Buka Pesantren di Jogja, Ustaz Abdul Ajarkan Anak-Anak Baca Al-Quran dengan Bahasa Isyarat

Di Indonesia, kurikulum di sekolah umum memberikan pengajaran agama terbatas kepada anak-anak berkebutuhan khusus, dimulai pada usia delapan atau sembilan tahun daripada di taman kanak-kanak seperti yang terjadi pada banyak siswa lainnya.

Selain itu, menurut survei yang dilakukan oleh UNICEF, hanya tiga dari 10 anak penyandang disabilitas di Indonesia yang dapat bersekolah.

Siswa tunarungu biasanya membutuhkan waktu sekitar lima tahun untuk belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an di sekolah.

“Sekarang saya bisa membaca dan menghafal 30 juz (bagian) Al-Qur'an,” kata Muhammad Farhad, seorang siswa berusia 10 tahun, yang mengaku bahwa ia ingin menjadi ustadz suatu hari nanti agar bisa menularkan ilmunya untuk yang lainnya, dikutip dari video YouTube SCMP.

Indonesia memiliki puluhan ribu pondok pesantren dan sekolah agama lainnya yang seringkali menjadi satu-satunya jalan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mengenyam pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 menyebutkan definisi pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

Penyediaan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus menjadi salah satu prioritas jangka menengah Kementerian Agama (Kemenag). Sebagai bagian dari kewajiban konstitusional menyediakan akses pendidikan Islam yang merata bagi semua pihak, Kemenag akan membuka akses inklusi di madrasah-madrasah yang dikelolanya.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani mengungkapkan, pendidikan harus mengakomodir secara merata kelompok berkebutuhan khusus dengan cara yang setara dan tak boleh didiskriminasi. 

"Kami telah menyiapkan Madrasah Inklusif di beberapa wilayah, tinggal diperkuat dan diperluas sebarannya,” ungkapnya, dikutip laman resmi Kemenag.

Pengembangan madrasah inklusi, kata Ali Ramdhani, penting untuk mengakomodir potensi kecerdasan dan bakat istimewa anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama.

Menurutnya, hal itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kemenag, tetapi harus didukung oleh Pemerintah Daerah (Penda). Maka dari itu pihaknya meminta Pemda tak ragu menyediakan anggaran penyerta untuk pengembangan madrasah inklusif demi membangun generasi bangsa di masa depan.

Kemenag melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah telah memberikan pemahaman tentang pendidikan inklusif di kalangan guru madrasah, termasuk tentang cakupan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan segala macamnya.

Direktur GTK Madrasah Kemenag, Muhammad Zain mengatakan, saat ini materi penguatan pendidikan inklusif di madrasah sudah masuk dalam Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi guru madrasah.

Dalam menjalankan pendidikan Inklusif, guru tak boleh menggunakan pendekatan emosional terhadap siswa ABK. “Prinsipnya mendidik dengan penuh kasih sayang, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW,” tegasnya.

Di Kemenag, penyediaan pendidikan inklusi telah memiliki payung hukum, yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Disebutkan, madrasah wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.