Peringati Hari Kusta Sedunia, Komisi Nasional Disabilitas Gelar Lokakarya Nasional

Aci menjabarkan, stigma diri biasanya muncul dari pengidap kusta itu sendiri karena kondisinya yang tidak biasa. Sedangkan, stigma provider biasanya muncul dari pemberi kerja atau provider.

Kemudian juga masih ditemukan stigma dari sebagian pemerintahan yang masih melakukan pengabaian. Ditambah dengan stigma dari masyarakat yang umumnya kurang mendapatkan edukasi terkait penyakit kusta.

KND pun berusaha mengeliminasi rantai penyebaran penyakit kusta dengan cara menjalin sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Secara kelembagaan, KND-RI mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan, evaluasi, serta advokasi atas pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.”

“Pasti kami akan terus mendorong mitra kami untuk terus melakukan praktik-praktik baik dan mempertajam kebijakan yang menyasar langsung kepada mereka,” jelasnya.

Lebih lanjut Aci menjelaskan, salah satu cara yang paling efektif untuk mengeliminasi stigma adalah dengan cara melibatkan segenap lapisan masyarakat yang berada di sekeliling pengidap kusta.

“Kita bisa melibatkan tokoh dan komunitas keagamaan, tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam menghapus stigma negatif yang masih melekat pada penderita kusta,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutan dan arahan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI, dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS, disampaikan bahwa penyakit kusta adalah penyakit tertua di dunia dan merupakan penyakit tropis yang terabaikan.

“Dari 50 kasus baru, 5 kasus kusta terjadi pada anak, walaupun tren penyakit ini menurun,” kata Maxi mengutip keterangan pers yang sama.

Maxi juga menyampaikan, intervensi penanganan kusta dikatakan gagal ketika penyandang kusta menjadi penyandang disabilitas. Untuk itu, deteksi dini sangat penting untuk dilakukan dan dibutuhkan pencatatan kontak yang lengkap ketika ada kasus baru.

“Semakin tinggi angka kusta maka semakin tinggi angka diskriminasi dan stigmatisasi,” jelas Maxi.

“Harapannya, Indonesia tidak hanya dapat mencapai zero leprosy tetapi juga zero disability dan zero stigma,” tambahnya.

Pihaknya juga mengungkap beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya soal alokasi anggaran untuk penanganan kusta di daerah yang masih sangat rendah, walaupun di Pemerintah Pusat sudah ada pengajuan peningkatan anggaran mulai tahun 2022.

Untuk itu, ia meminta agar penanganan dan pengendalian kusta tidak dilakukan sendiri oleh Kementerian Kesehatan RI. Namun, harus dilakukan penguatan advokasi secara kolaboratif dengan seluruh kementerian/lembaga dan lintas sektor.