Disoroti Jokowi, Pencucian Uang Pakai Kripto Lebih Mudah Dilacak

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti adanya potensi pencucian uang dari aset kripto. Namun, tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan mata uang kripto dinilai kesalahan besar karena mudah dilacak.

Sebelumnya, Kepala Negara mengungkap ada potensi TPPU melalui aset kripto sebesar USD 8,6 miliar atau setara Rp 139 triliun. Hal ini membuat Jokowi meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut waspada.

Menanggapi hal tersebut, CEO Indodax Oscar Darmawan menilai, tindakan ilegal seperti pencucian uang menggunakan aset kripto adalah kesalahan besar. Pasalnya, kata dia, kepemilikan aset kripto sangat mudah terdeteksi dengan basis teknologi yang digunakan.

"Penggunaan aset kripto seperti Bitcoin untuk pencucian uang sebenarnya dapat dengan mudah terdeteksi. Hal ini karena teknologi dasar dari aset kripto, yaitu Blockchain, memiliki kemampuan untuk memverifikasi dan melacak setiap transaksi. Oleh karena itu, tindakan ilegal semacam ini dapat terungkap dengan cepat," kata Oscar dalam keterangannya, Minggu (5/5/2024).

Lebih lanjut, Oscar menjelaskan sifat data yang terikat dalam teknologi blockchain tadi merupakan faktor kunci dalam menjamin transparansi dan keamanan. Bisa dibilang, aset kripto ikut dilindungi oleh sistem yang aman.

"Ada banyak keunggulan yang dapat diperoleh dari teknologi Blockchain, seperti tingkat keamanan yang tinggi, transparansi yang lebih besar, ketidakmampuan untuk mengubah data, dan efisiensi yang meningkat. Selain itu, teknologi ini dapat mengurangi biaya operasional dan memudahkan pelacakan pergerakan aset," urainya.

Oscar menyoroti transparansi Blockchain memungkinkan pengguna untuk memantau alur perpindahan aset kripto, meskipun data yang tersedia bersifat pseudonim. Meski identitas pemiliknya tidak tersedia secara langsung, data transaksi tetap tercatat dan dapat dilacak, bahkan setelah berpindah tangan beberapa kali.