Mantan Pengacara Ini Sebut Kasus Bos Binance dan FTX Tunjukkan Sisi Gelap Kripto

Sebelumnya, laporan terbaru Departemen Keuangan Inggris, mengungkapkan perusahaan kripto, perusahaan manajemen kekayaan, dan perbankan ritel dan grosir sangat rentan terhadap kejahatan keuangan.

Dilansir dari Cointelegraph, Kamis (9/5/2024), perusahaan-perusahaan kripto termasuk di antara perusahaan-perusahaan yang memiliki risiko terbesar untuk dieksploitasi untuk pencucian uang, menurut regulator keuangan terkemuka Inggris.

Dalam laporan pada 1 Mei 2024, Departemen Keuangan Inggris menyimpulkan dari data yang diberikan oleh Financial Conduct Authority (FCA) perusahaan aset kripto termasuk di antara empat jenis perusahaan teratas yang sangat rentan terhadap kejahatan keuangan, khususnya untuk kasus pencucian uang antara 2022 dan 2023.

Laporan tersebut menunjukkan antara 2022 hingga 2023, terdapat total 52,8 karyawan spesialis penuh waktu yang mengawasi kasus Anti Pencucian Uang, dengan hampir sepertiganya berfokus secara khusus pada pengawasan perusahaan kripto.

Selama periode 2022 hingga 2023, spesialis kejahatan keuangan FCA melakukan total 231 peninjauan terhadap perusahaan keuangan yang beroperasi di Inggris serta 375 kasus tambahan terkait kejahatan dan sanksi keuangan.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan yang lebih luas di luar tinjauan penuh waktu ini, tim FCA meluncurkan total 95 kasus ke perusahaan kripto Inggris.

Upaya Inggris Cegah Kejahatan Kripto

Inggris telah berupaya untuk memperkenalkan undang-undang yang lebih jelas untuk perusahaan kripto lokal dan Departemen Keuangan Inggris mengumumkan pada 16 April mereka akan bertujuan untuk menyajikan kerangka peraturan penuh untuk aset kripto dan stablecoin pada Juli.

Pada 26 April, Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA) dan polisi menerima kewenangan yang diperluas untuk menyita, membekukan, dan menghancurkan mata uang kripto yang digunakan oleh penjahat. 

Berdasarkan aturan baru, polisi di negara tersebut tidak lagi diharuskan melakukan penangkapan sebelum menyita kepemilikan kripto. Penegakan hukum Inggris sekarang dapat menyita barang-barang seperti kata sandi dan memory stick yang dapat membantu penyelidikan. 

Mereka juga telah diberikan wewenang untuk menghapuskan aset kripto agar tidak dikembalikan ke peredaran biasanya dengan membakar aset tersebut jika dianggap merugikan kepentingan publik.

Berdasarkan undang-undang baru, polisi Inggris dapat mentransfer mata uang kripto ilegal yang disita ke dompet yang berada di bawah kendali mereka, dan korban kejahatan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kembali dana dari akun kripto mereka.

Sebelumnya, Komisi Hukum Inggris telah mengusulkan rancangan undang-undang yang secara resmi akan mengklasifikasikan cryptocurrency sebagai kategori properti pribadi yang berbeda. Ini memberikan kepastian hukum yang lebih besar untuk aset digital.

Dilansir dari Yahoo Finance, Selasa (7/5/2024), RUU tersebut, jika disahkan, akan memungkinkan penegakan hak properti yang lebih kuat dalam sengketa hukum terkait kripto.Proposal tersebut bertujuan untuk mengakomodasi fitur unik aset digital, seperti token kripto dan aset kripto, dalam sistem hukum umum Inggris dan Wales dengan mengakuinya sebagai properti kategori ketiga.

Komisi Hukum menyarankan pengadilan mungkin memerlukan bantuan dari panel industri untuk menavigasi kompleksitas teknis dari teknologi yang sedang berkembang dan merekomendasikan tim multi-disiplin untuk membantu pelaku pasar melindungi aset mereka.

Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya Inggris untuk memajukan peraturan kripto dan menarik perkembangan teknologi, memposisikan Inggris dan Wales sebagai pusat keuangan global untuk aset digital.

Inggris telah melihat beberapa perusahaan kripto mendaftar di wilayah tersebut, dan RUU Jasa Keuangan dan Pasar, yang mendapat persetujuan kerajaan tahun lalu, telah meletakkan dasar untuk pengembangan peraturan lebih lanjut.

Di sisi lain, pemerintah Inggris juga sedang bergegas untuk meloloskan undang-undang kripto sebelum pemilihan umum berikutnya. 

Menteri Ekonomi Inggris, Bim Afolami mengatakan pemerintah bertujuan untuk memberlakukan undang-undang tentang stablecoin dan staking kripto dalam waktu 6 bulan.

Pernyataannya muncul setelah Bank of England dan Financial Conduct Authority mengumumkan rencana pengawasan terkoordinasi pada Oktober lalu.

Dorongan terhadap peraturan kripto berupaya untuk memenuhi janji bertahun-tahun untuk menjadikan Inggris sebagai pusat kripto global. Ini merupakan janji yang pertama kali dibuat oleh Perdana Menteri Rishi Sunak pada 2022.