Pentingnya Pelibatan Difabel dalam Membangun Fasilitas Umum

Foto: Dokumen Pribadi Zulhamka Julianto Kadir

Liputan6.com, Jakarta Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Inklusif, perlu adanya keikutsertaan perwakilan setiap ragam disabilitas dalam membuat kebijakan. Ini adalah pendapat penyandang disabilitas daksa, Zulhamka Julianto Kadir.

Menurutnya, hingga 2020 ini sarana dan prasarana masih minim akses bagi penyandang disabilitas.

Pembelajaran Inklusif Adalah Pendekatan Pendidikan yang Mengakomodasi Keberagaman Siswa
Perkuat Literasi dan Inklusi Pasar Modal, BEI Gelar Program Road to CMSE 2024
Holding Ultra Mikro (UMi) Capai Target Inklusi Keuangan Lewat Kerja Sama dan Kolaborasi

“Jika pun ada, masih banyak yang tidak melibatkan difabel, jadi banyak yang salah dalam penerapannya. Mulai dari sisi kesehatan, pendidikan, dan sektor pekerjaan. Jika bicara pemenuhan hak difabel, libatkan difabelnya,” katanya melalui pesan singkat, Selasa (2/6/2020).

Ia menambahkan, ikut serta difabel dalam pembuatan kebijakan untuk difabel sangat penting. Mengingat, kebutuhannya setiap ragam difabel yang berbeda-beda. Setiap difabel memiliki identitas sendiri dan tak bisa disamaratakan.

Simak Video Berikut Ini:

Zulhamka Julianto adalah penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung. Di tengah masa PSBB, ia harus tetap bekerja sebagai operator pelayanan konsumen. Ia merasa cemas, namun pekerjaan ini harus ia lakukan dengan tetap menerapkan protokol covid-19.

2 dari 2 halaman

Contoh di Lapangan

Pria yang akrab disapa Anto ini memberi contoh fasilitas untuk difabel yang masih belum sesuai. Salah satunya ramp atau bidang miring.

“Contoh jalur landai/ramp/bidang miring banyak yang curam. Kalau dilihat dari aturannya itu ada skala perbandingan dan seharusnya pengguna dilibatkan dari awal perencanaan.”

Menurut pengalamannya, kebanyakan, difabel baru diundang untuk mencoba fasilitas setelah fasilitas itu rampung.

“Misal, trotoar yang sudah dilengkapi ramp kemudian mengundang difabel, ternyata saat dicoba ramp-nya kurang landai dan licin. Tujuan nya sudah baik pemenuhan hak, tapi hasil akhirnya membahayakan.”

Untuk pemenuhan fasilitas yang akses untuk difabel, Anto berpendapat sejauh ini di kota-kota besar sudah mencapai 70% namun belum optimal.

Untuk mengoptimalkan semua upaya inklusi, peran serta difabel dalam proses perencanaan hingga rampungnya fasilitas sangat penting.

“Ragam disabilitas dilibatkan, jangan diraba-raba. Nanti kebijakan itu jadinya sia-sia. Aksesibilitas harus memenuhi unsur keamanan, kenyamanan, kemudahan. Jika negara sudah inklusi, keadilan itu baru bisa dirasakan bagi penyandang difabel,” pungkasnya.