2 Hal yang Membuat Isu Disabilitas dan Lansia Penting dalam Pembangunan Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Isu disabilitas dan lanjut usia (lansia) menjadi sangat penting dalam pembangunan manusia di Indonesia.

Menurut Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ponco Respati Nugroho setidaknya ada dua hal yang membuat isu tersebut penting.

Kedua hal tersebut yakni, individu penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi risiko finansial yang cukup signifikan. Selain itu, menjadi tua di Indonesia juga merupakan tahapan kehidupan yang berisiko.

Maka dari itu, pemerintah lintas kementerian/lembaga di bawah koordinasi terus melakukan identifikasi secara kontinyu terkait isu strategis penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia).

“Isu strategis disabilitas dan lansia merupakan salah satu program prioritas di lingkungan Kemenko PMK,” kata Ponco dalam keterangan pers ditulis Rabu (5/1/2022).

Simak Video Berikut Ini

Zulhamka Julianto adalah penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung. Di tengah masa PSBB, ia harus tetap bekerja sebagai operator pelayanan konsumen. Ia merasa cemas, namun pekerjaan ini harus ia lakukan dengan tetap menerapkan protokol covid-19

2 dari 4 halaman

Isu-Isu Strategis

Sebelumnya, Rapat Koordinasi Identifikasi Isu Strategis Disabilitas dan Lansia di Jakarta, Kamis 2 Desember 2021 memaparkan bahwa isu-isu strategis Kemenko PMK terkait disabilitas dan lansia meliputi:

-Koordinasi implementasi Rencana Induk Penyandang Disabilitas.

-Implementasi Strategi Nasional Kelanjutusiaan.

-Pendataan dan sistem pelayanan.

-Hal-hal terkait pelayanan terhadap disabilitas dan lansia.

-Perlindungan sosial.

-Jaminan bantuan sosial.

3 dari 4 halaman

Terkait Bantuan Sosial

Ponco juga menjelaskan, berdasarkan skema perlindungan sosial bagi lansia, jaminan sosial diperuntukkan bagi seluruh penduduk Indonesia. Akan tetapi, untuk bantuan sosial hanya ditujukan bagi kelompok rentan termasuk disabilitas dan lansia.

“Berbagai kementerian/lembaga sudah memiliki program terkait perlindungan sosial bagi disabilitas, lansia, dan penduduk miskin. Hanya kita perlu kembali mempertajam isu-isu ini sehingga benar terimplementasi di masing-masing kementerian dan lembaga,” kata Ponco.

Pembahasan terkait isu disabilitas dan lansia ini juga melibatkan beberapa kementerian/lembaga yakni:

-Kementerian Sosial

-Kementerian Kesehatan

-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi

-Kementerian Agama

-Kementerian Pemuda dan Olahraga

-Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

-Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

4 dari 4 halaman