Bittime Ingin Pajak Kripto Indonesia Lebih Kompetitif

Sebelumnya diberitakan, Lembaga Pajak Amerika Serikat (IRS) sekarang mewajibkan siapa pun yang menerima USD 10.000 atau setara Rp 155,1 juta (asumsi kurs Rp 15.512 per dolar AS) dalam mata uang kripto untuk melaporkan informasi transaksi ke IRS. 

Dilansir dari Coinmarketcap, Jumat (5/1/2024), hal ini merupakan bagian dari kewajiban pelaporan pajak baru yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024, setelah RUU infrastruktur ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada November 2021.

Mereka tidak mengajukan laporan dalam waktu 15 hari setelah transaksi dapat didakwa melakukan tindak pidana kejahatan. Aturan ini bersifat self-executing, artinya aturan ini dapat segera diterapkan dan dapat diterapkan tanpa tindakan lebih lanjut.

Namun, kelompok advokasi kripto CoinCenter telah menentang aturan baru tersebut, dengan alasan masalahnya adalah banyak orang akan kesulitan untuk mematuhi apa yang dianggap sebagai kewajiban baru yang mudah.

CoinCenter mencatat penambang dan validator blockchain yang menerima hadiah blok di atas USD 10.000 tidak memiliki pengirim yang dapat diidentifikasi untuk disertakan dalam laporan. Demikian pula, mereka yang menukar kripto-untuk-kripto melalui pertukaran terdesentralisasi tidak memiliki pengirim yang dapat diidentifikasi untuk dilaporkan.

Kelompok ini juga keberatan dengan kurangnya kejelasan dalam menentukan nilai mata uang kripto tertentu. Lebih lanjut, CoinCenter mengangkat masalah penerimaan donasi dari donatur anonim, dan kesulitan dalam melaporkan informasi pengirim.

Pada Juni 2022, CoinCenter mengajukan gugatan terhadap Departemen Keuangan AS yang menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak konstitusional. Kasusnya masih di pengadilan.

Sebelumnya diberitakan, perusahaan-perusahaan Jepang dilaporkan tidak lagi diharuskan membayar pajak atas keuntungan yang belum direalisasi dari kepemilikan mata uang kripto mulai April tahun depan setelah Kabinet dilaporkan menyetujui revisi rezim pajak nasional untuk aset digital.

Dilansir dari Cointelegraph, Selasa (26/12/2023), perusahaan domestik sebelumnya diharuskan membayar pajak atas keuntungan kertas dari kepemilikan mata uang kripto mereka, tetapi sekarang hanya perlu melakukannya ketika mereka menjual aset tersebut.

Menurut laporan lokal, pemerintah Jepang mengumumkan reformasi pajak baru pada 22 Desember setelah rapat kabinet, dan perubahan baru tersebut ditetapkan pada 1 April 2024, yang merupakan awal tahun keuangan Jepang.

Sebelumnya, mata uang kripto yang dimiliki oleh perusahaan yang diterima dari pihak ketiga perlu dilaporkan berdasarkan perbedaan antara nilai pasar dan nilai buku, terlepas dari apakah perusahaan tersebut menjual mata uang kripto tersebut.

Tapi sekarang perusahaan hanya akan dikenakan pajak atas keuntungan dari penjualan mata uang kripto, serupa dengan apa yang harus dipatuhi oleh investor ritel berdasarkan undang-undang perpajakan Jepang.

Pemerintah pertama kali membagikan rincian garis besar reformasi perpajakan pada 2024 dalam sebuah dokumen yang diterbitkan pada 14 Desember.

Namun, Badan Jasa Keuangan negara tersebut awalnya mengajukan rencana untuk menghapus keuntungan mata uang kripto yang belum direalisasi pada 31 Agustus.

Peraturan perpajakan yang dilonggarkan dapat memungkinkan lebih banyak perusahaan untuk melakukan upaya terkait Web3 di Jepang.

Kemajuan telah dicapai, dengan penerbit stablecoin Circle tim di balik USD Coin (USDC) baru-baru ini bekerja sama dengan perusahaan jasa keuangan yang berbasis di Tokyo, SBI Holdings, untuk meningkatkan adopsi stablecoin dan layanan Web3 di Jepang.

Hal ini terjadi ketika otoritas pajak Jepang menemukan 548 kasus pelanggaran pajak terkait mata uang kripto dari 615 investigasi pada 2022, naik 35% dari 2021.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.