Donald Trump Incar Pengacara Kripto untuk Jadi Ketua SEC, Ini Alasannya

Sebelumnya, dalam unggahan terbaru di media sosial X, CEO perusahaan kripto Ripple, Brad Garlinghouse mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya dalam pemilihan umum 2024 dan mengeluarkan seruan publik untuk segera mengubah kebijakan mata uang kripto AS. 

Garlinghouse, yang telah lama vokal tentang regulasi aset digital, menguraikan prioritasnya untuk 100 hari pertama pemerintahan Trump, menyerukan perombakan drastis Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan kejelasan dalam regulasi kripto.

Di garis depan rekomendasi Garlinghouse adalah seruan untuk menyingkirkan Ketua SEC saat ini, Gary Gensler. Garlinghouse mengungkapkan rasa frustrasinya dengan pendekatan SEC baru-baru ini terhadap regulasi mata uang kripto. 

"Pecat Gensler. Hari ke-1, tanpa penundaan,” kata Garlinghouse di media sosial X nya, dikutip dari Bitcoin.com, Kamis (7/11/2024).

Garlinghouse selanjutnya menyarankan untuk menunjuk pemimpin baru dengan perspektif yang berbeda, menyarankan mantan pejabat seperti Christopher Giancarlo, Brian Brooks, atau Daniel Gallagher. Menurut Garlinghouse, masing-masing tokoh ini dapat memainkan peran penting dalam membangun kembali supremasi hukum dan reputasi SEC.

Pernyataan Garlinghouse muncul di tengah pertikaian hukum Ripple yang berlangsung lama dengan SEC, yang berpusat pada klasifikasi token XRP-nya. Pada Desember 2020, SEC mengajukan gugatan terhadap Ripple, dengan tuduhan XRP adalah sekuritas dan penjualan token Ripple adalah transaksi sekuritas yang tidak terdaftar. 

Putusan parsial pada Juli 2023 menjadi momen penting bagi Ripple, ketika Hakim Analisa Torres memutuskan penjualan XRP di bursa publik tidak melanggar undang-undang sekuritas.

Sebelumnya, perusahaan kripto Ripple bermaksud untuk melawan United State Securities and Exchange Commission (SEC), dengan mengajukan banding. Ripple secara khusus akan menantang putusan pengadilan sebelumnya tentang penjualan institusional XRP, dengan menginginkan kejelasan atas klasifikasi token tersebut.

Sebelumnya pada 7 Agustus, Hakim Distrik Analisa Torres memutuskan penjualan terprogram XRP oleh Ripple kepada pelanggan ritel tidak melanggar undang-undang sekuritas federal, dengan menyimpulkan bahwa XRP bukanlah sekuritas. 

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) yang tidak puas dengan putusan pengadilan, mengajukan banding agar XRP diperlakukan sebagai sekuritas. Akibat ini, Ripple juga diharapkan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Banding AS untuk Pengadilan Banding Kedua. 

Banding tersebut akan difokuskan pada putusan Pengadilan Distrik tentang penjualan institusionalnya, yang dianggap sebagai transaksi sekuritas yang tidak terdaftar. 

Para eksekutif Ripple, Brad Garlinghouse dan Stuart Alderoty, optimistis mengincar kemenangan atas komisi AS atas banding tersebut. 

"Saya sangat yakin bahwa kami akan memenangkan banding, dan itu akan benar-benar menghancurkan seluruh agenda Gary Gensler seputar regulasi kripto. Saya sangat yakin tentang hal itu karena saya yakin kami berada di sisi hukum yang benar. Saya pikir kami berada di sisi sejarah yang benar, kata Garlinghouse, dikutip dari Coinmarketcap, Selasa (29/10/2024). 

Sebelumnya pada konferensi DC Fintech Week, CEO Ripple Brad Garlinghouse mengatakan kepada Tanaya Macheel dari CNBC ia merasa jaringannya seharusnya menghubungi regulator lebih awal. 

Ia mengklaim jaringannya melakukan kesalahan dengan menunda diskusi dengan komisi AS dan baru sekarang mencoba memulihkan kerugian dan gugatan hukumnya.

Sebelumnya, keputusan Jerman untuk menjual hampir 50.000 Bitcoin (BTC) pada Juli 2024 dengan harga USD 53.000 atau kurang lebih Rp 840 juta per koin telah mengakibatkan kerugian sekitar USD 2,015 miliar atau mencapai Rp 31,9 triliun.

Pasalnya, harga Bitcoin kini telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar USD 93.434 atau sekitar Rp 1,4 miliar.

Melansir Cryptonews, Rabu (20/11/2024) dengan harga saat ini, 49.858 BTC yang dijual dapat bernilai sekitar USD 4,57 miliar (Rp.72,4 triliun).

Jerman menjual aset Bitcoin antara 19 Juni dan 12 Juli 2024, menghasilkan sekitar USD 2,8 miliar (Rp.44,3 triliun) bagi otoritas negara itu.

Hukum Jerman Mengharuskan Penjualan Aset

Berdasarkan hukum nasional Jerman, aset yang disita harus dijual jika nilai pasarnya berfluktuasi lebih dari 10% untuk mengurangi risiko dari volatilitas pasar.

Stok Bitcoin yang cukup besar di negara itu disita dari Movie2k.to, situs web pembajakan film.

Pada Januari 2024, polisi Jerman menyita 50.000 BTC dari situs web pembajakan, menandainya sebagai kasus keamanan Bitcoin terlengkap oleh otoritas penegak hukum di Republik Federal Jerman hingga saat ini.

Kemudian pada pertengahan Juni 2024, pemerintah Jerman mulai melikuidasi lebih dari 10.000 Bitcoin secara bertahap, yang memberikan tekanan ke bawah pada nilai tukar mata uang kripto.

Berlanjut pada 12 Juli, otoritas Jerman melakukan beberapa transaksi, mentransfer total 3.200 Bitcoin melalui beberapa platform, termasuk Bitstamp, Kraken, dan Coinbase, dengan masing-masing platform menerima 400 Bitcoin.

Selain itu, 1.000 Bitcoin dan 500 Bitcoin dikirim ke dua alamat yang tidak diketahui.

Kemudian pada hari itu, pemerintah Jerman menjual kepemilikan Bitcoin terakhirnya, yang mencakup 3.093 Bitcoin yang dikirim ke alamat dompet.