Penuhi Hak Pendidikan Difabel, Perguruan Tinggi Harus Punya Unit Layanan Disabilitas

Sejauh ini, berdasarkan informasi dari Lombok Independen Disabilitas Indonesia (LIDI), hanya ada satu perguruan tinggi yang memiliki ULD, yaitu Universitas Islam Negeri Mataram.

Untuk itu, penting bagi KND untuk berkolaborasi dengan para pimpinan perguruan tinggi untuk membangun ULD. Dan melakukan kebijakan-kebijakan afirmatif dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian juga pada sektor ketenagakerjaan, Nusa Tenggara Barat belum memiliki ULD bidang Ketenagakerjaan. Baik pada tingkat provinsi ataupun Kabupaten/Kota. Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Pada sektor pekerjaan informal, KND juga perlu memantau dan mengadvokasi program-program kewirausahaan yang dilakukan dan dikembangkan oleh penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Barat. Serta memetakan tantangan-tantangan yang dihadapi.

KND sendiri adalah lembaga non-struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Komisi ini dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

Kedatangan KND ke Nusa Tenggara Barat dari tanggal 22 hingga 25 November 2022 adalah dalam rangka melaksanakan tugas KND untuk memantau, mengevaluasi, dan mengadvokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Dalam upaya pelaksanaan tersebut, KND juga membutuhkan kolaborasi sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan khususnya yang ada di provinsi NTB.

Sebagai negara yang mengimplementasikan sistem desentralisasi, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tidak dapat dilepaskan dari peran Pemerintah Daerah. Di tingkat daerah, pemerintahnya membutuhkan Peraturan Daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

NTB sendiri telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan ini telah berperspektif pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sementara itu, di tingkat Kabupaten/Kota yang dikunjungi KND, dua kabupaten telah memiliki peraturan daerah tentang disabilitas, yaitu Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan Kabupaten Lombok Barat belum memiliki peraturan daerah tentang disabilitas.

“Menjadi kewajiban KND untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya, mendokumentasikan praktik-praktik baik serta memberikan tawaran solusi yang menjawab semua tantangan yang ditemui.”

Bagi daerah yang belum memiliki peraturan daerah, menjadi tugas KND untuk melakukan advokasi berkelanjutan sampai terwujudnya peraturan daerah tersebut. Peraturan ini harus menitikberatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam semua prosesnya.