Asosiasi Bagikan Penyebab Penurunan Nilai Transaksi Kripto di Indonesia

Asih mengungkapkan, Bappebti turut menyoroti pandangan dan solusi terkait penurunan volume transaksi aset kripto akibat pemberlakuan pajak aset kripto. 

Dalam tanggapannya, Bappebti akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengimplementasikan equal treatment yang implementatif terkait pemungutan pajak bagi pelanggan yang bertransaksi pada exchange yang belum terdaftar.

Tak hanya itu Bappebti menyampaikan terdapat hal lain yang sedang diupayakan untuk mendorong kembali peningkatan transaksi kripto, seperti pembentukan kelembagaan Perdagangan Fisik Aset Kripto, adanya penambahan layanan yang dapat ditawarkan oleh exchanges seperti staking.

Selain itu juga pengembangan produk aset kripto berupa produk berjangka (futures), evaluasi dan penyempurnaan regulasi terkait aset kripto, termasuk penyederhanaan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk seleksi aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia.

“Asosiasi juga menginisiasikan forum diskusi antara pelaku usaha dan pemerintah, tujuannya adalah memastikan regulasi yang diterapkan mendukung kebutuhan dan perkembangan industri, dengan fokus pada keamanan konsumen dan daya saing pelaku usaha dalam negeri,” pungkas Asih.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.