Presiden Rusia Vladimir Putin Sebut Tak Ada yang Bisa Hentikan Bitcoin

Sebelumnya, dalam upaya mengatasi kekurangan listrik, pejabat Rusia mengungkapkan rencana untuk menangguhkan penambangan mata uang kripto di beberapa wilayah musim dingin ini.

Dilansir dari Coinmarketcap, Kamis (21/11/2024), larangan tersebut akan berdampak pada wilayah Irkutsk, sebagian Buryatia, wilayah Zabaikalsky di Siberia, dan enam wilayah Kaukasus Utara, termasuk Chechnya dan Dagestan.

Penambangan juga akan dilarang di wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia, yaitu Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Penangguhan penambangan di Siberia akan berlangsung dari 1 Desember hingga 15 Maret 2025, dengan pembatasan tahunan mulai dari 15 November hingga 15 Maret hingga 2031.

Di Kaukasus Utara dan wilayah Ukraina yang diduduki, penambangan akan dilarang sepanjang tahun mulai Desember 2024 hingga Maret 2031. Langkah tersebut telah disetujui oleh komisi pemerintah di bawah pimpinan Wakil Perdana Menteri Alexander Novak.

Tahun ini, Rusia telah muncul sebagai pusat penambangan mata uang kripto terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.

Saat ini, negara tersebut menggunakan 16 miliar kilowatt-jam listrik setiap tahun untuk kegiatan penambangan yang mewakili sekitar 1,5 persen dari keseluruhan konsumsi energinya, sehingga menghadirkan tantangan bagi wilayah-wilayah dengan iklim yang keras.

Langkah terbaru ini muncul kurang dari sebulan setelah Rusia memperkenalkan kerangka hukum untuk penambangan mata uang kripto, yang mengharuskan individu dan bisnis yang terlibat dalam sektor tersebut untuk mendaftar ke Layanan Pajak Federal.

Warga negara dapat menambang hingga 6.000 kWh per bulan tanpa status wirausahawan, tetapi harus mendaftar sebagai wirausahawan perorangan jika melebihi batas.

Pemerintah Rusia juga menetapkan peraturan untuk memelihara daftar terkait penambangan, dengan data yang dibagikan secara elektronik dengan lembaga dan entitas negara yang relevan seperti Bank Sentral dan operator listrik.

Sebelumnya, Pemerintah Rusia merilis dokumenyang merinci undang-undang yang memperluas cakupan regulasi mata uang digital, atau kripto.

Melansir News.bitcoin.com, Senin (28/10/2024) Undang-undang baru yang ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin itu secara signifikan memperluas pengawasan negara tersebut atas aktivitas penambangan mata uang kripto dan infrastruktur terkait secara nasional.

Undang-undang yang berlaku efektif mulai 1 November ini, mencakup beberapa amandemen yang dirancang untuk memperkuat pengawasan dan memberlakukan batasan pada aktivitas penambangan kripto berdasarkan kebutuhan regional.

Selain itu, undang-undang tersebut juga memungkinkan pemerintah Rusia untuk menerapkan pembatasan penambangan berdasarkan lokasi dan menentukan prosedur dan keadaan khusus untuk melarang operasi penambangan.

Ketentuan penting dalam undang-undang tersebut memberi pemerintah kewenangan untuk menghentikan kumpulan penambangan mata uang digital agar tidak beroperasi di area tertentu. Selain itu, pemerintah Rusia kini juga memiliki kewenangan untuk mengatur penyedia infrastruktur yang mendukung operasi penambangan.

Undang-undang ini juga memberikan akses ke alamat pengenal mata uang digital kepada beberapa lembaga federal, di luar Layanan Pemantauan Keuangan Federal (Rosfinmonitoring).

Perluasan ini mencakup lembaga eksekutif federal dan penegak hukum, yang memperkuat kemampuan mereka untuk melacak transaksi yang mungkin terkait dengan kegiatan pencucian uang atau pendanaan teroris.

Selain itu, amandemen tersebut juga mengubah kewenangan atas pendaftaran penambangan nasional dari Kementerian Pengembangan Digital ke Layanan Pajak Federal Rusia, yang sekarang akan mengawasi pendaftaran penambangan kripto untuk bisnis dan menghapus mereka yang melakukan pelanggaran berulang.

Sementara penambang individu dapat melanjutkan tanpa mendaftar jika mereka mematuhi batasan konsumsi listrik tertentu, perusahaan dan pengusaha individu di Rusia harus mematuhi persyaratan pendaftaran baru.

Dalam pendekatannya terhadap mata uang digital, Rusia memajukan peraturan kripto dan mengembangkan mata uang digital yang didukung negara, rubel digital.

Negara tersebut telah melegalkan penambangan kripto dan mengizinkan penggunaan mata uang kripto dalam perdagangan internasional, yang bertujuan untuk menghindari sanksi dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam pertukaran mata uang asing.

Presiden Putin juga menandatangani undang-undang pada bulan Agustus yang mengizinkan kerangka kerja eksperimental untuk penggunaan mata uang kripto dalam transaksi internasional.

Undang-undang ini memungkinkan penyesuaian hukum untuk transaksi kripto lintas batas, menempatkan pengawasan proyek percontohan dengan Bank Rusia dan memerlukan persetujuan dari Kementerian Keuangan, Layanan Keamanan Federal, dan Rosfinmonitoring.