Perusahaan Kripto di Korea Selatan Bakal Evaluasi 1.300 Koin yang Beredar 

Sebelumnya, laporan media lokal Korea Selatan, Herald Kyungjae dan Chosun Ilbo mengungkapkan penipu berusia 44 tahun  bermarga Wi yang juga merupakan CEO sebuah perusahaan bernama Tae Sung E&C Group divonis hukuman 10 tahun penjara.  Hal ini melibatkan aset kripto.

Pengadilan mendengar menjelaskan Wi mengumpulkan lebih dari USD 82,6 juta atau setara Rp 1,35 triliun dari ratusan investor dan menjanjikan keuntungan pasti. 

Bisnis Wi awalnya berfokus pada bisnis penjualan pembangkit listrik tenaga surya, kemudian merambah ke sektor kripto. CEO tersebut ditangkap pada Juni 2023 setelah investor mengajukan pengaduan ke Badan Kepolisian Gwangju. 

Wi mengumpulkan uang tersebut dari 2018 hingga 2021. CEO perusahaan tersebut juga sebenarnya telah menjalankan skema Ponzi, membayar investor lama dengan uang investor baru,” kata Jaksa Korea Selatan, dikutip dari Cryptonews, Jumat (28/6/2024).

Melanggar UU

Pengadilan Negeri memutuskan Wi bersalah karena melanggar Undang-Undang tentang Hukuman Berat atas Kejahatan Ekonomi Tertentu, serta menggelapkan dana perusahaan.

Menurut pengadilan, Wi merekrut investor menggunakan saluran seperti Naver Cafe. Namun dia kemudian dilaporkan membuang sebagian besar uangnya untuk rencana ekspansi bisnis yang gagal.

Korea Selatan saat ini sedang memerangi meningkatnya insiden kejahatan dan kasus penipuan terkait mata uang kripto dengan mentransisikan unit investigasi kripto sementara menjadi unit permanen.

Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Korsel dijadwalkan untuk memulai diskusi pada awal Mei untuk meningkatkan Unit Investigasi Kejahatan Aset Virtual Bersama menjadi departemen resmi.

Promosi yang diusulkan bertujuan untuk memperkuat status unit tersebut, karena saat ini unit tersebut beroperasi sebagai badan sementara di bawah Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul, sehingga rentan terhadap kemungkinan pembubaran. 

Diluncurkan pada Juli 2023, unit ini terdiri dari sekitar 30 ahli dari tujuh otoritas pengatur keuangan dan perpajakan, menjadikannya badan investigasi khusus pertama di Korea Selatan yang berfokus pada kejahatan aset digital.

Sebelumnya, Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan (FSC)  telah meluncurkan peraturan baru yang mengklasifikasikan Non Fungible Token (NFT) tertentu sebagai aset virtual, mirip dengan mata uang kripto.

Dilansir dari Yahoo Finance, Selasa (11/6/2024), diumumkan pada Senin, pedoman tersebut menetapkan NFT yang diproduksi secara massal, dapat dibagi, dan dapat digunakan untuk pembayaran akan tunduk pada kategorisasi baru ini.

Langkah regulasi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam sektor aset digital yang berkembang dan memastikan NFT tertentu diatur oleh aturan yang sama seperti mata uang kripto tradisional.

Penggunaan NFT Seperti KriptoPedoman FSC adalah respons terhadap meningkatnya penggunaan NFT dengan cara yang mencerminkan mata uang kripto, dengan menargetkan mata uang kripto yang dapat dipertukarkan dan tidak memiliki karakteristik unik.

FSC mengatakan akan meninjau koleksi NFT berdasarkan kasus per kasus untuk menentukan klasifikasinya, yang menunjukkan pendekatan regulasi yang disesuaikan daripada kebijakan menyeluruh.

Keputusan ini mencerminkan pengakuan Korea Selatan terhadap beragam fungsi token digital, yang berpotensi mengarah pada pasar NFT yang lebih teregulasi dan stabil, serta menawarkan arahan yang lebih jelas bagi pencipta dan investor.

Pengumuman ini mendahului penerapan peraturan kripto komprehensif Korea Selatan, Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual, yang dijadwalkan pada 19 Juli 2024.

Tindakan ini dirancang untuk mengekang aktivitas ilegal di ruang kripto dan mengharuskan penyedia layanan kripto untuk melindungi simpanan pengguna, terutama melalui penyimpanan dingin, dan untuk berpartisipasi dalam skema asuransi untuk kompensasi pengguna jika terjadi pelanggaran keamanan.