Kekurangan Energi, Rusia Larang Penambangan Kripto di Sejumlah Daerah

Pemerintah Rusia merilis dokumenyang merinci undang-undang yang memperluas cakupan regulasi mata uang digital, atau kripto.

Melansir News.bitcoin.com, Senin (28/10/2024) Undang-undang baru yang ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin itu secara signifikan memperluas pengawasan negara tersebut atas aktivitas penambangan mata uang kripto dan infrastruktur terkait secara nasional.

Undang-undang yang berlaku efektif mulai 1 November ini, mencakup beberapa amandemen yang dirancang untuk memperkuat pengawasan dan memberlakukan batasan pada aktivitas penambangan kripto berdasarkan kebutuhan regional.

Selain itu, undang-undang tersebut juga memungkinkan pemerintah Rusia untuk menerapkan pembatasan penambangan berdasarkan lokasi dan menentukan prosedur dan keadaan khusus untuk melarang operasi penambangan.

Ketentuan penting dalam undang-undang tersebut memberi pemerintah kewenangan untuk menghentikan kumpulan penambangan mata uang digital agar tidak beroperasi di area tertentu. Selain itu, pemerintah Rusia kini juga memiliki kewenangan untuk mengatur penyedia infrastruktur yang mendukung operasi penambangan.

Undang-undang ini juga memberikan akses ke alamat pengenal mata uang digital kepada beberapa lembaga federal, di luar Layanan Pemantauan Keuangan Federal (Rosfinmonitoring).

Perluasan ini mencakup lembaga eksekutif federal dan penegak hukum, yang memperkuat kemampuan mereka untuk melacak transaksi yang mungkin terkait dengan kegiatan pencucian uang atau pendanaan teroris.

Selain itu, amandemen tersebut juga mengubah kewenangan atas pendaftaran penambangan nasional dari Kementerian Pengembangan Digital ke Layanan Pajak Federal Rusia, yang sekarang akan mengawasi pendaftaran penambangan kripto untuk bisnis dan menghapus mereka yang melakukan pelanggaran berulang.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sementara penambang individu dapat melanjutkan tanpa mendaftar jika mereka mematuhi batasan konsumsi listrik tertentu, perusahaan dan pengusaha individu di Rusia harus mematuhi persyaratan pendaftaran baru.

Dalam pendekatannya terhadap mata uang digital, Rusia memajukan peraturan kripto dan mengembangkan mata uang digital yang didukung negara, rubel digital.

Negara tersebut telah melegalkan penambangan kripto dan mengizinkan penggunaan mata uang kripto dalam perdagangan internasional, yang bertujuan untuk menghindari sanksi dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam pertukaran mata uang asing.

Presiden Putin juga menandatangani undang-undang pada bulan Agustus yang mengizinkan kerangka kerja eksperimental untuk penggunaan mata uang kripto dalam transaksi internasional.

Undang-undang ini memungkinkan penyesuaian hukum untuk transaksi kripto lintas batas, menempatkan pengawasan proyek percontohan dengan Bank Rusia dan memerlukan persetujuan dari Kementerian Keuangan, Layanan Keamanan Federal, dan Rosfinmonitoring.

Sebelumnya, Rusia akan memulai uji coba pembayaran kripto lintas batas (crossborder) pekan depan dalam upaya untuk menghindari sanksi internasional. Namun, sejumlah pakar sanksi misi itu bakal berhasil. 

Lantaran, kebijakan yang disahkan pada akhir Juli 2024 dan segera ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Rusia Vladimir Putin ini tidak mencabut larangan yang ada tentang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran resmi untuk pembayaran reguler di Rusia. Sebaliknya, malah mengizinkan pembayaran lintas batas dengan kripto.

RUU yang akan mengizinkan pembayaran kripto lintas batas ini dianggap masih belum jelas. Lantaran undang-undang tersebut tidak menentukan aturan untuk transaksi. 

Sebaliknya, para ahli menilai undang-undang tersebut menyerahkan kekuasaan kepada Bank Sentral Rusia untuk mengawasi rezim yang eksperimental.

Ekonomi Rusia telah terpukul keras akibat serangkaian sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain setelah invasinya ke Ukraina.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Rusia telah menghadapi 16.500 sanksi dari AS, Inggris, Uni Eropa, Australia, Kanada, dan Jepang. 

"Disahkannya RUU ini oleh pemerintah Rusia menandakan kelanjutan dari strategi Rusia yang terus berkembang untuk menghindari sanksi Barat," kata direktur Investigasi Perusahaan Analitik Blockchain Chainalysis, Valerie Kennedy dikutip dari laman CoinDesk.

Uni Eropa telah membekukan sekitar setengah dari total cadangan mata uang asing Rusia, senilai 300 miliar euro (USD 332 miliar), termasuk 70 persen aset sistem perbankan Rusia. 

Beberapa bank Rusia diputus sambungannya oleh sistem pengiriman pesan antarbank, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).

"Sulit bagi Rusia untuk menghindari dolar AS dan euro melalui sistem SWIFT, yang telah menciptakan peningkatan risiko sanksi sekunder," ujar Kennedy.