BRIN Bersama MOST UNESCO Susun Roadmap Agenda Riset Nasional tentang Disabilitas 2023-2029

Tim Kerja Standarisasi Klinis Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dit Yankes Rujukan Kementerian Kesehatan, Nani Hidayanti mengatakan, 15-100 orang di dunia merupakan penyandang disabilitas. Sekitar 2 hingga 4 orang dari angka tersebut termasuk dalam kategori berat.

Setiap orang berpeluang menjadi penyandang disabilitas yang tidak hanya dibawa sejak lahir. Namun, juga risiko penyakit menular maupun tidak menular, termasuk gangguan kejiwaan.

“Meningkatnya usia harapan hidup maka semakin bertambah kecenderungan jumlah penyandang disabilitas karena proses degeneratif. Penyakit dan kondisi kesehatan juga dapat berimplikasi pada gangguan fungsional,” ujar Nani.

Ia menambahkan, sebagai salah satu area pelayanan publik (masyarakat umum), rumah sakit diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik bagi penyandang disabilitas (para difabel). Permasalahan yang umum, sebagaimana juga area layanan publik lain, salah satunya belum banyak rumah sakit yang ‘ramah’ terhadap penyandang disabilitas.

“Keterjangkauan, merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi ketika kita berbicara tentang bagaimana seorang penyandang disabilitas memerlukan pelayanan kesehatan di rumah sakit.”

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Oleh karena beragamnya jenis disabilitas, lanjut Nani, pendekatan keterjangkauan bagi setiap penyandang disabilitas akan berbeda pula.

Nani mencontohkan, penyandang Tuli memerlukan sistem penunjang keterjangkauan yang lebih kompleks, karena keterbatasan mereka di dalam hal mendengar dan berkomunikasi secara verbal (bahasa lisan).

Ini akan menjadi penghalang besar dalam memberikan pelayanan seperti pendaftaran sebagai pasien, komunikasi dengan petugas kesehatan, hingga dalam menunggu antrean pelayanan.

Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai tanpa diskriminasi karena disabilitas.

Para penyandang disabilitas dapat mengakses pelayanan kesehatan yang peka terhadap gender, termasuk rehabilitasi yang terkait dengan kesehatan.

Selain itu, ungkap Nani, setiap fasilitas kesehatan perlu memerhatikan dan menyediakan layanan aksesibilitas fisik antara lain rambu atau tangga landai (ramp), pintu yang mudah diakses, toilet khusus, tempat parkir yang luas, jalur pemandu, lift atau eskalator serta keamanan lingkungan. Selain itu perlu ada pula fasilitas aksesibilitas non fisik seperti ketersediaan informasi.

Yang tak kalah penting adalah komunikasi dan teknologi yang dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas, layanan communication support, petugas kesehatan yang mampu melayani penyandang disabilitas, dan pelayanan kesehatan komprehensif dan terintegrasi.

Nani berharap penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam aksesibilitas pelayanan kesehatan dengan peningkatan kerja sama secara kolaboratif lintas sektor. Termasuk Kementerian Kesehatan, pimpinan RS, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, BPJS, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan dan lain-lain.

Fasilitas layanan kesehatan juga bisa di-upgrade dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang dapat memenuhi kebutuhan pasien disabilitas. Misalnya tenaga kesehatan yang dapat berkomunikasi dengan bahasa isyarat.

Lebih luas, masyarakat juga memiliki peran penting untuk menambah pemahaman terkait kebutuhan penyandang disabilitas guna meminimalisasi diskriminasi, stigma, dan perlakuan yang kurang baik pada penyandang disabilitas.

Sebelumnya dijelaskan, MOST UNESCO adalah komite ilmu pengetahuan nasional intergovernmental yang berada di bawah koordinasi BRIN.

Komite ini memiliki visi bahwa riset merupakan dasar untuk mencapai kesetaraan, keadilan dan pengarusutamaan disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.