Jelang Transisi ke OJK, Bappebti Awasi Lonjakan Investor Kripto

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyoroti jumlah investor Kripto yang terus meroket pada kuartal pertama 2024 ini. Di tengah meningkatnya antusias investor kripto dalam negeri, pelaku usaha didesak mengedukasi masyarakat mengenai regulasi yang berlaku.

Berdasarkan data Bappebti, jumlah investor kripto dalam negeri pada Januari 2024 telah mencapai 18.83 juta. Terus melonjak per Februari 2024 menjadi 19 juta investor.

Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menyatakan, 2024 merupakan tahun yang krusial bagi industri kripto lantaran pada 2025 ada pengalihan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Untuk itu Bappebti mengimbau ekosistem yang ada di industri saat ini bisa berkolaborasi dengan baik dan terintegrasi satu sama lain. Sehingga diharapkan transisi ke OJK dapat berjalan dengan baik dan mendorong perlindungan menyeluruh bagi investor kripto dan iklim investasi berjalan semakin baik," ujarnya dalam pesan tertulis, ditulis Senin (25/3/2024).

Olvy mengungkapkan, industri kripto saat masuk ke Indonesia belum memiliki aturan yang jelas, sementara penawaran dan respons terhadap aset kripto terus meningkat. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah yang dimotori oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi.

"Salah satu hasilnya memutuskan bahwa perdagangan aset kripto diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan, dan mengkategorikannya ke dalam komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Sehingga Undang-Undang (UU) yang memayungi adalah UU Nomor 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)," terangnya.

Aturan Aset Kripto

Ia menambahkan, peraturan aset kripto lantas dituangkan dalam Permendag Nomor 99/2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto.

"Selanjutnya, lebih teknis diatur melalui Peraturan Bappebti (Perba) yang mencakup syarat perdagangan, syarat menjadi pedagang, cakupan produk, hingga lingkup ekosistem yang terdiri dari Bursa Aset Kripto, Lembaga Kliring, dan Depositori. Semua aturan ini dibuat untuk mengatur tata kelola perdagangan aset kripto yang lebih baik," paparnya.