Organisasi Disabilitas Indonesia Buat Petisi Revisi Perpres Nomor 68/2020, Ini 5 Masalahnya

Peneliti sekaligus ahli hukum disabilitas Fajri Nursyamsi memaparkan ada 5 permasalahan utama yang terdapat dalam Perpres 68/2020:

1. Langkah mundur UU penyandang Disabilitas

"Perpres ini menunjukkan langkah mundur implementasi UU Penyandang Disabilitas. Karena “KND diletakan kepada kementerian atau lembaga yang tidak memegang urusan HAM,” ujar Fajri dalam webminar Petisi Perpres 68/2020, Selasa (23/6/2020).

Kementerian Sosial, menurutnya, bukan leading sector tunggal isu disabilitas karena pendekatan HAM terkait dengan banyak sektor. Selain itu, perpres ini juga bertentangan dengan UU 8/2016 yang dibentuk berbasis pada cara pandang HAM.

2. Rawan konflik kepentingan

KND dinilai tidak independen dan dan rawan konflik kepentingan. Dalam hal ini, perencanaan program dan anggaran KND menjadi bagian dari perencanaan Kemensos karena secretariat KND merupakan unit kerja di Kemensos.

Tugas KND melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan advokasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM penyandang disabilitas berdasarkan UU 8/2016.

Jika tidak independen, maka konflik kepentingan akan terjadi karena Kemensos merupakan salah satu objek pelaksanaan tugas KND.

3. Terlalu membatasi representasi penyandang disabilitas

KND dinilai tidak inklusif dan membatasi representasi penyandang disabilitas. Anggota KND yang berasal dari penyandang disabilitas dibatasi 4 orang, dan dari non disabilitas 3 orang.

“Membatasi jumlah anggota dari penyandang disabilitas merupakan bentuk pembatasan representasi penyandang disabilitas. Non disabilitas bisa menjadi anggota KND tanpa harus membatasi jumlah anggota penyandang disabilitas.”

4. Minim pelibatan organisasi penyandang disabilitas

Mekanisme kerja KND minim pelibatan organisasi penyandang disabilitas. Fajri berpendapat, perlu ada keseimbangan antara kewenangan Menteri dengan pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam proses pengisian anggota KND untuk pertama kali dan pembentukan panitia seleksi.

5. Pembentukan KND tidak transparan

Proses pembentukan KND tidak transparan dan partisipatif. Pertemuan antara perwakilan penyandang disabilitas dengan pemerintah selalu atas inisiatif perwakilan penyandang disabilitas.

“Pelibatan aktif dan bermakna merupakan syarat pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas dalam pembentukan kebijakan terkait.”   

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, organisasi disabilitas Indonesia mengeluarkan sebuah petisi atau tuntutan kepada Presiden RI, Joko Widodo, sebagai berikut:

Pertama

Agar Presiden merevisi Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND), dengan poin-poin revisi sebagai berikut:

1. Menjadikan Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga yang berbasis pada Hak Asasi Manusia sesuai dengan mandat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan tidak melekatkan sekretariat KND kepada Kementerian Sosial, tetapi melekatkannya kepada Kementerian atau Lembaga yang melaksanakan urusan di bidang Hak Asasi Manusia, di antaranya Kementerian Hukum dan HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
2. Memperluas tingkat partisipasi dan representasi penyandang disabilitas sebagai Anggota KND dengan menambah jumlah Anggota KND dari penyandang disabilitas sekurang-kurangnya 5 orang.
3. Menambahkan ketentuan yang menyebutkan secara eksplisit bahwa Ketua dan Wakil Ketua KND adalah penyandang disabilitas.
4. Menambahkan pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam proses pemilihan Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan Anggota KND.
5. Menambahkan pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam proses pengusulan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KND untuk pertama kalinya.
6. Menambahkan pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam proses pembentukan Peraturan Menteri tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat KND.
7. Menambahkan ketentuan bahwa rekomendasi KND wajib dijalankan oleh Kementerian/Lembaga yang menjadi sasaran rekomendasi tersebut.
8. Memastikan proses pemilihan anggota Komisi Nasional Disabilitas dilakukan secara terbuka dengan mengedepankan akuntabilitas dan indepensi dari panitia seleksi.

Kedua

Agar Presiden memerintahkan Menteri terkait untuk menunda pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 68 tentang Komisi Nasional Disabilitas karena adanya petisi dari Organisasi Penyandang Disabilitas seluruh Indonesia ini.