Apple India Blokir Sejumlah Aplikasi Pertukaran Kripto, Ada Apa?

Oleh karena itu, tindakan terbaru sekarang akan melarang penggunaan valuta asing. Tindakan pemerintah India baru-baru ini dilakukan di tengah meningkatnya permintaan akan peraturan. 

Selama KTT Kelompok 20, atau G20, yang baru-baru ini berakhir, pemerintah India menyerukan kolaborasi global dalam bidang regulasi kripto. 

Komunitas kripto India telah lama menyerukan kerangka peraturan kripto yang seimbang, namun meskipun ada beberapa jaminan, kementerian keuangan India belum mengajukan rancangan undang-undang kripto di parlemen.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, pertukaran kripto di India telah mengalami peningkatan simpanan dan aktivitas pengguna dalam beberapa bulan terakhir. Ini didorong oleh tindakan Unit Intelijen Keuangan India (FIU) untuk mematuhi dan memblokir akses ke bursa asing yang menyebabkan peralihan dana secara signifikan ke platform lokal.

Dilansir dari Coinmarketcap, Selasa (8/1/2024), CoinDCX, bursa terkemuka di India, menonjol dengan peningkatan simpanan kripto yang mengejutkan sebesar 2.000% sejak pengumuman FIU pada 28 Desember 2022. Menjadi entitas pertama yang terdaftar di FIU dan menekankan kepatuhan dan keamanan, CoinDCX telah menjadi tujuan pilihan bagi investor.

Proses transfer mata uang kripto yang mulus dari platform lain ke CoinDCX semakin meningkatkan daya tarik bursa. Salah satu pendiri dan CEO CoinDCX , Sumit Gupta menyoroti peningkatan setoran dan pendaftaran, yang menandakan pergeseran preferensi investor terhadap platform yang memprioritaskan kepatuhan terhadap peraturan.

Dampak Luas Pasar

Pertukaran kripto lainnya, Mudrex melaporkan masuknya simpanan kripto secara tiba-tiba sebesar USD 1 juta atau setara Rp 15,5 miliar (asumsi kurs Rp 15.503 per dolar AS) dan peningkatan pengguna baru, efek transformatif telah menyebar ke seluruh pasar kripto di India. 

Daya tarik Mudrex terletak pada kebijakan tanpa biaya untuk transaksi deposit kripto dan antarmuka ramah pengguna yang melayani investor berpengalaman dan pendatang baru di dunia kripto.

Pemain besar lainnya seperti CoinSwitch dan WazirX juga menyaksikan peningkatan volume perdagangan dan transaksi deposit kripto. CoinSwitch, mengalami peningkatan volume perdagangan sebesar 30 hingga 35%, dan WazirX, melaporkan peningkatan deposit kripto sebesar 250%, mengikuti gelombang peningkatan aktivitas pasar.

Daya tarik bursa India dapat semakin meningkat dengan antarmuka yang ramah pengguna dan tidak adanya biaya deposit. Namun, volatilitas yang melekat pada pasar kripto juga membawa unsur ketidakpastian.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Keuangan India mengumumkan pada Kamis, 28 Desember 2023 Unit Intelijen Keuangan India (FIU IND) telah mengeluarkan Pemberitahuan Kepatuhan kepada sembilan penyedia layanan kripto luar negeri. 

Pemerintah India memasukkan penyedia layanan kripto ke dalam kerangka kerja Anti Pencucian Uang/Pemberantasan Pendanaan Terorisme (AML-CFT) di negara tersebut pada Maret.

Sembilan penyedia layanan kripto yang menerima pemberitahuan adalah Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, dan Bitfinex. 

“Direktur FIU IND telah menulis surat kepada Sekretaris Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi untuk memblokir URL entitas tersebut yang beroperasi secara ilegal tanpa mematuhi ketentuan Undang-Undang PML di India,” kata Kementerian Keuangan India, dikutip dari Bitcoin.com, Minggu (31/12/2023).

Semua penyedia layanan kripto yang beroperasi di India diharuskan mendaftar ke FIU IND sebagai entitas pelapor dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang tahun 2002. 

“Kewajiban ini berbasis aktivitas dan tidak bergantung pada kehadiran fisik di India,” tegas Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan lebih lanjut menyampaikan 31 penyedia layanan kripto telah terdaftar di FIU IND hingga saat ini. Awal bulan ini, pemerintah India memberi Parlemen daftar 28 penyedia layanan kripto yang terdaftar di Unit Intelijen Keuangan, termasuk Coindcx, Unocoin, Giottus, Bitbns, Zebpay, Wazirx, Coinswitch, Mudrex, Buyucoin, Pyor, Valr, dan Byteks.

Sebelumnya diberitakan, pihak berwenang India menangkap delapan orang lagi sehubungan dengan skema mata uang kripto ilegal besar-besaran sejak 2018, yang menipu lebih dari 100,000 orang sebesar USD 300 juta atau setara Rp 4,6 triliun (asumsi kurs Rp 15.648 per dolar AS).

Dilansir dari Coinmarketcap, Jumat (10/11/2023), empat dari delapan orang yang ditangkap adalah aparat penegak hukum. Korban penipuan ini termasuk 5.000 pegawai pemerintah dan sekitar 1.000 personel polisi, menurut temuan Tim Investigasi Khusus (SIT).

Penipuan tersebut, yang berkisar pada mata uang kripto lokal yang disebut Korvio Coin (KRO Coin), ditemukan pada akhir September, namun penyelidikan menunjukkan hal itu mungkin telah dimulai pada awal 2018. 

Melalui situs palsu, penipu mencari korban yang tidak tahu apa-apa dengan skema investasi termasuk Korvio Coin, yang akhirnya diperluas untuk mencakup mata uang kripto lainnya.

Polisi setempat menerima total 56 pengaduan tentang penipuan kripto antara 2021 dan 2023. Menyusul laporan ini, banyak lembaga, termasuk Direktorat Penegakan Hukum, bekerja sama dengan tim kepolisian daerah untuk meluncurkan penyelidikan ekstensif yang dipimpin oleh SIT.

Ratusan penggeledahan dilakukan pada akhir bulan Oktober, dan berhasil menemukan sekitar 250.000 kartu identitas yang berkaitan dengan tersangka. Menurut penyelidikan, lebih dari 100 orang masing-masing menghasilkan USD 240.000 atau setara RP 3,7 miliar dari penipuan tersebut, sementara 200 orang lainnya menghasilkan sekitar USD 120.000 atau setara Rp 1,8 miliar masing-masing.

Meski 18 orang telah ditangkap sejauh ini, tersangka dalang operasi tersebut, Subhash Sharma, masih buron. Sebaliknya, pihak berwenang telah menemukan dan menyita beberapa properti yang terkait dengan Sharma. Direktorat Penegakan Hukum juga menyelidiki aktivitas lima perempuan yang diduga bertindak sebagai agen atau promotor Sharma.