Dorong Likuiditas dengan Tokenisasi Jadi Tren Baru di Sektor Keuangan 

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo, menjelaskan bahwa implementasi tokenisasi di sektor properti bisa berdampak pada kontribusi industri yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia mencontohkan bagaimana tokenisasi RWA dapat mendukung pendanaan program strategis pemerintah seperti target membangun tiga juta rumah per tahun, karena memungkinkan likuiditas yang tinggi.

“Sebagai banker, pendanaan bisa kita dapatkan, antara lain dari third party fund, time deposit, dan current account, yang pertumbuhannya rata-rata paling tinggi di kisaran 10-12 persen per tahun. Karena itu, diperlukan pendanaan dari instrumen pasar seperti Mortgage Backed Securities (MBS) atau DIRE. Lewat tokenisasi, perluasan akses ke instrumen seperti MBS bisa dilakukan sehingga mendukung pendalaman pasar (financial deepening).”

Emas menjadi salah salah satu aset riil lain yang dapat ditokenisasi.

Direktur Teknologi Informasi dan Digital PT Pegadaian Teguh Wahyono mengungkapkan bahwa tokenisasi ini akan mempermudah masyarakat dalam memiliki aset emas. “Permintaan terhadap emas itu tinggi, untuk itu tokenisasi menjadi penting karena dapat membuat prosesnya lebih mudah, efisien, dan juga lebih likuid," tutur dia.

Selain memudahkan masyarakat dalam hal membeli dan menyimpan emas, tokenisasi memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar lebih luas.

”Karena dipecah lewat tokenisasi, denominasi bisa lebih kecil. Suatu produk yang nilainya milyaran bisa dipecah-pecah menjadi lebih kecil, sehingga dapat lebih terjangkau oleh masyarakat. Untuk saat ini (tokenisasi) kami masih siapkan, berkoordinasi dengan OJK," lanjutnya.

Dalam laporan Project Wira berjudul Peluang Tokenisasi Aset Indonesia yang diterbitkan BRI Ventures (BVI), Saison Capital, D3 Labs, dan Tiger Research, permintaan untuk aset tokenisasi di Indonesia diprediksi mencapai USD 88 (Rp 1.390 triliun) pada 2030.

Tokenisasi membuka peluang bagi investor ritel dengan menurunkan batas investasi minimum, yang diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan. 

Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan pendalaman potensi pengembangan tokenisasi dalam surat hutang, emas, dan real estate, yang beririsan dengan pengawasan lembaga jasa keuangan lainnya.

Djoko Kurnijanto, Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK menjelaskan pentingnya keseimbangan antara inovasi dan regulasi untuk memastikan kemajuan blockchain di Indonesia, termasuk tokenisasi.

“Rem yang pakem mendukung industry kripto dan blockchain bertumbuh dengan baik. Di sisi lain, jangan sampe rem terus, tapi tidak punya gas, karena kita butuh layanan yang cepat, efisien, dan transparan, dan (ini) terjawab dengan teknologi blockchain. Kedepan teknologi ini akan mewarnai semua ranah kehidupan. Tokenisasi, khususnya, meningkatkan likuiditas dan inklusivitas karena investor bisa membeli dalam jumlah kecil karena aset sudah bisa dipecah. Tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan literasi keuangan digital. Kolaborasi dan kerja sama jadi kunci,” ungkap Djoko. 

Kini, ada sekitar 18,5 juta orang Indonesia atau 6,7% dari populasi yang memiliki aset digital, melampaui investor saham yang berjumlah lebih dari 6 juta investor. Hal ini menjadi fondasi kuat bagi perkembangan tokenisasi di Indonesia. Di luar industri keuangan, tokenisasi juga memiliki potensi untuk dikembangkan di sektor strategis lain, seperti komoditas.

Terlebih, Indonesia merupakan eksportir terbesar dunia untuk komoditas seperti minyak sawit dan batu bara.  Tokenisasi salah satunya mampu memangkas inefisiensi yang menjadi salah satu tantangan besar dalam supply chain di sektor komoditas.