang telah mereka terbitkan dan memainkan peran mereka dalam melindungi konsumen Inggris.

FCA menekankan bahkan dengan peraturan baru, aset kriptotetap merupakan investasi berisiko tinggi dan tidak diatur. Konsumen kemungkinan besar tidak memiliki akses terhadap perlindungan jika terjadi kesalahan, sehingga mereka bisa kehilangan seluruh uangnya.

Aturan baru ini mengharuskan promosi aset kripto disetujui oleh FCA, disetujui oleh perusahaan resmi, atau dikecualikan berdasarkan perintah promosi keuangan. Promosi juga harus adil, jelas, tidak menyesatkan, dan mengandung peringatan risiko yang jelas.

4 dari 4 halaman

Mahkamah Agung AS Sepakat Tangani Kasus Coinbase

Ilustrasi Kripto atau Crypto. Foto: Unsplash/Traxer

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) telah menyepakati untuk menangani kasus Coinbase mengenai apakah pertukaran kripto tersebut dapat memaksa pengguna untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase pribadi, bukan di pengadilan. Kasus ini bermula dari undian dogecoin (DOGE) di mana pengguna menuduh Coinbase melakukan iklan palsu.

Melansir Bitcoin, Selasa (7/11/2023), Mahkamah Agung AS mengumumkan pada Jumat mendengarkan banding Coinbase mengenai apakah pertukaran kripto dapat memaksa pengguna untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase pribadi, bukan di pengadilan.

Kasus ini melibatkan undian Coinbase pada 2021 yang menawarkan kesempatan kepada peserta untuk memenangkan hadiah hingga USD 1.200.000 dalam meme cryptocurrency dogecoin (DOGE).

Sejumlah pengguna menuduh mereka ditipu dengan membayar untuk mengikuti undian meskipun ada opsi untuk berpartisipasi secara gratis. Menuduh Coinbase melakukan iklan palsu yang melanggar hukum California, pengguna mengajukan gugatan class action terhadap pertukaran mata uang kripto.

Pengguna ingin perselisihan tersebut disidangkan di pengadilan California. Namun, platform kripto tersebut berpendapat ketika pengguna mendaftar ke akun Coinbase, mereka setuju untuk menyelesaikan semua perselisihan dengan perusahaan melalui arbitrase.

Meskipun mengakui klausul arbitrase dalam Perjanjian Pengguna Coinbase, seorang hakim federal di California menolak permintaan pertukaran kripto untuk memindahkan perselisihan ke arbitrase.

"Pengadilan distrik menetapkan bahwa klausul pemilihan forum terpisah dalam 'Aturan Resmi' Undian menggantikan perjanjian arbitrase Perjanjian Pengguna, termasuk klausul delegasinya,” kata dokumen yang diajukan Coinbase ke Mahkamah Agung.

Coinbase mengajukan banding atas penolakan mosi untuk memaksakan arbitrase. Namun, Pengadilan Banding Wilayah AS Kesembilan di San Francisco menegaskan penolakan mosi Coinbase. Sekarang terserah Mahkamah Agung AS untuk memutuskan apakah pertukaran kripto dapat memaksa pengguna melakukan arbitrase.