Menteri Keuangan AS Janet Yellen Bakal Bahas Risiko Kripto terhadap Sistem Keuangan

Sebelumnya diberitakan, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) pada Senin, 29 Januari 2024 mengumumkan tuntutan pidana terhadap dua orang dan pengakuan bersalah orang ketiga karena mengatur skema penipuan cryptocurrency Ponzi senilai USD 1,9 miliar atau setara Rp 30 triliun (asumsi kurs Rp 15.827 per dolar AS) yang dikenal sebagai HyperFund.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), dalam gugatan perdata terkait, mendakwa dua orang tersebut atas keterlibatan mereka dalam dugaan skema piramida kripto, yang runtuh pada 2022.

"Tiga terdakwa yang didakwa oleh DOJ secara keliru mengklaim investor di HyperFund akan menerima pengembalian besar yang dibayarkan dari operasi penambangan cryptocurrency, yang sebenarnya tidak ada,” kata penjabat Asisten Jaksa Agung Nicole Argentieri dari Divisi Kriminal DOJ, dikutip dari CNBC, Selasa (30/1/2024).

Pihak yang didakwa dalam kasus pidana tersebut adalah Sam Lee, warga negara Australia yang tinggal di Dubai, Uni Emirat Arab, yang dituduh ikut mendirikan HyperFund, serta dua promotor HyperFund, Rodney Burton dari Miami, dan Brenda Chunga dari Severna Park, Maryland .

Lee, pria berusia 35 tahun yang juga dikenal sebagai Xue Lee, didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas dan penipuan kawat. Burton,  didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan satu tuduhan lagi menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.

Kedua pria tersebut menghadapi kemungkinan hukuman maksimal lima tahun penjara jika terbukti bersalah.

Chunga, yang juga dikenal sebagai Bitcoin Beautee, pada Senin mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas dan penipuan kawat, di mana dia menghadapi kemungkinan hukuman maksimum yang sama.

Chunga secara terpisah setuju untuk menyelesaikan tuntutan perdata oleh SEC karena melanggar ketentuan anti-penipuan dan pendaftaran undang-undang sekuritas AS. 

Sebagai bagian dari penyelesaian tersebut, dia setuju untuk mengeluarkan uang yang dia hasilkan dari skema tersebut dan denda perdata yang akan ditentukan kemudian.

DOJ menuduh mulai Juni 2020 hingga November 2022, Lee dan rekan konspiratornya menjual kontrak investasi secara online melalui platform HyperFund dan mengklaim investor akan memperoleh pengembalian antara 0,5% dan 1% setiap hari hingga investasi awal mereka berlipat ganda melalui pendapatan dari penambangan kripto skala besar.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Wally Adeyemo memperingatkan, pemerintah akan memutus perusahaan kripto dari perekonomian AS secara lebih luas jika mereka gagal memblokir dan melaporkan aliran uang terlarang.

Berbicara di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Blockchain, Adeyemo mengatakan, perusahaan kripto perlu berbuat lebih banyak untuk membatasi aliran keuangan gelap, dan kurangnya tindakan di sektor ini menimbulkan risiko bagi AS.

"Tindakan kami selama setahun terakhir mengirimkan pesan yang jelas, kami tidak akan ragu untuk menerapkan instrumen di seluruh pemerintahan untuk melindungi keamanan nasional kami,” kata Adeyemo dalam sambutannya, dikutip dari Yahoo Finance, Senin (18/12/2023).

Adeyemo menjelaskan, pemerintahan Biden mengirim surat ke Kongres, meminta undang-undang baru yang akan memberikan wewenang kepada Departemen Keuangan untuk mengawasi pasar kripto yang digunakan oleh aktor yang dianggap terlarang oleh pemerintah AS.

Langkah ini dilakukan setelah AS pada Oktober mengeluarkan sanksi yang bertujuan mengganggu pendanaan kelompok Hamas dan menjadikan pertukaran  kripto yang berbasis di Gaza sebagai salah satu target lainnya.

Bulan lalu kepala Binance Changpeng Zhao mengaku bersalah karena melanggar undang-undang anti pencucian uang AS sebagai bagian dari penyelesaian USD 4,3 miliar atau setara Rp 66,4 triliun (asumsi kurs Rp 15.456 per dolar AS), dan mengundurkan diri sebagai CEO pertukaran kripto terbesar di dunia.

Jaksa mengatakan Binance melanggar undang-undang anti pencucian uang dan sanksi AS dan gagal melaporkan lebih dari 100.000 transaksi mencurigakan dengan organisasi yang digambarkan AS sebagai kelompok teroris termasuk, Al Qaeda dan Negara Islam Irak dan Suriah.