Mengulik Pajak Crypto di Indonesia

Beta melakukan penukaran 0,3 persen koin kripto ABCD dengan 30 koin kripto WXYZ milik Charlie. Ketika mereka melakukan pertukaran harga 1 koin kripto ABCD adalah Rp 500 juta. Mereka melakukan transaksi di platform kripto yang terdaftar di Bappebti.

Atas penyerahan kipto ABCD, maka Beta akan dikenakan Pajak PPh sebesar 0,1 persen x (0,3 x Rp 500 juta) = Rp 150 ribu.

Adapun Charlie dikenakan pajak PPN sebesar 0,1 persen x 10 persen x (0,3 persen x Rp 500 juta) = Rp 150 ribu.

Sementara atas penyerahan kripto WXYZ, Charlie akan dikenakan pajak sebesar 0,1 persen x (30 x Rp 500 juta) = Rp 150 ribu. Sementara Beta dikenakan pajak sebesar 1 persen x 10 persen x (30 x Rp 500 juta) = Rp 150 ribu.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia masih memiliki banyak ruang untuk meningkatkan adopsi aset kripto. Menurut catatan Bappebti, saat ini jumlah investor kripto di Indonesia berjumlah 18,25 orang. Jumlah ini masih sekitar enam sampai tujuh persen dari jumlah penduduk di Indonesia.

Maka dari itu, menurut CEO INDODAX, Oscar Darmawan, Indonesia membutuhkan sebuah trigger atau pemicu untuk merangsang pertumbuhan industri kripto di Indonesia.

Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan melakukan peninjauan kembali besaran nominal pajak kripto di Indonesia. 

Saat ini terdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang dikenakan di Indonesia yaitu PPh sebesar 0.10 persen, PPN sebesar 0.11 persen, dan tambahan 0.02 persen untuk biaya bursa, deposito, dan kliring. Terlebih lagi, jika bertransaksi menggunakan stablecoin seperti USDT, akan dikenakan penggandaan pajak. 

“Banyaknya jenis pajak yang dikenakan, membuat jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh investor menjadi mahal dan berpotensi dapat mematikan industri kripto di Indonesia,” ucap Oscar dalam siaran pers, Jumat (5/1/2024).

Oscar juga menambahkan hal ini memberikan beban finansial yang sangat berat bagi para investor kripto. Bahkan, total jumlah pajak yang harus disetorkan setiap bulan bahkan melebihi pendapatan para pelaku industri. 

“Apalagi jika dibandingkan dengan pajak di industri saham, nominal pajak di industri kripto saat ini tidak seimbang. Pajak saham totalnya hanya 0,1 persen. Maka dari itu, lebih baik jika para investor di Indonesia dibebaskan dari besaran PPN, seperti di industri saham,” jelas Oscar. 

Oscar menjelaskan jika saat ini, exchange asing yang beroperasi di Indonesia seharusnya bisa dikenakan pajak triliunan rupiah tapi tidak pernah ditagih oleh DJP.

Sementara industri kripto domestik saat ini sedang berjuang untuk bertahan karena harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang sekarang. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi industri kripto. 

Menurut Oscar, adanya momentum halving day bitcoin ini secara historis akan mendorong pertumbuhan aset kripto di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Banyak orang yang menantikan momentum halving day ini karena harga bitcoin dan aset kripto lainnya selalu mengalami kenaikan signifikan. 

“Maka dari itu, banyak orang yang tertarik dan berlomba-lomba untuk mulai berinvestasi aset kripto, terutama sebelum momentum halving day. Dimana hal ini dapat mendorong pertumbuhan industri kripto,” kata Oscar.

Oscar berharap, adanya peraturan pajak ini tidak menjadi penghambat untuk mendorong pertumbuhan industri kripto di Indonesia. 

Sebelumnya diberitakan, Presiden Brazil, Luis Inácio Lula da Silva telah menandatangani undang-undang yang memperkenalkan pajak atas aset kripto yang disimpan di luar negeri oleh warga negara Brazil.

Melansir Cointelegraph, Sabtu (16/12/2023), Lula menandatangani undang-undang tersebut pada 12 Desember, yang kemudian diterbitkan keesokan harinya di Diário Oficial da União, atau Buku Harian Resmi Persatuan.  Undang-undang ini akan mulai berlaku mulai 1 Januari 2024.

Pajak baru tidak hanya berlaku untuk kripto tetapi juga untuk keuntungan dan dividen yang diperoleh pembayar pajak Brazil dari dana investasi, platform, real estate, atau perwalian di luar negeri.  Pemerintah Brazil bermaksud mengumpulkan pajak baru sekitar 20 miliar real (USD 4 miliar) pada 2024.

Mereka yang mulai membayar pajak pada tahun 2023 ditawari keuntungan awal, mereka akan membayar retribusi sebesar 8% atas semua pendapatan yang diperoleh hingga 2023 secara mencicil, dengan cicilan pertama dimulai pada Desember.  Mulai 2024, tarif pajak akan ditetapkan sebesar 15%.  Pendapatan luar negeri hingga 6.000 reais Brasil (USD 1.200) akan dibebaskan dari pajak.

João Carlos Almada selaku pengontrol di penerbit stablecoin Brasil, Transfero menjelaskan bahwa perpajakan atas pendapatan aset digital bukanlah hal baru di negara tersebut.  Namun, dia mengatakan ada beberapa aspek hukum yang perlu diklarifikasi. 

"Beberapa poin dalam teks perlu diperbaiki, misalnya, kompensasi kerugian pada periode tersebut, sesuatu yang mirip dengan peraturan perpajakan untuk aset saham. Saya percaya bahwa dengan berkembangnya peraturan di negara ini, kita akan melakukan diskusi baru mengenai topik ini, dengan tujuan  untuk memberikan transparansi yang lebih besar kepada pasar, sehingga menghasilkan lebih banyak kredibilitas,” kata dia. 

Brazil bukan satu-satunya negara yang mengincar kepemilikan kripto di luar negeri milik warganya.  Pada November, Badan Administrasi Pajak Spanyol juga mengingatkan warganya tentang kewajiban mereka untuk menyatakan kripto disimpan di luar negeri.  Namun, permintaan tersebut hanya berlaku bagi individu yang memiliki neraca aset digital yang melebihi setara dengan 50.000 euro (sekitar USD 55.000).