Kampanye Publik Terakhir ASEAN Enabling Masterplan 2025 Suarakan Hak Difabel

Liputan6.com, Jakarta Upaya untuk menghadirkan lingkungan yang lebih ramah terdahap para penyandang disabilitas terus dilakukan, salah satunya melalui ASEAN Enabling Masterplan 2025.

Beberapa pihak seperti Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Australian Aid, ADF, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kopi Sunyi, Komisi HAM ASEAN, dan para penyandang disabilias berkumpul menggelar kampanye ASEAN Enabling Masterplan 2025 di Jakarta, Minggu (23/2). Acara yang bertujuan mengarusutamakan hak penyandang disabilitas di tingkat ASEAN ini berlangsung meriah.

ASEAN Enabling Masterplan 2025 sendiri merupakan dokumen rencana untuk kesejahteraan difabel yang resmi ditandatangani pada 2018 lalu. Sebelumnya, ASEAN memiliki dokumen terdahulu yaitu Bali Declaration pada 2011.

"Butuh waktu tiga tahun untuk bisa membuat masterplan ini matang. Ini adalah karya indah karena hidup saya dan hidup Anda terkait dalam dokumen ini," ujar Puay Tiak Lim, Ketua ASEAN Disability Forum (ADF) dalam kampanye di Jalan M. H Thamrin, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Lim yang sengaja datang dari Singapura menambahkan, acara ini adalah sosialisai publik terakhir tentang masterplan. Sebelumnya, sosialisasi telah dilakukan di Kamboja dan Vietnam.

"Kini yang terpenting adalah bagaimana mengimplementasikan rencana ini untuk perlindungan dan penghargaan hak penyandang disabilitas."

ASEAN Enabling Masterplan 2025 berisi 76 butir aksi. Butir-butir tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan. Terutama tiga pilar penting, yaitu politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial budaya.

"Semua pilar adalah hidup kita." Kini ASEAN Enabling Masterplan sudah dapat diunduh di situs resmi asean.org.